Ruang Banggar Rp20 M, Sekjen DPR siap diaudit
Rabu, 11 Januari 2012 - 15:11 WIB
Ruang Banggar Rp20 M, Sekjen DPR siap diaudit
A
A
A
Sindonews.com - Ruang rapat baru Badan Anggaran (Banggar) DPR terus menjadi perbincangan. Yang mencengangkan publik, ruangan itu ternyata menghabiskan anggaran senilai Rp20 miliar. Besarnya nilai anggaran itu pun menjadi pertanyaan.
Menanggapi banyaknya komentar mengenai besaran anggaran tersebut, Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra menjelaskan, anggaran senilai Rp20 miliar itu memang digunakan seluruhnya untuk biaya renovasi, termasuk membeli furnitur dan perangkat IT.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihaknya mengaku siap diaudit terkait proyek tersebut. Jika undang-undang menentukan harus diaudit, tidak ada alasan untuk tidak siap diaudit.
"Bukan siap atau tidak siap, ya kalau ketentuan harus diaudit, saya tidak mengatakan tidak siap. Ya, harus siap, karena di sini saya pejabat pemerintah. Saya harus melaksanakan ketentuan," tegas Nining di Press Room Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (11/1/2012).
Nining menjelaskan, sejak pertama gedung nusantara II dibangun, memang sudah diset adanya ruang rapat panja anggaran. Mengenai ukuran lebih besar, dirinya tidak tahu menahu, yang pasti gedung itu tetap akan dipergunakan.
Konsultan renovasi dalam pembangunan itu juga menggunakan konsultan yang dulu mendesain gedung tersebut. "Jadi yang kami lakukan profesional," jelas Nining.
"Saya tidak tahu apa pertimbangannya dibuat luas, tapi yang jelas gedung itu nantinya dipergunakan," imbuhnya.
Sorotan publik terhadap Banggar DPR, diawali keterlibatan anggotanya yaitu Nazaruddin dalam dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Tidak hanya Nazar, anggota Banggar lainnya, Wa Ode Nurhayati, juga menjadi tersangka kasus dana PPID. Saat ini kasusnya masih diusut Konisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (lin)
Menanggapi banyaknya komentar mengenai besaran anggaran tersebut, Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra menjelaskan, anggaran senilai Rp20 miliar itu memang digunakan seluruhnya untuk biaya renovasi, termasuk membeli furnitur dan perangkat IT.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihaknya mengaku siap diaudit terkait proyek tersebut. Jika undang-undang menentukan harus diaudit, tidak ada alasan untuk tidak siap diaudit.
"Bukan siap atau tidak siap, ya kalau ketentuan harus diaudit, saya tidak mengatakan tidak siap. Ya, harus siap, karena di sini saya pejabat pemerintah. Saya harus melaksanakan ketentuan," tegas Nining di Press Room Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (11/1/2012).
Nining menjelaskan, sejak pertama gedung nusantara II dibangun, memang sudah diset adanya ruang rapat panja anggaran. Mengenai ukuran lebih besar, dirinya tidak tahu menahu, yang pasti gedung itu tetap akan dipergunakan.
Konsultan renovasi dalam pembangunan itu juga menggunakan konsultan yang dulu mendesain gedung tersebut. "Jadi yang kami lakukan profesional," jelas Nining.
"Saya tidak tahu apa pertimbangannya dibuat luas, tapi yang jelas gedung itu nantinya dipergunakan," imbuhnya.
Sorotan publik terhadap Banggar DPR, diawali keterlibatan anggotanya yaitu Nazaruddin dalam dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Tidak hanya Nazar, anggota Banggar lainnya, Wa Ode Nurhayati, juga menjadi tersangka kasus dana PPID. Saat ini kasusnya masih diusut Konisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (lin)
()
