Kuota perempuan tergantung sistem
Selasa, 10 Januari 2012 - 09:23 WIB
Kuota perempuan tergantung sistem
A
A
A
Sindonews.com - Terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu Legislatif 2014 sangat bergantung pada sistem yang akan digunakan.
Anggota Panitia Khusus RUUPemilu DPR Ganjar Pranowo mengatakan, bila sistem yang disepakati untuk Pemilu 2014 adalah proporsional tertutup, parpol dapat dengan mudah diarahkan untuk memasang caleg perempuan yang mereka andalkan di nomor jadi.
Namun bila yang digunakan nanti adalah sistem proporsional terbuka, tidak ada jaminan jumlah caleg perempuan yang berhasil masuk parlemen baik DPR maupun DPRD cukup signifikan.
“Karena semua sangat bergantung perolehan suara, jadi kita memang harus menunggu kesepakatan parpol-parpol mengenai sistem yang akan digunakan apakah proporsional terbuka atau tertutup,” kata Ganjar di Jakarta kemarin.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya tidak merasa perlu mengusulkan klausul sanksi bagi parpol-parpol yang mengesampingkan kuota 30 persen perempuan dalam daftar caleg mereka.
“Probabilitas usulan itu untuk didukung fraksi-fraksi lain amat kecil. Kami hanya berharap ada penghukuman sosial oleh para pemilih. Parpol-parpol yang tidak sensitif gender dalam pencalegan selayaknya dijadikan sasaran black campaign,” tandas Eva. (*)
Anggota Panitia Khusus RUUPemilu DPR Ganjar Pranowo mengatakan, bila sistem yang disepakati untuk Pemilu 2014 adalah proporsional tertutup, parpol dapat dengan mudah diarahkan untuk memasang caleg perempuan yang mereka andalkan di nomor jadi.
Namun bila yang digunakan nanti adalah sistem proporsional terbuka, tidak ada jaminan jumlah caleg perempuan yang berhasil masuk parlemen baik DPR maupun DPRD cukup signifikan.
“Karena semua sangat bergantung perolehan suara, jadi kita memang harus menunggu kesepakatan parpol-parpol mengenai sistem yang akan digunakan apakah proporsional terbuka atau tertutup,” kata Ganjar di Jakarta kemarin.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya tidak merasa perlu mengusulkan klausul sanksi bagi parpol-parpol yang mengesampingkan kuota 30 persen perempuan dalam daftar caleg mereka.
“Probabilitas usulan itu untuk didukung fraksi-fraksi lain amat kecil. Kami hanya berharap ada penghukuman sosial oleh para pemilih. Parpol-parpol yang tidak sensitif gender dalam pencalegan selayaknya dijadikan sasaran black campaign,” tandas Eva. (*)
()
