KPK tidak bersih, parpol paling buruk
A
A
A
Sindonews.com - Setelah tingkat kepercayaan rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun, kini hasil survei lain juga menunjukkan hasil yang negatif. Responden menganggap KPK bukan lembaga yang bersih.
Berdasar hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), KPK berada di posisi keempat sebagai lembaga yang bebas korupsi. Pada urutan pertama, sebesar 57,2 persen responden menilai Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga yang bebas dari korupsi.
Urutan kedua, ditempati lembaga kepresidenan sebesar 51 persen. Ketiga, sebesar 39 persen. Kemudian KPK diurutan keempat dengan 38,5 persen.
Sisanya, Bank Indonesia (38,2 persen), Mahkamah Konstitusi (37,7 persen), Mahkamah Agung (34,9 persen), BPK (33,8 persen), Kejaksaan Agung (31,3 persen), DPR (31,1 persen), dan partai politik (30,2 persen).
"Penilaian buruk paling banyak diberikan kepada partai dan DPR. MK dan KPK yang selama ini dinilai bersih juga dipersepsikan tidak bersih oleh rakyat pada umumnya," papar Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi di kantornya Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta, Minggu (8/1/2012)..
Peneliti yang akrab dipanggil Dido ini mengatakan, kepolisian berada di atas KPK, lantaran pihak Kepolisian tidak dihadapkan pada kasus atau isu miring tentang korupsi pada lembaga tersebut.
Dia mencontohkan kasus korupsi yang dihadapkan pada Kepolisian hanya kasus rekening gendut. Sementara KPK menangani kasus-kasus besar, namun tidak jelas hasilnya.
"KPK ada kasus Century yang lama di media, tapi KPK kerjanya bagaimana? Sudah lama tidak selesai. Itu akan masuk ke persepsi publik. Selain itu, persepsi tebang pilih juga dilekatkan ke KPK. Mungkin itu yang menyebabkan KPK dibawah Kepolisian," tuturnya.
Berdasar hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), KPK berada di posisi keempat sebagai lembaga yang bebas korupsi. Pada urutan pertama, sebesar 57,2 persen responden menilai Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga yang bebas dari korupsi.
Urutan kedua, ditempati lembaga kepresidenan sebesar 51 persen. Ketiga, sebesar 39 persen. Kemudian KPK diurutan keempat dengan 38,5 persen.
Sisanya, Bank Indonesia (38,2 persen), Mahkamah Konstitusi (37,7 persen), Mahkamah Agung (34,9 persen), BPK (33,8 persen), Kejaksaan Agung (31,3 persen), DPR (31,1 persen), dan partai politik (30,2 persen).
"Penilaian buruk paling banyak diberikan kepada partai dan DPR. MK dan KPK yang selama ini dinilai bersih juga dipersepsikan tidak bersih oleh rakyat pada umumnya," papar Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi di kantornya Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta, Minggu (8/1/2012)..
Peneliti yang akrab dipanggil Dido ini mengatakan, kepolisian berada di atas KPK, lantaran pihak Kepolisian tidak dihadapkan pada kasus atau isu miring tentang korupsi pada lembaga tersebut.
Dia mencontohkan kasus korupsi yang dihadapkan pada Kepolisian hanya kasus rekening gendut. Sementara KPK menangani kasus-kasus besar, namun tidak jelas hasilnya.
"KPK ada kasus Century yang lama di media, tapi KPK kerjanya bagaimana? Sudah lama tidak selesai. Itu akan masuk ke persepsi publik. Selain itu, persepsi tebang pilih juga dilekatkan ke KPK. Mungkin itu yang menyebabkan KPK dibawah Kepolisian," tuturnya.
()