Petisi 28 tuntut resolusi politik 2012
Rabu, 04 Januari 2012 - 08:52 WIB
Petisi 28 tuntut resolusi politik 2012
A
A
A
Sindonews.com– Petisi 28 menuntut resolusi politik pada 2012 ini karena rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono dinilai telah gagal dalam berbagai bidang.
Peneliti Institusi Global Justice (IGJ) Salamundin Daeng mengatakan, sektor agraria telah dikuasai oleh asing untuk kepentingan politik serta kepentingan kepentingan lain yang tidak berpihak kepada rakyat, melainkan berpihak kepada suatu kelompok/perseorangan.
Berbagai kasus perebutan lahan yang mengakibatkan korban jiwa merupakan beberapa contohnya. “Oleh karena itu perlu resolusi politik 2012, yakni kepemimpinan nasional turun dari jabatannya,” ujar Salamundin dalam jumpa pers Catatan Resolusi Awal Tahun 2012 dari Petisi 28 di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2012.
Dia menambahkan, resolusi politik ini perlu dilakukan karena parlemen dan elite politik sudah disandera oleh pihak asing yang mengakibatkan lahirnya berbagai UU dan peraturan perundangan prokolonial. APBN menjadi sasaran penjarahan elite yang ada di pemerintahan dan DPR.
“Perlawanan rakyat pada 2012 akan semakin luas dan menjadi puncak konflik agraria serta perlawanan terhadap korupsi di Indonesia,” tandasnya. Peneliti Petisi 28 Haris Rusli menambahkan, syarat terjadinya resolusi politik adalah harus bersatu baik dari pemerintah maupun rakyat. Namun sangat disayangkan para wakil rakyat lebih mementingkan uang dan jabatan.
Peneliti Institusi Global Justice (IGJ) Salamundin Daeng mengatakan, sektor agraria telah dikuasai oleh asing untuk kepentingan politik serta kepentingan kepentingan lain yang tidak berpihak kepada rakyat, melainkan berpihak kepada suatu kelompok/perseorangan.
Berbagai kasus perebutan lahan yang mengakibatkan korban jiwa merupakan beberapa contohnya. “Oleh karena itu perlu resolusi politik 2012, yakni kepemimpinan nasional turun dari jabatannya,” ujar Salamundin dalam jumpa pers Catatan Resolusi Awal Tahun 2012 dari Petisi 28 di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2012.
Dia menambahkan, resolusi politik ini perlu dilakukan karena parlemen dan elite politik sudah disandera oleh pihak asing yang mengakibatkan lahirnya berbagai UU dan peraturan perundangan prokolonial. APBN menjadi sasaran penjarahan elite yang ada di pemerintahan dan DPR.
“Perlawanan rakyat pada 2012 akan semakin luas dan menjadi puncak konflik agraria serta perlawanan terhadap korupsi di Indonesia,” tandasnya. Peneliti Petisi 28 Haris Rusli menambahkan, syarat terjadinya resolusi politik adalah harus bersatu baik dari pemerintah maupun rakyat. Namun sangat disayangkan para wakil rakyat lebih mementingkan uang dan jabatan.
()
