Istana sindir para menteri yang diam
Kamis, 29 Desember 2011 - 20:24 WIB
Istana sindir para menteri yang diam
A
A
A
Sindonews.com - Maraknya kritikan terhadap pemerintah, rupanya berhasil menggerakkan Presiden untuk lebih perhatian terhadap para menteri. Bagi anggota kabinet yang diam saja ketika terjadi persoalan di bidangnya, akan dievaluasi.
Bahkan, bukan berarti evaluasi itu tak berujung pada sebuah reshuffle (perombakan) kabinet. Setiap menteri harus bertanggungjawab dengan tugas yang diemban. Termasuk, jangan 'lepas tangan' ketika dihempas isu negatif.
"Saya memonitor terus menteri-menteri yang harusnya dia berbicara, tapi diam saja di dalam tanggung jawabnya dia. Saya memonitor dan saya laporkan kepada Presiden," ujar Sekretaris Kabinet Dipo Alam saat menggelar jumpa pers di Ruang Serbaguna Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2011).
Dia mengingatkan, para anggota kabinet bertanggungjawab kepada Presiden selaku atasannya. Termasuk para menteri yang berasal dari kalangan Partai Politik (Parpol).
"Mereka diangkat oleh presiden, pembantu Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, bukan partainya. Kalau tidak ya jangan jadi menteri," singgungnya.
Pada kesempatan itu dia juga meminta para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dapat meluruskan berita-berita miring terkait Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau saya mengajak kawan-kawan menteri untuk aktif memberikan informasi kepada publik secara benar, dan berani, jangan sampai lari dari wartawan," pintanya.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hasil reshuffle kabinet terakhir oleh Presiden SBY, semakin menunjukkan pemerintahan ini lemah dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Indikasinya, ada tiga kementerian tersangkut persoalan korupsi, tapi tak kena imbas reshuffle. Tiga Kementerian tersebut adalah, Kemenakertrans, Kemenpora dan Kemendiknas.
"Kementerian yang mempunyai problem korupsi, yang heboh kasus korupsi itu tidak efektif berjalan jika tidak ada tindakan tegas dari Presiden SBY," tandas peneliti ICW Febridiansyah di Jakarta.
Bahkan, bukan berarti evaluasi itu tak berujung pada sebuah reshuffle (perombakan) kabinet. Setiap menteri harus bertanggungjawab dengan tugas yang diemban. Termasuk, jangan 'lepas tangan' ketika dihempas isu negatif.
"Saya memonitor terus menteri-menteri yang harusnya dia berbicara, tapi diam saja di dalam tanggung jawabnya dia. Saya memonitor dan saya laporkan kepada Presiden," ujar Sekretaris Kabinet Dipo Alam saat menggelar jumpa pers di Ruang Serbaguna Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2011).
Dia mengingatkan, para anggota kabinet bertanggungjawab kepada Presiden selaku atasannya. Termasuk para menteri yang berasal dari kalangan Partai Politik (Parpol).
"Mereka diangkat oleh presiden, pembantu Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, bukan partainya. Kalau tidak ya jangan jadi menteri," singgungnya.
Pada kesempatan itu dia juga meminta para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dapat meluruskan berita-berita miring terkait Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau saya mengajak kawan-kawan menteri untuk aktif memberikan informasi kepada publik secara benar, dan berani, jangan sampai lari dari wartawan," pintanya.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hasil reshuffle kabinet terakhir oleh Presiden SBY, semakin menunjukkan pemerintahan ini lemah dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Indikasinya, ada tiga kementerian tersangkut persoalan korupsi, tapi tak kena imbas reshuffle. Tiga Kementerian tersebut adalah, Kemenakertrans, Kemenpora dan Kemendiknas.
"Kementerian yang mempunyai problem korupsi, yang heboh kasus korupsi itu tidak efektif berjalan jika tidak ada tindakan tegas dari Presiden SBY," tandas peneliti ICW Febridiansyah di Jakarta.
()
