Buruh tidak dilibatkan dalam penetapan UMK
Rabu, 28 Desember 2011 - 15:08 WIB
Buruh tidak dilibatkan dalam penetapan UMK
A
A
A
Sindonews.com - Tingginya kasus perburuhan yang terjadi di Indonesia, banyak disebabkan upah kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Tidak dilibatkannya buruh oleh dewan pengupahan dalam menentukan UMR dan UMK menimbulkan reaksi keras dari para buruh.
Aksi demonstrasi hingga mogok kerja di perusahaan pun kerap dilakukan Serikat Pekerja (SP). Hampir dalam setiap aksinya, SP selalu mencantumkan kenaikan upah, jaminan berserikat dan tolak sistem kerja kontrak. Namun perjuangan ekonomi para buruh itu selalu dilihat sebagai upaya untuk menghancurkan perusahaan.
Sejumlah aparat kepolisian pun diturunkan. Tidak jarang aksi pengamanan demonstrasi dan mogok kerja buruh di perusahaan ini berlangsung ricuh hingga menyebabkan korban luka. Hal ini lah yang selalu dirasakan para buruh di Indonesia, hanya dijadikan barang dagangan.
Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati mengatakan, kasus sengketa perburuhan di Indonesia masih menjadi persoalan pokok sekaligus pekerjaan rumah wakil rakyat dan pemerintah yang belum terselesaikan.
"Banyak sekali kasus yang dialami oleh buruh di Indonesia, karena tidak dilibatkannya buruh dalam perumusan UMR dan UMK di berbagai daerah. Yang duduk di dewan pengupahan merumuskan UMK dan UMR juga orang-orangnya bupati dan wali kota. Bagaimana bisa sesuai dengan aspirasi buruh?" ujarnya, kepada Sindonews di DPR, Jakarta, Rabu (28/12/2011).
Pemerintrah daerah yang masuk dewan pengupahan, menurut Ribka tidak pernah merasakan beratnya kehidupan para buruh. Hal itu dapat terlihat dari produk UMK dan UMR yang dihasilkannya tidak sesuai dengan kelayakan hidup buruh. "Angka upah yang telah ditetapkan dewan pengupahan ini sudah sangat maksimal. Ini kan jadi nggak nyambungnya," tambahnya.
Seperti kerusuhan buruh terjadi di Batam misalnya. Salah satu penyebab aksi itu adalah rendahnya upah buruh dan tidak sesuainya UMK dengan kebutuhan hidup layak. Perjuangan buruh, tambah Ribka, bisa meningkatkan solidaritas di kalangan buruh. Hal itu bisa memicu perjuangan buruh bersama dan menimbulkan krisis sosial.
"Mereka itu solider, apabila mereka bergabung, yang dari Cimahi, NTB dan daerah-daerah lain, maka akan terjadi krisis sosial. Lalu bisa saja terjadi revolusi sosial, hati-hati saja," tegas Ribka mengingatkan.
Pemerintah, harus bersikap lebih tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus perburuhan. Sebelum krisis itu datang dan korban jiwa berjatuhan, harus ada langkah tegas pemerintah dalam penyelesaian kasus perburuhan ini. "Jangan nanti ujung-ujungnya turun Timsus. Seperti kasus Ruyati misalnya, udah dipenggal masih aja berkirim surat kepada raja Arabia," terangnya.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia terlalu lembek dalam menangani kasus-kasus perburuhan. Tidak seperti di Filipina, di mana pemimpinnya seorang perempuan. Namun konflik perburuhannya jauh lebih kecil dari yang terjadi di Indonesia. "Presiden Filipina, Gloria (Macapagal Arroyo) yang perempuan saja berani menemui pemerintah Arab Saudi, malu kita," jelasnya. (san)
Aksi demonstrasi hingga mogok kerja di perusahaan pun kerap dilakukan Serikat Pekerja (SP). Hampir dalam setiap aksinya, SP selalu mencantumkan kenaikan upah, jaminan berserikat dan tolak sistem kerja kontrak. Namun perjuangan ekonomi para buruh itu selalu dilihat sebagai upaya untuk menghancurkan perusahaan.
Sejumlah aparat kepolisian pun diturunkan. Tidak jarang aksi pengamanan demonstrasi dan mogok kerja buruh di perusahaan ini berlangsung ricuh hingga menyebabkan korban luka. Hal ini lah yang selalu dirasakan para buruh di Indonesia, hanya dijadikan barang dagangan.
Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati mengatakan, kasus sengketa perburuhan di Indonesia masih menjadi persoalan pokok sekaligus pekerjaan rumah wakil rakyat dan pemerintah yang belum terselesaikan.
"Banyak sekali kasus yang dialami oleh buruh di Indonesia, karena tidak dilibatkannya buruh dalam perumusan UMR dan UMK di berbagai daerah. Yang duduk di dewan pengupahan merumuskan UMK dan UMR juga orang-orangnya bupati dan wali kota. Bagaimana bisa sesuai dengan aspirasi buruh?" ujarnya, kepada Sindonews di DPR, Jakarta, Rabu (28/12/2011).
Pemerintrah daerah yang masuk dewan pengupahan, menurut Ribka tidak pernah merasakan beratnya kehidupan para buruh. Hal itu dapat terlihat dari produk UMK dan UMR yang dihasilkannya tidak sesuai dengan kelayakan hidup buruh. "Angka upah yang telah ditetapkan dewan pengupahan ini sudah sangat maksimal. Ini kan jadi nggak nyambungnya," tambahnya.
Seperti kerusuhan buruh terjadi di Batam misalnya. Salah satu penyebab aksi itu adalah rendahnya upah buruh dan tidak sesuainya UMK dengan kebutuhan hidup layak. Perjuangan buruh, tambah Ribka, bisa meningkatkan solidaritas di kalangan buruh. Hal itu bisa memicu perjuangan buruh bersama dan menimbulkan krisis sosial.
"Mereka itu solider, apabila mereka bergabung, yang dari Cimahi, NTB dan daerah-daerah lain, maka akan terjadi krisis sosial. Lalu bisa saja terjadi revolusi sosial, hati-hati saja," tegas Ribka mengingatkan.
Pemerintah, harus bersikap lebih tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus perburuhan. Sebelum krisis itu datang dan korban jiwa berjatuhan, harus ada langkah tegas pemerintah dalam penyelesaian kasus perburuhan ini. "Jangan nanti ujung-ujungnya turun Timsus. Seperti kasus Ruyati misalnya, udah dipenggal masih aja berkirim surat kepada raja Arabia," terangnya.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia terlalu lembek dalam menangani kasus-kasus perburuhan. Tidak seperti di Filipina, di mana pemimpinnya seorang perempuan. Namun konflik perburuhannya jauh lebih kecil dari yang terjadi di Indonesia. "Presiden Filipina, Gloria (Macapagal Arroyo) yang perempuan saja berani menemui pemerintah Arab Saudi, malu kita," jelasnya. (san)
()
