Komnas HAM gandeng dewan kehutanan atasi konflik agraria
Senin, 26 Desember 2011 - 20:20 WIB
Komnas HAM gandeng dewan kehutanan atasi konflik agraria
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) akan menggandeng dewan kehutanan nasional untuk menyelesaikan konflik agraria. Komnas HAM juga berencana membentuk tim nasional penyelesaian konflik tanah.
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, Komnas HAM akan membentuk tim nasional penyelesaian kasus agraria. Pembentukan tim ini sudah direncanakan sejak dua tahun lalu, sebelum konflik Mesuji dan Bima terjadi.
"Ide membuat tim ini sudah direncanakan sejak kepengurusan Komnas HAM periode lalu. Kami sudah meminta pemerintah untuk menyiapkan komite khusus penyelesaian sengketa agraria," ujarnya, di kantor Komnas HAM, Senin (26/12/2011).
Paling lambat, tambah Ifdhal, awal tahun tim ini sudah akan dibentuk. "Tim ini sangat penting. Karena konflik agraria bisa terjadi di mana saja, di setiap kalangan. Kita butuh mekanisme penyelesaian konflik agraria. Ini sangat mendesak, jangan tunggu korban jatuh lagi," jelasnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Nurkholis. Menurutnya, tambang emas di Bima, diprotes warga karena keberadaannya yang merusak lingkungan, membongkar tanah, mengganggu sumber air, dan pertanian milik warga.
Begitupun yang terjadi dengan di Mesuji dan perkebunan sawit lainnya. Banyak tanah rakyat yang dijual kepada pemilik perkebunan tanpa adanya perjanjian yang jelas.
Tumpang tindihnya perturan dan tidak sesuainya perjanjian membuat masyarakat bereaksi terhadap perkebunan dan pemerintah daerah yang dinilai terlibat.
Dengan menggandeng dewan kehutan nasional, badan, serta lembaga terkait, Komnas HAM berharap setiap persoalan agraria di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik, tanpa harus menimbulkan korban jiwa. (san)
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, Komnas HAM akan membentuk tim nasional penyelesaian kasus agraria. Pembentukan tim ini sudah direncanakan sejak dua tahun lalu, sebelum konflik Mesuji dan Bima terjadi.
"Ide membuat tim ini sudah direncanakan sejak kepengurusan Komnas HAM periode lalu. Kami sudah meminta pemerintah untuk menyiapkan komite khusus penyelesaian sengketa agraria," ujarnya, di kantor Komnas HAM, Senin (26/12/2011).
Paling lambat, tambah Ifdhal, awal tahun tim ini sudah akan dibentuk. "Tim ini sangat penting. Karena konflik agraria bisa terjadi di mana saja, di setiap kalangan. Kita butuh mekanisme penyelesaian konflik agraria. Ini sangat mendesak, jangan tunggu korban jatuh lagi," jelasnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Nurkholis. Menurutnya, tambang emas di Bima, diprotes warga karena keberadaannya yang merusak lingkungan, membongkar tanah, mengganggu sumber air, dan pertanian milik warga.
Begitupun yang terjadi dengan di Mesuji dan perkebunan sawit lainnya. Banyak tanah rakyat yang dijual kepada pemilik perkebunan tanpa adanya perjanjian yang jelas.
Tumpang tindihnya perturan dan tidak sesuainya perjanjian membuat masyarakat bereaksi terhadap perkebunan dan pemerintah daerah yang dinilai terlibat.
Dengan menggandeng dewan kehutan nasional, badan, serta lembaga terkait, Komnas HAM berharap setiap persoalan agraria di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik, tanpa harus menimbulkan korban jiwa. (san)
()
