KPK harus solid tangkal kooptasi parpol

Sindonews.com - Tugas berat menunggu pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, KPK harus berhadapan dengan kepentingan partai politik, mengingat kasus korupsi saat ini tidak hanya dilakukan penyelenggara negara, melainkan sudah melibatkan elite parpol.

Hal ini menjadikan posisi KPK sulit bahkan mudah dipolitisasi dan dikriminalisasi kembali saat mengejar koruptor di lingkungan parpol, seperti yang menimpa pimpinan sebelumnya. Sebab itu, pimpinan baru KPK harus berkaca dari pengalaman buruk tersebut.

Dalam pandangan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, prioritas kerja pimpinan baru adalah memulihkan independensi KPK dan kompak menangkal upaya kooptasi oleh pihak-pihak tertentu. Agenda kerja yang satu ini sangat berat. Sebab, akan ada upaya memperlemah posisi kepimpinan KPK dengan cara mencari-cari dan mengungkit kesalahan yang mungkin pernah dilakukan di masa lalu.

Selain itu, kata Bambang, pimpinan KPK harus selalu waspada dan patuh pada etika, karena akan muncul banyak perangkap yang bisa direkayasa untuk memperlemah posisi setiap figur pimpinan KPK.

"Saya ingatkan pimpinan baru KPK untuk belajar dari pengalaman buruk yang pernah menimpa beberapa figur pimpinan KPK sebelumnya. Pengalaman mereka sangat berharga dan mahal. Kepemimpinan mereka menjadi tidak efektif karena ketidakpatuhan pada etika kepemimpinan," terang mantan anggota Pansus Century DPR dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/12/2011).

Bambang menjelaskan, kepemimpinan sebelumnya relatif lemah, karena ada figur yang terperangkap dalam beberapa masalah yang direkayasa oleh pihak tertentu. "Formasi baru kepemimpinan KPK di satu sisi berhasil menumbuhkan harapan baru, tetapi di sisi lain menimbulkan kemarahan dan kegelisahan pihak-pihak tertentu yang merasa tidak bersih dari perilaku korup," ungkapnya.

Dia menambahkan, kemarahan dan kegelisahan mereka akan dikompensir dengan upaya mengkooptasi atau memperlemah KPK. Hal inilah yangg harus disadari dan diwaspadai pimpinan baru KPK.

"Beban pimpinan baru KPK pun bertambah berat karena publik menunggu realisasi janji-janji tentang pelaksanaan proses hukum sejumlah kasus besar yang saat ini direkayasa menghadapi kebuntuan," jelas Bambang.

Dia menyontohkan, skandal Bank Century dan kasus cek pelawat dalam pemilihan deputi gubernur senior (DGS) Bank Indonesia tahun 2004. Pekerjaan berat yang langsung dihadapi saat ini adalah menyikapi pendapat publik tentang kejanggalan dakwaan terhadap M Nazaruddin dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, di Palembang.

"Publik merasa aneh karena dugaan keterlibatan beberapa nama dan seorang menteri dalam kasus ini tidak disinggung dalam dakwaan terhadap Nazaruddin," imbuh Bambang.

Terpisah, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan tidak terlalu berharap banyak dengan terpilihnya Abraham Samad sebagai ketua KPK yang baru. Bagir menilai realitas politik di Indonesia saat ini tidak kondusif dan akan menjadi tantangan terbesar pria asal Makassar, Sulawesi Selatan, itu dalam memimpin lembaga antikorupsi.

Di sela-sela peringatan ulang tahun Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) di Medan, Sumatera Utara, Minggu (4/12/2011), Bagir mengatakan situasi perpolitikan di Indonesia ikut mempengaruhi maraknya praktik korupsi.

Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum atau pemilukada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai tidak bersih dari praktik kotor politik uang.

Meski demikian, Ketua Dewan Pers itu berharap pimpinan KPK baru tidak terperangkap dengan berbagai kepentingan politik, saat menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader parpol.

Soal janji dan prioritas kerja yang sudah disampaikan Abraham saat fit and proper test di Komisi III DPR, Bagir mengaku tidak terlalu memperhatikan apa yang diungkapkan aktivis antikorupsi Makassar itu. Menurutnya, yang terpenting adalah pembuktian dan menuntaskan permasalahan hukum di Indoensia dengan tuntas tanpa pandang bulu.