Konflik Papua, intinya komunikasi
Senin, 24 Oktober 2011 - 21:42 WIB
Konflik Papua, intinya komunikasi
A
A
A
Sindonews.com - Negeri Cendrawasih hingga saat ini masih rentan konflik. Hal ini membuat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta agar pejabat daerah mengedepankan komunikasi dalam menyelesaikan konflik yang tengah terjadi di Papua.
Komunikasi yang intensif dinilai menjadi salah satu alternatif mendamaikan dan membuat kondisi di Papua kondusif dan tetap damai.
"Untuk keamanannya saya minta dialog terus berjalan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tadi saya bilang ke Pak Gubernur bicara ke tokoh adat, bicara dengan tokoh agama dan dengan pemuka-pemuka Papua. Kalau ada dialog itu kan mereka bisa mengerti. Beri pengertian, jadi dialog mesti diperbanyak," jelas Gamawan saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/10/2011).
Gamawan mengatakan, untuk proses hukum berkaitan dengan kejadian penembakan warga Papua, diyakini sudah ditanggani intensif oleh aparat keamanan. Namun, pemerintah daerah wajib berkoordinasi dan membuka dialog dengan forum komunikasi masyarakat setempat.
Saat ini kata dia, sudah terbentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida), "Itu hendaknya diintensifkan."
Dirinya mengklaim, masyarakat Papua yang mendesak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jumlahnya tidak banyak. Sebab, pada dasarnya Papua sudah menjadi daerah istimewa, sama halnya dengan Aceh dan Yogyakarta.
Keistimewaan Papua ditunjukkan melalui alokasi anggaran yang cukup besar bagi Papua dan Papua Barat. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga menaruh perhatian besar bagi pembangunan kawasan Papua agar tidak tertinggal dibandingkan dengan negara lain.
Dibentuknya Badan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan di kawasan timur Indonesia.
"Sebetulnya dana untuk Papua itu besar sekali, sekarang dibentuk juga badan percepatan pembangunan Papua," lanjutnya.
Besarnya dana yang dikucurkan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Papua dan papua Barat melalui alokasi anggaran otonomi khusus, harus efektif untuk menjadi stimulus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga konflik bisa diminimalisir.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu juga mengatakan, Presiden tidak memberikan instruksi apapun terkait upaya pemulihan kondisi di Papua. Menurutnya, Presiden hanya meminta agar keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut dipelihara.
Koordinator Kontras Usman Hamid sebelumnya sudah mencermati konflik yang terjadi di Papua. Pergantian Menteri Hukum dan HAM dalam perombakan kabinet yang kemarin, tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penegakan hukum dan HAM.
Usman menyoroti kasus-kasus di Papua. Presiden seperti menutup mata dan melakukan tindakan represif terhadap warga Papua yang sedang menjalankan aksi damai.
"Dalam kasus Freeport dan kongres kemarin kelihatan sekali pendekatan kekerasan lebih diutamakan daripada tindakan persuasif," pungkasnya.
Sebelumnya dalam pembubaran Kongres Rakyat Papua III oleh aparat keamanan TNI dan Polri beberapa waktu lalu berujung kisruh. Menurut investigasi Komnas HAM, sebanyak enam orang tewas dalam kisruh tersebut.
Keenam nama orang yang sudah teridentifikasi adalah sebagai berikut.
1. James Gobay (25)
2. Yosaphat Yogi (28)
3. Daniel Kadepa (25)
4. Maxsasa Yewi (35)
5. Yacob Samonsabra (53)
6. Pilatus Wetipo (40)
Pembubaran massa dengan senjata pada acara itu telah meningkatkan intensitas kekerasan di Papua. Padahal, kongres itu berlangsung damai tanpa menggunakan senjata.
"Setelah itu situasi di Papua menunjukan intensitas kekerasan yang meninggi, karena masih terjadi pengejaran orang yang diduga aktivis OPM, dan banyak terjadi pembunuhan oleh aparat keamanan," kata Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim.
Komnas HAM juga meminta agar pemerintah melakukan cara-cara pendekatan kepada rakyat Papua tanpa kekerasan.
Masyarakat Papua mengecam keras tindakan represif oleh aparat saat membubarkan kongres rakyat Papua III beberapa waktu lalu. Mereka menilai, aparat tak manusiawi dan memperlakukan orang Papua seperti hewan.
"Rakyat Papua tidak diperlakukan secara manusiawi oleh pemerintah Indonesia. Kami diperlakukan seperti hewan di negara ini," ujar tokoh masyarakat Papua Pendeta Sofyan Yoman Socrates di Kantor Komnas HAM, seperti dk=ikutip dari Okezone, Jumat 21 Oktober 2011.
Dia juga mengecam tindakan pemerintah yang selalu menempelkan cap separatis dan pemberontak terhadap rakyat Papua yang menuntut ketidakadilan kepada Jakarta. Stigmatisasi itu lantas dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap orang Papua.
“Rakyat Papua perlu diajak bicara, jadi tidak bisa pakai stigma separatis," ujarnya.
Sofyan menambahkan, pemerintah seharusnya mengajak rakyat Papua untuk berdialog membahas semua persoalan, termasuk sejarah integrasi provinsi ini ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Mari duduk bersama luruskan itu, dengan dialog penuh dengan kehormatan. Persoalan Papua sudah kronis. Lebih fair dimediasi pihak ketiga. Semua orang dilibatkan, OPM, para akademisi, semua dilibatkan," paparnya.
"Presiden SBY harus hentikan kekerasan, kekerasan memicu kekerasan. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan," imbuhnya.
Dengan janji Gamawan yang akan mengedepankan komunikasi, diharapkan ada kedamaian di bumi Papua.
Komunikasi yang intensif dinilai menjadi salah satu alternatif mendamaikan dan membuat kondisi di Papua kondusif dan tetap damai.
"Untuk keamanannya saya minta dialog terus berjalan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tadi saya bilang ke Pak Gubernur bicara ke tokoh adat, bicara dengan tokoh agama dan dengan pemuka-pemuka Papua. Kalau ada dialog itu kan mereka bisa mengerti. Beri pengertian, jadi dialog mesti diperbanyak," jelas Gamawan saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/10/2011).
Gamawan mengatakan, untuk proses hukum berkaitan dengan kejadian penembakan warga Papua, diyakini sudah ditanggani intensif oleh aparat keamanan. Namun, pemerintah daerah wajib berkoordinasi dan membuka dialog dengan forum komunikasi masyarakat setempat.
Saat ini kata dia, sudah terbentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida), "Itu hendaknya diintensifkan."
Dirinya mengklaim, masyarakat Papua yang mendesak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jumlahnya tidak banyak. Sebab, pada dasarnya Papua sudah menjadi daerah istimewa, sama halnya dengan Aceh dan Yogyakarta.
Keistimewaan Papua ditunjukkan melalui alokasi anggaran yang cukup besar bagi Papua dan Papua Barat. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga menaruh perhatian besar bagi pembangunan kawasan Papua agar tidak tertinggal dibandingkan dengan negara lain.
Dibentuknya Badan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan di kawasan timur Indonesia.
"Sebetulnya dana untuk Papua itu besar sekali, sekarang dibentuk juga badan percepatan pembangunan Papua," lanjutnya.
Besarnya dana yang dikucurkan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Papua dan papua Barat melalui alokasi anggaran otonomi khusus, harus efektif untuk menjadi stimulus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga konflik bisa diminimalisir.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu juga mengatakan, Presiden tidak memberikan instruksi apapun terkait upaya pemulihan kondisi di Papua. Menurutnya, Presiden hanya meminta agar keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut dipelihara.
Koordinator Kontras Usman Hamid sebelumnya sudah mencermati konflik yang terjadi di Papua. Pergantian Menteri Hukum dan HAM dalam perombakan kabinet yang kemarin, tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penegakan hukum dan HAM.
Usman menyoroti kasus-kasus di Papua. Presiden seperti menutup mata dan melakukan tindakan represif terhadap warga Papua yang sedang menjalankan aksi damai.
"Dalam kasus Freeport dan kongres kemarin kelihatan sekali pendekatan kekerasan lebih diutamakan daripada tindakan persuasif," pungkasnya.
Sebelumnya dalam pembubaran Kongres Rakyat Papua III oleh aparat keamanan TNI dan Polri beberapa waktu lalu berujung kisruh. Menurut investigasi Komnas HAM, sebanyak enam orang tewas dalam kisruh tersebut.
Keenam nama orang yang sudah teridentifikasi adalah sebagai berikut.
1. James Gobay (25)
2. Yosaphat Yogi (28)
3. Daniel Kadepa (25)
4. Maxsasa Yewi (35)
5. Yacob Samonsabra (53)
6. Pilatus Wetipo (40)
Pembubaran massa dengan senjata pada acara itu telah meningkatkan intensitas kekerasan di Papua. Padahal, kongres itu berlangsung damai tanpa menggunakan senjata.
"Setelah itu situasi di Papua menunjukan intensitas kekerasan yang meninggi, karena masih terjadi pengejaran orang yang diduga aktivis OPM, dan banyak terjadi pembunuhan oleh aparat keamanan," kata Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim.
Komnas HAM juga meminta agar pemerintah melakukan cara-cara pendekatan kepada rakyat Papua tanpa kekerasan.
Masyarakat Papua mengecam keras tindakan represif oleh aparat saat membubarkan kongres rakyat Papua III beberapa waktu lalu. Mereka menilai, aparat tak manusiawi dan memperlakukan orang Papua seperti hewan.
"Rakyat Papua tidak diperlakukan secara manusiawi oleh pemerintah Indonesia. Kami diperlakukan seperti hewan di negara ini," ujar tokoh masyarakat Papua Pendeta Sofyan Yoman Socrates di Kantor Komnas HAM, seperti dk=ikutip dari Okezone, Jumat 21 Oktober 2011.
Dia juga mengecam tindakan pemerintah yang selalu menempelkan cap separatis dan pemberontak terhadap rakyat Papua yang menuntut ketidakadilan kepada Jakarta. Stigmatisasi itu lantas dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap orang Papua.
“Rakyat Papua perlu diajak bicara, jadi tidak bisa pakai stigma separatis," ujarnya.
Sofyan menambahkan, pemerintah seharusnya mengajak rakyat Papua untuk berdialog membahas semua persoalan, termasuk sejarah integrasi provinsi ini ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Mari duduk bersama luruskan itu, dengan dialog penuh dengan kehormatan. Persoalan Papua sudah kronis. Lebih fair dimediasi pihak ketiga. Semua orang dilibatkan, OPM, para akademisi, semua dilibatkan," paparnya.
"Presiden SBY harus hentikan kekerasan, kekerasan memicu kekerasan. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan," imbuhnya.
Dengan janji Gamawan yang akan mengedepankan komunikasi, diharapkan ada kedamaian di bumi Papua.
()
