Apakah 9 Menteri Ini Akan Dicopot?

Jum'at, 16 September 2011 - 18:58 WIB
Apakah 9 Menteri Ini Akan Dicopot?
Apakah 9 Menteri Ini Akan Dicopot?
A A A
JAKARTA - Kabinet Indonesia jilid II sudah beberapa kali disoroti kinerjanya oleh banyak kalangan, bahkan dibuktikan sendiri kelompok kerja yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4). Namun Presiden belum mau tergugah untuk merombak kabinetnya.

Kali ini pihak Istana mengumumkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memutuskan kepastian mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II pada akhir tahun ini. Setelah mengabaikan hasil kerja UKP4, Presiden akan merombak kabinet berdasarkan rapor yang telah diterimanya. Selain itu, Presiden tengah mempelajari soal menteri-menteri yang bermasalah sebagai bahan pertimbangan lain.

"Ukurannya tiga bulanan. tapi sekarang kan sudah bulan keberapa. Jadi nanti kita lihat akhir tahun," kata Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, di komplek Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2011).

Kepastian perombakan ini, juga disampaikan sebelumnya oleh Staf Khusus Presiden bidang Politik Daniel Sparingga. "Saya tidak bisa menggunakan kata atau kalimat yang lebih terang, selain mengatakan Presiden menangkap pesan (reshuffle) itu dan menjadikannya kekuatan untuk melakukan perubahan agar kinerja pemerintah yang masih tersisa tiga tahun tidak mengecewakan atau dikenang," ujar Daniel kemarin.

Sebelumnya, UKP4 sudah beberapakali mengeluarkan penilaian kinerja per tiga bulan bagi para menteri di Kabinet Indonesia. Pada hasil evaluasi Januari lalu, UKP4 menyebutkan pihaknya masih memberikan nilai merah kepada beberapa kementerian.

Menurut Kuntoro kepada wartawan di Istana Negara, Rabu 12 Januari lalu, sebagian menteri masih mendapat rapor merah karena gagal menyelesaikan tugasnya sesuai tenggat waktu yang diberikan Presiden.

Pada Oktober 2010 lalu, sebanyak lima menteri disebut-sebut menerima rapor merah. Yaitu Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menkominfo Tifatul Sembiring.

Sementara pada awal Juli lalu, hasil evaluasi terakhir UKP4 terhadap para menteri kabinet lebih menyeramkan. Seluruh kementerian hanya menjalankan 50 persen instruksi presiden. Kuntoro menjelaskan lebih lanjut, kemajuan program kementerian tidak sepenuhnya berjalan.

Dari 34 kementerian, menurut Kuntoro, hanya 17 kementerian yang menjalankan instruksi presiden sesuai dengan target. "Perintah itu dijalankan, tapi ada beberapa menteri kurang rajin," ungkap Kuntoro.

Kali ini, rupanya Presiden sudah habis kesabarannya melihat ulah para menterinya. Apalagi, dua bulan terakhir, beberapa menteri terekspos terlibat masalah. Dari masalah pribadi hingga korupsi. Sehingga wajar jika Presiden mulai mematangkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mulai dari sekarang, dan matang pada akhir tahun ini.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1397 seconds (11.97#12.26)