PNS yang Nekat Mudik Akan Kena Sanksi, Ini Hukumannya
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan akan menjatuhkan sanksi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang nekat pulang kampung atau mudik untuk merayakan Lebaran .
Tidak tanggung-tanggung, jika nekat mudik maka akan dianggap melakukan pelanggaran kategori sedang. “Nekat mudik menurut hemat kami masuk kategori sedang,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Kamis (9/4/2020).
Seperti diketahui di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 terdapat tiga kategori sanksi, yaitu ringan, sedang dan berat.
Tjahjo mengatakan, ada pertimbangan tersendiri dalam menentukan sanksi. “Pertimbangannya larangan mudik merupakan kebijakan Presiden menyikapi situasi darurat/genting. Lalu ASN harus memberikan contoh bagi masyarakat,” ujarnya. (Baca Juga: Batal Nikah di Luar KUA Gara-gara Corona, Biaya Bisa Dikembalikan)
Mantan Menteri Dalam Negeri ini menyebut sanksi untuk pelanggaran disiplin sedangantara lain penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.
Selain itu juga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. “Kepala BKN menambahkan bila yang nekat mudik terbukti positif covid-19, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain,” tuturnya.
Dimana sanksi pelanggaran disiplin berat antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Lalu Penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, serta pemberhentian tidak dengan hormat. Dita angga
Tidak tanggung-tanggung, jika nekat mudik maka akan dianggap melakukan pelanggaran kategori sedang. “Nekat mudik menurut hemat kami masuk kategori sedang,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Kamis (9/4/2020).
Seperti diketahui di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 terdapat tiga kategori sanksi, yaitu ringan, sedang dan berat.
Tjahjo mengatakan, ada pertimbangan tersendiri dalam menentukan sanksi. “Pertimbangannya larangan mudik merupakan kebijakan Presiden menyikapi situasi darurat/genting. Lalu ASN harus memberikan contoh bagi masyarakat,” ujarnya. (Baca Juga: Batal Nikah di Luar KUA Gara-gara Corona, Biaya Bisa Dikembalikan)
Mantan Menteri Dalam Negeri ini menyebut sanksi untuk pelanggaran disiplin sedangantara lain penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.
Selain itu juga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. “Kepala BKN menambahkan bila yang nekat mudik terbukti positif covid-19, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain,” tuturnya.
Dimana sanksi pelanggaran disiplin berat antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Lalu Penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, serta pemberhentian tidak dengan hormat. Dita angga
(dam)