Pemerintah Diminta Tak Perlu Apriori Sikapi Saran SBY Soal Corona
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta tidak perlu apriori apalagi merasa terganggu dengan saran atau masukan dari Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang masalah pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Sebab, SBY diyakini telah memiliki pengalaman yang cukup sebagai mantan presiden.
"Sebagai mantan presiden, saya kira SBY telah memiliki pengalaman yang cukup. Karena itu, kita perlu mendengar dan mempelajari apa saja yang disarankan dan diusulkan. Tidak perlu apriori apalagi merasa terganggu," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Kamis (9/4/2020). (Baca juga: SBY: Kalau Corona Bisa Dilumpuhkan, Ekonomi Kembali Normal )
Menurut dia, saran dan masukan SBY kepada masyarakat dan pemerintah tujuannya agar semuanya bisa bersatu padu menghadapi virus Corona ini. "Menurut saya, apa yang disampaikan SBY adalah suatu peringatan. Peringatan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil keputusan," kata Anggota Komisi IX DPR RI ini.
Dia mengatakan dalam situasi darurat seperti yang ada ini diharapkan keputusan yang diambil tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi. "Karena ini sifatnya peringatan (warning), saya kira perlu untuk direnungkan semua pihak. Termasuk pengajuan keluarnya Perppu yang banyak disorot SBY dalam tulisannya," jelas mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini.
Karena menurut SBY, Perppu itu tidak mesti keluar jika pemerintah mengajukan APBN Perubahan. Soal waktu, menurutnya, APBN Perubahan juga bisa diselesaikan lebih cepat. Apalagi, kata Saleh, semua fraksi di DPR juga sangat memahami situasi yang terjadi saat ini.
“SBY sepertinya ingin menegaskan bahwa situasi darurat jangan sampai melewati mekanisme dan prosedur yang semestinya dilalui. Perlu kajian dan pendalaman terhadap setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Semangatnya, agar sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan,” katanya. (Baca juga: SBY: Ini Keadaan Darurat, Jangan Dianggap Mengada-ada )
Sebelumnya, SBY mengeluarkan tulisan berjudul 'Indonesia Harus Bersatu dan Fokus pada Penghentian Penyebaran Virus Korona'. Tulisan SBY di media sosialnya itu pun disebarkan sejumlah elite Partai Demokrat.
"Sebagai mantan presiden, saya kira SBY telah memiliki pengalaman yang cukup. Karena itu, kita perlu mendengar dan mempelajari apa saja yang disarankan dan diusulkan. Tidak perlu apriori apalagi merasa terganggu," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Kamis (9/4/2020). (Baca juga: SBY: Kalau Corona Bisa Dilumpuhkan, Ekonomi Kembali Normal )
Menurut dia, saran dan masukan SBY kepada masyarakat dan pemerintah tujuannya agar semuanya bisa bersatu padu menghadapi virus Corona ini. "Menurut saya, apa yang disampaikan SBY adalah suatu peringatan. Peringatan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil keputusan," kata Anggota Komisi IX DPR RI ini.
Dia mengatakan dalam situasi darurat seperti yang ada ini diharapkan keputusan yang diambil tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi. "Karena ini sifatnya peringatan (warning), saya kira perlu untuk direnungkan semua pihak. Termasuk pengajuan keluarnya Perppu yang banyak disorot SBY dalam tulisannya," jelas mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini.
Karena menurut SBY, Perppu itu tidak mesti keluar jika pemerintah mengajukan APBN Perubahan. Soal waktu, menurutnya, APBN Perubahan juga bisa diselesaikan lebih cepat. Apalagi, kata Saleh, semua fraksi di DPR juga sangat memahami situasi yang terjadi saat ini.
“SBY sepertinya ingin menegaskan bahwa situasi darurat jangan sampai melewati mekanisme dan prosedur yang semestinya dilalui. Perlu kajian dan pendalaman terhadap setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Semangatnya, agar sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan,” katanya. (Baca juga: SBY: Ini Keadaan Darurat, Jangan Dianggap Mengada-ada )
Sebelumnya, SBY mengeluarkan tulisan berjudul 'Indonesia Harus Bersatu dan Fokus pada Penghentian Penyebaran Virus Korona'. Tulisan SBY di media sosialnya itu pun disebarkan sejumlah elite Partai Demokrat.
(kri)