Menkes Belum Setujui PSBB yang Diajukan Anies, Begini Penjelasannya
Selasa, 07 April 2020 - 00:06 WIB
Menkes Belum Setujui PSBB yang Diajukan Anies, Begini Penjelasannya
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto belum menyetujui usulan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta.
Hal itu tertuang dalam suratnya bernomor KK.01/01/Menkes/227/2020 menjawab surat yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tanggal 1 April 2020.
Dalam suratnya, Terawan meminta agar Gubernur DKI Jakarta untuk melengapi data dan dokumen pendukung permohonan PSBB. "Paling lambat dua hari sejak menerima pemberitahuan ini dan selanjutnya diajukan kepada kepada Menteri Kesehatan," tulis isi salinan surat Menkes yang diperoleh SINDOnews, Senin (6/4/2020).
Melalui suratnya, Menkes menjelaskan kepala daerah dalam mengajukan permohonan penetapan PSBB harus disertai dengan data dan dokumen pendukung mengenai peningkatan jumlah kasus waktu, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisai jaring pengaman sosial dan aspek kesehatan.
Jawaban Menkes juga berdasarkan atas pertimbangan surat Ketua Pelaksana Gugus Besar Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor B-29/KA/GUGAS/PD 01.02/04/2020 tanggal 5 April 2020 perihal Rekomendasi atas Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi di Jakarta.
Hal itu tertuang dalam suratnya bernomor KK.01/01/Menkes/227/2020 menjawab surat yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tanggal 1 April 2020.
Dalam suratnya, Terawan meminta agar Gubernur DKI Jakarta untuk melengapi data dan dokumen pendukung permohonan PSBB. "Paling lambat dua hari sejak menerima pemberitahuan ini dan selanjutnya diajukan kepada kepada Menteri Kesehatan," tulis isi salinan surat Menkes yang diperoleh SINDOnews, Senin (6/4/2020).
Melalui suratnya, Menkes menjelaskan kepala daerah dalam mengajukan permohonan penetapan PSBB harus disertai dengan data dan dokumen pendukung mengenai peningkatan jumlah kasus waktu, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisai jaring pengaman sosial dan aspek kesehatan.
Jawaban Menkes juga berdasarkan atas pertimbangan surat Ketua Pelaksana Gugus Besar Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor B-29/KA/GUGAS/PD 01.02/04/2020 tanggal 5 April 2020 perihal Rekomendasi atas Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi di Jakarta.
(dam)
