BNPB Nilai Ketua RT Lebih Efektif Bubarkan Warga Ketimbang Aparat
Senin, 06 April 2020 - 15:06 WIB
BNPB Nilai Ketua RT Lebih Efektif Bubarkan Warga Ketimbang Aparat
A
A
A
JAKARTA - Peran ketua rukun tetangga (RT) dalam membubarkan kerumunan warga di tengah pandemik corona (COVID-19), dinilai lebih efektif ketimbang yang dilakukan oleh aparat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dalam rapat kerja Komisi VIII DPR secara virtual, Senin (6/4/2020).
"Tentang masih adanya tingkat disiplin yang rendah. Tingkat kepatuhan publik yang masih rendah. Ini pelan-pelan kita harapkan semakin baik," ujar Doni Monardo.
(Baca juga: Cegah PHK Massal Akibat Corona, KSPI Usul Pemerintah Beri Insentif Usaha)
Menurut dia, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat diperlukan dalam dalam menegakkan aturan mengenai social distancing atau menjaga jarak.
"Di semua lapisan termasuk ke tingkat paling rendah RT/RW. Masyarakat hari ini akan patuh kepada ketua RT dan ketua RW manakala ketua RT dan ketua RW mau turun tangan," ujar mantan Danrem 061/Surya Kencana ini.
Dia pun membeberkan, belakangan ini beredar sejumlah video mengenai tindakan ketua RT yang sedang menegakkan aturan social distancing kepada warga.
"Ada yang tidak menurut, ketua RT nya marah, ini justru lebih efektif dibanding aparat yang marah. Narasi seperti ini akan kami coba dorong di daerah, cukup masalah penegakan ketertiban dilakukan ketua RT," kata mantan Danjen Kopassus ini.
Karena kata dia, ketua RT mengenal betul warganya. "Sehingga ketika ada yang tidak mau menurut dengan ketua RT, bisa-bisa nanti izin-izin yang berhubungan administrasi tidak dikasih oleh ketua RT," ujar mantan Danpaspampres ini.
Dia mengatakan, ketika ketua RT itu memiliki gugus tugas, maka bisa menjadi kekuatan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Menurutnya, tidak banyak negara yang punya instrumen seperti Indonesia.
"Kekuatan ini menjadi narasi utama kami hari ini bagaimana kolaborasi berbasis komunitas betul-betul bisa dipraktikkan di lapangan. Ini adalah bagian penjabaran Pancasila, yaitu gotong royong. Masalah COVID ini bukan hanya masalah medis, tetapi masalah psikologis," pungkasnya yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dalam rapat kerja Komisi VIII DPR secara virtual, Senin (6/4/2020).
"Tentang masih adanya tingkat disiplin yang rendah. Tingkat kepatuhan publik yang masih rendah. Ini pelan-pelan kita harapkan semakin baik," ujar Doni Monardo.
(Baca juga: Cegah PHK Massal Akibat Corona, KSPI Usul Pemerintah Beri Insentif Usaha)
Menurut dia, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat diperlukan dalam dalam menegakkan aturan mengenai social distancing atau menjaga jarak.
"Di semua lapisan termasuk ke tingkat paling rendah RT/RW. Masyarakat hari ini akan patuh kepada ketua RT dan ketua RW manakala ketua RT dan ketua RW mau turun tangan," ujar mantan Danrem 061/Surya Kencana ini.
Dia pun membeberkan, belakangan ini beredar sejumlah video mengenai tindakan ketua RT yang sedang menegakkan aturan social distancing kepada warga.
"Ada yang tidak menurut, ketua RT nya marah, ini justru lebih efektif dibanding aparat yang marah. Narasi seperti ini akan kami coba dorong di daerah, cukup masalah penegakan ketertiban dilakukan ketua RT," kata mantan Danjen Kopassus ini.
Karena kata dia, ketua RT mengenal betul warganya. "Sehingga ketika ada yang tidak mau menurut dengan ketua RT, bisa-bisa nanti izin-izin yang berhubungan administrasi tidak dikasih oleh ketua RT," ujar mantan Danpaspampres ini.
Dia mengatakan, ketika ketua RT itu memiliki gugus tugas, maka bisa menjadi kekuatan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Menurutnya, tidak banyak negara yang punya instrumen seperti Indonesia.
"Kekuatan ini menjadi narasi utama kami hari ini bagaimana kolaborasi berbasis komunitas betul-betul bisa dipraktikkan di lapangan. Ini adalah bagian penjabaran Pancasila, yaitu gotong royong. Masalah COVID ini bukan hanya masalah medis, tetapi masalah psikologis," pungkasnya yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini.
(maf)
