DPR Minta Pemerintah Perbanyak Tempat Isolasi Pekerja Migran
Jum'at, 03 April 2020 - 18:45 WIB
DPR Minta Pemerintah Perbanyak Tempat Isolasi Pekerja Migran
A
A
A
JAKARTA - Komisi IX DPR meminta pemerintah memperhatikan dan memenuhi kebutuhan tempat isolasi di berbagai pintu masuk pekerja migran Indonesia (PMI). Karena, PMI masuk lewat beberapa tempat yang tersebar di lima provinsi yakni, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Riau.
Mengingat jarak beberapa provinsi yang jauh dari Pulau Galang, lokasi tersebut hanya bisa menampung PMI dari pintu masuk terdekat yakni, Kepulauan Riau (Kepri) dan juga Riau. "PMI kan udah mulai masuk dari berbagai titik di negeri ini. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Riau, dan Kepri dan sudah masuk dan mulai berjalan terus. Itu hasil lockdown di Malaysia yang membuat mereka akhirnya pulang di berbagai kabupaten lima provinsi tersebut," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena saat dihubungi SINDO Media, Jumat (3/4/2020).
"Belum lagi yang akan habis kontrak April-Mei yang diperkirakan 37 ribu untuk yang bekerja di darat, dan 12 ribu lebih untuk ABK (anak buah kapal) yang bekerja di laut. Mereka akan segera balik," tambahnya.
Melki menjelaskan, hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi IX dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sudah disepakati bahwa Menaker dan BP2MI memberikan perhatian kepada PMI yang berasal dari luar negeri maupun mereka yang masih berada di luar negeri. (Baca juga: RS Darurat Corona di Pulau Galang Dilengkapi Tiga Helipad ).
"Jadi kalau di luar negeri masih kerja, Menaker dan BP2MI memberikan perlindungan kepada mereka dengan baik. Dan kalaupun mereka masih di sana bisa terkontrol dan terkomunikasikan dengan baik sehingga, PMI kita tetap aman dari segi kesejahteraan maupun kesehatan," terang Melki.
Kemudian, sambung Melki, bagi yang sudah datang ke Indonesia juga diawasi betul. Bahkan, Komisi IX meminta agar pemerintah memiliki data lengkap seperti nama, alamat, dari mana mereka masuk, untuk kemudian dikarantina selama 14 hari.
"Sehingga kita minta pemerintah memberikan perhatian terhadap kabupaten/kota di perbatasan negara yang menjadi markas PMI saat ini. Mendapat perhatian lah, aspek sosial maupun kesehatan," ucapnya.
Melki menjelaskan, Pulau Galang ada di Kepri, sementara pintu masuk PMI tersebar di beberapa tempat yakni Nunukan, Sampang, Karimun, Sambas, dan pintu lainnya. Sehingga, pihaknya meminta agar pemerintah pusat juga memberikan dukungan pada pemerintah daerah yang daerahnya menjadi transit atau pintu masuk orang dari luar negeri.
"Mesti mendapat perhatian khusus terkait kebutuhan sosial maupun urusan kesehatan. Makanya juga PMI itu sebaiknya mengikuti rapid test agar ketahuan," pintanya.
Mengingat jarak beberapa provinsi yang jauh dari Pulau Galang, lokasi tersebut hanya bisa menampung PMI dari pintu masuk terdekat yakni, Kepulauan Riau (Kepri) dan juga Riau. "PMI kan udah mulai masuk dari berbagai titik di negeri ini. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Riau, dan Kepri dan sudah masuk dan mulai berjalan terus. Itu hasil lockdown di Malaysia yang membuat mereka akhirnya pulang di berbagai kabupaten lima provinsi tersebut," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena saat dihubungi SINDO Media, Jumat (3/4/2020).
"Belum lagi yang akan habis kontrak April-Mei yang diperkirakan 37 ribu untuk yang bekerja di darat, dan 12 ribu lebih untuk ABK (anak buah kapal) yang bekerja di laut. Mereka akan segera balik," tambahnya.
Melki menjelaskan, hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi IX dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sudah disepakati bahwa Menaker dan BP2MI memberikan perhatian kepada PMI yang berasal dari luar negeri maupun mereka yang masih berada di luar negeri. (Baca juga: RS Darurat Corona di Pulau Galang Dilengkapi Tiga Helipad ).
"Jadi kalau di luar negeri masih kerja, Menaker dan BP2MI memberikan perlindungan kepada mereka dengan baik. Dan kalaupun mereka masih di sana bisa terkontrol dan terkomunikasikan dengan baik sehingga, PMI kita tetap aman dari segi kesejahteraan maupun kesehatan," terang Melki.
Kemudian, sambung Melki, bagi yang sudah datang ke Indonesia juga diawasi betul. Bahkan, Komisi IX meminta agar pemerintah memiliki data lengkap seperti nama, alamat, dari mana mereka masuk, untuk kemudian dikarantina selama 14 hari.
"Sehingga kita minta pemerintah memberikan perhatian terhadap kabupaten/kota di perbatasan negara yang menjadi markas PMI saat ini. Mendapat perhatian lah, aspek sosial maupun kesehatan," ucapnya.
Melki menjelaskan, Pulau Galang ada di Kepri, sementara pintu masuk PMI tersebar di beberapa tempat yakni Nunukan, Sampang, Karimun, Sambas, dan pintu lainnya. Sehingga, pihaknya meminta agar pemerintah pusat juga memberikan dukungan pada pemerintah daerah yang daerahnya menjadi transit atau pintu masuk orang dari luar negeri.
"Mesti mendapat perhatian khusus terkait kebutuhan sosial maupun urusan kesehatan. Makanya juga PMI itu sebaiknya mengikuti rapid test agar ketahuan," pintanya.
(zik)
