Kewalahan Tangani Corona, Ini Sejumlah Langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Sabtu, 28 Maret 2020 - 07:48 WIB
Kewalahan Tangani Corona, Ini Sejumlah Langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Perkembangan pandemi virus Corona atau COVID-19 di Indonesia sangat cepat. Sejak pertama kali diumumkan kasus pertama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/3/2020) lalu, belum genap sebulan jumlah penderita per Jumat (27/3/2020), angkanyamencapai 1.046 kasus.
Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 87 orang, dengan jumlah yang sembuh 46 orang. Bahkan, dalam sehari saja tercatat ada tambahan kasus baru sebanyak 153 kasus.
Direktur Lembaga Kajian Masyarakat (Lekat) Abdul Fatah menilai, pemerintah mulai kewalahan melihat perkembangan virus Corona yang sudah menyebar ke 28 provinsi. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan juga dinilai sangat rendah.
Karena itu, menurut Fatah, harus dilakukan upaya mulai dari ruang lingkup lingkungan terkecil dengan melibatkan struktur pemerintahan dari mulai tingkat RT dan tokoh masyarakat.
Menurut Fatah, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan antara lain, pertama, segera melokalisir suatu daerah apakah lingkup RT atau RW jika ada yang ada orang yang termasuk dalam pemantauan maupun pengawasan. Kedua, membuat status lingkungan di tingkat bawah dengan katagori lingkungan dalam pemantauan atau pengawasan.
"Perlu juga membuat protokol yang spesifik untuk lingkungan yang dilokalisir, apakah bersatus Lingkungan Dalam Pemantauan (LDP) atau Lingkungan Dalam Pengawasan (LDPN)," ujar Fatah dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2020).
Selanjutnya, melakukan upaya operasi kesehatan lingkungan secara masif, memberikan vitamin C, D, dan E. Juga memerbanyak bilik sterilisasi di lingkungan LDP maupun LDPN. "Dan jangan lupa, perlu juga memberikan jaminan ketersedian bahan pangan," tutur Fatah.
Sejumlah langkah tersebut dinilai sangat penting karena jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas melokalisir kawasan lingkungan yang sudah mulai terjangkit Covid-19 maka laju sebaran virus akan cepat dan dikhawatirkan semakin banyak yang terinfeksi.
"Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan korban semakin banyak dan juga akan menimbulkan kegaduhan sosial di tengah tengah masyarakat karena panik dan rasa takut," tuturnya.
Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 87 orang, dengan jumlah yang sembuh 46 orang. Bahkan, dalam sehari saja tercatat ada tambahan kasus baru sebanyak 153 kasus.
Direktur Lembaga Kajian Masyarakat (Lekat) Abdul Fatah menilai, pemerintah mulai kewalahan melihat perkembangan virus Corona yang sudah menyebar ke 28 provinsi. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan juga dinilai sangat rendah.
Karena itu, menurut Fatah, harus dilakukan upaya mulai dari ruang lingkup lingkungan terkecil dengan melibatkan struktur pemerintahan dari mulai tingkat RT dan tokoh masyarakat.
Menurut Fatah, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan antara lain, pertama, segera melokalisir suatu daerah apakah lingkup RT atau RW jika ada yang ada orang yang termasuk dalam pemantauan maupun pengawasan. Kedua, membuat status lingkungan di tingkat bawah dengan katagori lingkungan dalam pemantauan atau pengawasan.
"Perlu juga membuat protokol yang spesifik untuk lingkungan yang dilokalisir, apakah bersatus Lingkungan Dalam Pemantauan (LDP) atau Lingkungan Dalam Pengawasan (LDPN)," ujar Fatah dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2020).
Selanjutnya, melakukan upaya operasi kesehatan lingkungan secara masif, memberikan vitamin C, D, dan E. Juga memerbanyak bilik sterilisasi di lingkungan LDP maupun LDPN. "Dan jangan lupa, perlu juga memberikan jaminan ketersedian bahan pangan," tutur Fatah.
Sejumlah langkah tersebut dinilai sangat penting karena jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas melokalisir kawasan lingkungan yang sudah mulai terjangkit Covid-19 maka laju sebaran virus akan cepat dan dikhawatirkan semakin banyak yang terinfeksi.
"Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan korban semakin banyak dan juga akan menimbulkan kegaduhan sosial di tengah tengah masyarakat karena panik dan rasa takut," tuturnya.
(kri)
