Jokowi Diminta Tampil di Depan Tangani Dampak Corona
Jokowi Diminta Tampil di Depan Tangani Dampak Corona
A
A
A
JAKARTA - Makin meluasnya penyebaran pandemi virus Corona (COVID-19) memerlukan penanganan yang ekstra. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tampil di depan untuk memimpin langsung upaya penanggulangan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh virus mematikan tersebut.
Pimpinan Badan Kerjasama antar-parlemen (BKSAP), Putu Supadma Rudana berharap, Presiden Jokowi menunjukkan naluri dan insting kepemimpinan serta sense of crisisnya sebagai pemimpin bangsa dalam menghadapi masalah global terbesar kasus pandemi Corona dengan mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat. (Baca juga: Gawat, Korban Corona di Indonesia Tembus 1.046 Orang, 87 Meninggal)
Poinnya, sambung Putu, Presiden Jokowi harus mampu menjadi dirijen untuk mengorkestrasi segala resources yang ada. Sehingga tidak terkesan hanya mengoreksi bawahan tapi memberikan arahan konsep dan clear direction dengan membiarkan ketua gugus tugas dan juru bicara saja yang menyampaikan berbagai hal-hal penting kepada masyarakat. (Baca juga: PKS Minta Pemerintah Lockdown Jabodetabek)
"Saya berharap, Pak Jokowi jangan sembunyi di belakang, tapi hadir di depan bersama para menteri dan ketua gugus tugas dan jubir penanganan COVID-19," ungkap Komisi VI DPR ini kepada SINDOnews pada Jumat (27/3/2020).
Putu yang akrab disapa PSR ini turut mengucapkan belasungkawa untuk Ibunda Presiden Jokowi yang meninggal pada Rabu, 25 Maret 2020 kemarin.
"Saya mengucapkan turut berduka cita kepada Presiden Jokowi dan keluarga yang baru saja kehilangan Ibunda tercinta, semoga amal ibadah alamarhumah diterima di sisi Tuhan YME dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan," tegasnya.
Menurut dia, Pandemi virus Corona sudah mulai berdampak pada berbagai sektor ekonomi masyarakat mulai pariwisata, perhotelan hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Karena itu, pemerintah harus memberikan berbagai insentif agar roda ekonomi tetap berjalan baik.
Putu mengapresiasi langkah pemerintah yang akan memberikan BLT (bantuan lansung tunai) kepada masyarakat yang terdampak virus Corona. Namun, lanjut dia, hal tersebut tidak cukup. "Pemerintah seharusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini," papar politikus yang asal Bali ini.
Putu juga minta agar pemerintah juga memperhatikan nasib masyarakat yang bekerja di sektor non formal. "Belum lagi masyarakat kecil, seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar (kuli) jangan sampai pemerintah abai dengan mereka, karena rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara," ungkapnya.
Selain itu, kata politikus Partai Demokrat ini, pemerintah juga harus peduli kepada pelaku usaha di seluruh wilayah terdampak dengan memberikan insentif agar usahanya tak mati karena virus Corona. Sebagai anggota DPR, dia pun dengan tegas menolak test COVID-19 untuk anggota DPR dan keluarganya. Menurut dia, pemerintah wajib mengutamakan rakyat dan tenaga medis di atas pejabat dalam berbagai hal, baik untuk rapid test COVID-19 atau juga untuk opsi obat-obatan dan Alat Pelindung Diri (APD).
"Saya dengan tegas menolak test COVID-19 untuk anggota DPR. Saat ini pejabat bukanlah prioritas. Masyarakat dan tenaga medislah yang paling utama untuk diberikan bantuan oleh negara," tandasnya.
Menurut Putu, anggota DPR ataupun pejabat lainnya cukup mengarantina diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, berolahraga di rumah dan minum vitamin. "Jika merasakan gejala langsung segera mengikuti test COVID 19 di rumah sakit terdekat atau rujukan dengan menggunakan biaya sendiri bukan dibebankan ke negara," tegas Putu.
Menurut data terbaru dari thewuhanvirus.com, hanya dalam waktu 3 bulan, wabah yang kini menyebar ke seantero dunia tersebut telah membuat 480.446 orang di dunia positif terinfeksi dan 21.571 lainnya meninggal dunia. Dinyatakan sembuh 115.850 orang.
Indonesia pun tak luput dari infeksi tersebut. Per Kamis (26/3) lalu kasus infeksi virus Corona di Indonesia sudah mencapai 893 orang positif, dimana 78 orang meninggal dunia, dan 35 pasien sembuh
Pimpinan Badan Kerjasama antar-parlemen (BKSAP), Putu Supadma Rudana berharap, Presiden Jokowi menunjukkan naluri dan insting kepemimpinan serta sense of crisisnya sebagai pemimpin bangsa dalam menghadapi masalah global terbesar kasus pandemi Corona dengan mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat. (Baca juga: Gawat, Korban Corona di Indonesia Tembus 1.046 Orang, 87 Meninggal)
Poinnya, sambung Putu, Presiden Jokowi harus mampu menjadi dirijen untuk mengorkestrasi segala resources yang ada. Sehingga tidak terkesan hanya mengoreksi bawahan tapi memberikan arahan konsep dan clear direction dengan membiarkan ketua gugus tugas dan juru bicara saja yang menyampaikan berbagai hal-hal penting kepada masyarakat. (Baca juga: PKS Minta Pemerintah Lockdown Jabodetabek)
"Saya berharap, Pak Jokowi jangan sembunyi di belakang, tapi hadir di depan bersama para menteri dan ketua gugus tugas dan jubir penanganan COVID-19," ungkap Komisi VI DPR ini kepada SINDOnews pada Jumat (27/3/2020).
Putu yang akrab disapa PSR ini turut mengucapkan belasungkawa untuk Ibunda Presiden Jokowi yang meninggal pada Rabu, 25 Maret 2020 kemarin.
"Saya mengucapkan turut berduka cita kepada Presiden Jokowi dan keluarga yang baru saja kehilangan Ibunda tercinta, semoga amal ibadah alamarhumah diterima di sisi Tuhan YME dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan," tegasnya.
Menurut dia, Pandemi virus Corona sudah mulai berdampak pada berbagai sektor ekonomi masyarakat mulai pariwisata, perhotelan hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Karena itu, pemerintah harus memberikan berbagai insentif agar roda ekonomi tetap berjalan baik.
Putu mengapresiasi langkah pemerintah yang akan memberikan BLT (bantuan lansung tunai) kepada masyarakat yang terdampak virus Corona. Namun, lanjut dia, hal tersebut tidak cukup. "Pemerintah seharusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini," papar politikus yang asal Bali ini.
Putu juga minta agar pemerintah juga memperhatikan nasib masyarakat yang bekerja di sektor non formal. "Belum lagi masyarakat kecil, seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar (kuli) jangan sampai pemerintah abai dengan mereka, karena rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara," ungkapnya.
Selain itu, kata politikus Partai Demokrat ini, pemerintah juga harus peduli kepada pelaku usaha di seluruh wilayah terdampak dengan memberikan insentif agar usahanya tak mati karena virus Corona. Sebagai anggota DPR, dia pun dengan tegas menolak test COVID-19 untuk anggota DPR dan keluarganya. Menurut dia, pemerintah wajib mengutamakan rakyat dan tenaga medis di atas pejabat dalam berbagai hal, baik untuk rapid test COVID-19 atau juga untuk opsi obat-obatan dan Alat Pelindung Diri (APD).
"Saya dengan tegas menolak test COVID-19 untuk anggota DPR. Saat ini pejabat bukanlah prioritas. Masyarakat dan tenaga medislah yang paling utama untuk diberikan bantuan oleh negara," tandasnya.
Menurut Putu, anggota DPR ataupun pejabat lainnya cukup mengarantina diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, berolahraga di rumah dan minum vitamin. "Jika merasakan gejala langsung segera mengikuti test COVID 19 di rumah sakit terdekat atau rujukan dengan menggunakan biaya sendiri bukan dibebankan ke negara," tegas Putu.
Menurut data terbaru dari thewuhanvirus.com, hanya dalam waktu 3 bulan, wabah yang kini menyebar ke seantero dunia tersebut telah membuat 480.446 orang di dunia positif terinfeksi dan 21.571 lainnya meninggal dunia. Dinyatakan sembuh 115.850 orang.
Indonesia pun tak luput dari infeksi tersebut. Per Kamis (26/3) lalu kasus infeksi virus Corona di Indonesia sudah mencapai 893 orang positif, dimana 78 orang meninggal dunia, dan 35 pasien sembuh
(cip)
Explore More