Tegal Lockdown, Pengamat Nilai Pemerintah Pusat dan Daerah Mulai Tak Sejalan
Jum'at, 27 Maret 2020 - 11:59 WIB
Tegal Lockdown, Pengamat Nilai Pemerintah Pusat dan Daerah Mulai Tak Sejalan
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan kebijakan lockdown hanya boleh diputuskan oleh pemerintah pusat tak dipatuhi oleh sejumlah pemerintah daerah. Hal ini, tampak dari sejumlah daerah seperti Kota Tegal, Jawa Tengah yang menempuh opsi kebijakan lockdown di wilayahnya.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie melihat pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai tak sejalan. Menurutnya, wabah corona yang semakin luas bikin harmonisasi luntur.
"Secara kemanusiaan atau human right, kalau tidak diambil langkah konkret atau menutup diri bisa disebut lockdown akan terlalu berisiko," kata Jerry saat dihubungi SINDOnews, Jumat (27/3/2020).
Jerry menilai, langkah Kota Tegal melakukan lockdown memang berisiko dalam pemerintahan, tapi menguntungkan bagi publik. Pasalnya, ini langkah antisipatif mencegah penyebaran Covid-19. "Di dunia sudah ada 16 negara yang menetapkan lockdown," ungkap dia.
Lebih lanjut Jerry mengaku memahami alasan kepala daerah jika tidak melakukan lockdown wilayah ini akan berbahaya dan berpotensi akan banyak korban jiwa. Di sisi lain, penerapan social distancing juga tak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat.
Menurut Jerry, agak berat membuat punishment soal penutupan daerah terkait serangan virus corona. Ini juga dibenarkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang menyebut bisa saja daerah-daerah melakukan lockdown. Masalah finansial menurut Menteri Keuangan aman dan logistik masih relatif stabil. (Baca Juga: Tekan Penyebaran Corona, Pemkot Tegal Lakukan Lockdown Lokal).
"Di India saja dengan penduduk 1,3 miliar dengan economic growth (pertumbuhan ekonomi) 5 persen di bawah Indonesia 2019 yakni 5,02 persen bisa menerapkan lockdown," ungkap dia.
"Tinggal bagaimana adjustment system atau sistem penyesuaian daerah dan semua sudah disiapkan matang dan mapan," tandasnya. (Baca Juga: Lakukan Edukasi agar Tak Ada Stigma terhadap Pejuang Covid-19).
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie melihat pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai tak sejalan. Menurutnya, wabah corona yang semakin luas bikin harmonisasi luntur.
"Secara kemanusiaan atau human right, kalau tidak diambil langkah konkret atau menutup diri bisa disebut lockdown akan terlalu berisiko," kata Jerry saat dihubungi SINDOnews, Jumat (27/3/2020).
Jerry menilai, langkah Kota Tegal melakukan lockdown memang berisiko dalam pemerintahan, tapi menguntungkan bagi publik. Pasalnya, ini langkah antisipatif mencegah penyebaran Covid-19. "Di dunia sudah ada 16 negara yang menetapkan lockdown," ungkap dia.
Lebih lanjut Jerry mengaku memahami alasan kepala daerah jika tidak melakukan lockdown wilayah ini akan berbahaya dan berpotensi akan banyak korban jiwa. Di sisi lain, penerapan social distancing juga tak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat.
Menurut Jerry, agak berat membuat punishment soal penutupan daerah terkait serangan virus corona. Ini juga dibenarkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang menyebut bisa saja daerah-daerah melakukan lockdown. Masalah finansial menurut Menteri Keuangan aman dan logistik masih relatif stabil. (Baca Juga: Tekan Penyebaran Corona, Pemkot Tegal Lakukan Lockdown Lokal).
"Di India saja dengan penduduk 1,3 miliar dengan economic growth (pertumbuhan ekonomi) 5 persen di bawah Indonesia 2019 yakni 5,02 persen bisa menerapkan lockdown," ungkap dia.
"Tinggal bagaimana adjustment system atau sistem penyesuaian daerah dan semua sudah disiapkan matang dan mapan," tandasnya. (Baca Juga: Lakukan Edukasi agar Tak Ada Stigma terhadap Pejuang Covid-19).
(zik)
