Cegah Penyebaran Corona di Daerah, TNI-Polri Perlu Diterjunkan Jaga Perbatasan Darat

JAKARTA - Jumlah kasus virus Corona terus bertambah. Hingga Rabu (25/3/2020), tercatat ada 790 kasus dan sebanyak 105 kasus di antaranya adalah kasus baru. Penyebaran wilayah yang terjangkit hingga kini juga sudah mencapai 24 provinsi. Artinya masih ada beberapa provinsi yang sebenarnya masih steril.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan sebenarnya saat ini hampir semua kebijakan dalam penanganan Corona sudah diambil oleh pemerintah. Hanya persoalannya ada pada kepatuhan dalam pelaksanaannya. (Baca: 19 Perjalanan KA Jarak Jauh dari Jakarta Dibatalkan Akibat Corona)

"Ini semua kebijakan sudah keluar mulai pusat hingga daerah. Bahkan daerah-daerah yang masih steril pun seperti Kalimantan juga sudah mengeluarkan kebijakan. Persoalannya kebijakan itu kalau enggak dijalankan maka agak sulit maka di sini yang harus diukur adalah masalah kepatuhan. Nah itu diukurnya oleh aparatnya dalam hal ini ada aparat sipil, militer dan polisi," ujar Yogi kepada SINDOnews, Rabu (25/3/2020).

Dikatakan Yogi, tugas aparat sipil dalam penanganan pandemi Corona sudah jelas. Misalnya petugas kesehatan atau BNPB. "Nah yang belum diberdayakan menurut saya dua ini, tentara dengan polisi. Saya lihat mereka semua masih di barak-barak, di asrama-asrama belum dikerahkan. Misalnya untuk menjaga perbatasan-perbatasan, dicek. Sudah saatnya daerah-daerah yang masih steril itu bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bagaimana tiap-tiap perbatasan provinsi diberikan penjagaan," jelasnya.

Dikatakan Yogi, untuk di bandara dan pelabuhan secara umum penjagaan sudah dilakukan. Namun untuk jalur darat, dimana setiap daerah banyak terdapat jalur darat, belum ada pemeriksaan.

"Di darat ini lubangnya banyak banget. Nah itu yang harus disiapkan. Ini masalah kepatuhan, bagaimana kekurangan daerah yang masih steril ini bisa mengamankan daerahnya. Ibarat perang jangan sampai perang itu menjalar ke daerah itu, jadi harus dikirimkan tentara atau pasukan perangnya di situ. Ada TNI berkolaborasi dengan Polisi," tuturnya.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang sudah cukup responsif hingga tingkatan paling bawah misalnya RT atau RW. Dia mencontohkan di Kota Bandung, ada program pembangunan dimana setiap RW dialokasikan anggaran sekitar Rp150 juta untuk pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur.

"Nah itu kan bisa dialihkan untuk program kesehatan karena sekarang kan belum jadi dan Jokowi juga mengubah asumsi APBN, mungkin bisa ditiru program-program di Kota Bandung sampai RW. Ini secara politik juga bagus kalau RW punya anggaran sendiri tapi sistem pelaporan tetap ke camat. Sekarang karena prioritasnya kesehatan, misalnya untuk menyemprot disinfektan di setiap RW tersebut," katanya. (Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, KAI Kurangi 19% Perjalanan Kereta Api di Pulau Jawa )

Dia melanjutkan dengan mewabahnya virus COVID-19 semua warga pasti menginginkan rumahnya disemprot disinfektan untuk memastikan bahwa lingkungannya steril. "Menurut saya pemerintah kabupaten/kota harus inovatif kebijakannya saat ini diprioritaskan pada kesehatan. Beberapa pemda sudah mulai responsif. Apalagi beberapa kepala daerah mulai kena, seperti Bupati Karawang, Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bandung. Cuma persoalannya di Indonesia ini masalah SOP dan kepatuhan aparatnya," tuturnya.