Soal Rapid Test, Ini Saran KNPI untuk Pemerintah
Rabu, 25 Maret 2020 - 10:08 WIB
Soal Rapid Test, Ini Saran KNPI untuk Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Rapid test corona yang dilakukan pemerintah perlu terukur dan tetap sasaran. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama meminta agar pemerintah harus fokus pada empat hal.
Pertama, kata Haris, adalah deteksi dini dengan proses screening massal dengan rapid test. Hal ini harus melibatkan profesi kedokteran agar efektivitas dan validitasnya bisa terukur.
"Pemerintah harus membuat strategi dan teknis pelaksanaan rapid test harus menggunakan pola menjaga jarak. Agar tujuan bisa tercapai. Rapid Test ini saja dengan door to door, atau dengan surveillance epidemiologi," kata Haris dalam keterangan persnya.
Setelah dilakukan deteksi dini cepat dan massal, Haris menilai perlu dilanjutkan dengan membuat peta sebaran untuk melokalisir/mengklustering wilayah atau lokasi sebaran. "Kepastian perlindungan pemerintah untuk tenaga kesehatan, termasuk mendahulukan pelaksanaan rapid test untuk tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan Covid-19 ini," tegasnya.
Haris menambahkan penanganan yang terstruktur dan sistematis difasilitas kesehatan serta mekanisme kontrol secara berkesinambungan diyakini akan mengurangi jumlah PDP Covid-19. "Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama berjuang melawan virus ini. Kami yakin Indonesia bisa bangkit dan biasa segera terbebas dari virus corona ini," ujar Haris.
Terkait dengan rencana tes corona kepada 2.000 lebih anggota DPR dan keluarga, Haris mengatakan ini sangat tidak etis. Harusnya yang pertama kali dilakukan tes adalah para tenaga medis. "Harusnya pemerintah bisa rasional dan para anggota DPR bisa legowo dengan memberikan kesempatan kepada para tenaga media untuk dilakukan test corona," pinta Haris. (Baca Juga: Jokowi 'Tolak' Rapid Test Corona DPR, PKS: Alhamdulillah).
Selain tenaga medis, menurutnya masyarakat juga perlu untuk didahulukan dalam rapid test. Hal ini berkaitan dengan pemetaan penyebaran kasus corona di Indonesia. "Tenaga medis dulu, lalu masyarakat itu penting, supaya bisa memetakan penyebaran, sehingga bisa diantisipasi keberlanjutannya (kasus corona) itu," tandas Haris.
Pertama, kata Haris, adalah deteksi dini dengan proses screening massal dengan rapid test. Hal ini harus melibatkan profesi kedokteran agar efektivitas dan validitasnya bisa terukur.
"Pemerintah harus membuat strategi dan teknis pelaksanaan rapid test harus menggunakan pola menjaga jarak. Agar tujuan bisa tercapai. Rapid Test ini saja dengan door to door, atau dengan surveillance epidemiologi," kata Haris dalam keterangan persnya.
Setelah dilakukan deteksi dini cepat dan massal, Haris menilai perlu dilanjutkan dengan membuat peta sebaran untuk melokalisir/mengklustering wilayah atau lokasi sebaran. "Kepastian perlindungan pemerintah untuk tenaga kesehatan, termasuk mendahulukan pelaksanaan rapid test untuk tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan Covid-19 ini," tegasnya.
Haris menambahkan penanganan yang terstruktur dan sistematis difasilitas kesehatan serta mekanisme kontrol secara berkesinambungan diyakini akan mengurangi jumlah PDP Covid-19. "Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama berjuang melawan virus ini. Kami yakin Indonesia bisa bangkit dan biasa segera terbebas dari virus corona ini," ujar Haris.
Terkait dengan rencana tes corona kepada 2.000 lebih anggota DPR dan keluarga, Haris mengatakan ini sangat tidak etis. Harusnya yang pertama kali dilakukan tes adalah para tenaga medis. "Harusnya pemerintah bisa rasional dan para anggota DPR bisa legowo dengan memberikan kesempatan kepada para tenaga media untuk dilakukan test corona," pinta Haris. (Baca Juga: Jokowi 'Tolak' Rapid Test Corona DPR, PKS: Alhamdulillah).
Selain tenaga medis, menurutnya masyarakat juga perlu untuk didahulukan dalam rapid test. Hal ini berkaitan dengan pemetaan penyebaran kasus corona di Indonesia. "Tenaga medis dulu, lalu masyarakat itu penting, supaya bisa memetakan penyebaran, sehingga bisa diantisipasi keberlanjutannya (kasus corona) itu," tandas Haris.
(zik)
