Rentan Terpapar Virus Corona, Lindungi Petugas Medis

JAKARTA - Penanganan wabah virus corona (Covid-19) menjadi medan jihad para dokter dan tim medis lain. Bagaimana tidak, mereka menempati garda terdepan dalam menghadapi penyakit mematikan tersebut. Bahkan tiga orang telah menjadi korban setelah terpapar corona saat menangani pasien.

ondisi tersebut sebenarnya tidak boleh terjadi. Para dokter sudah seharusnya mendapat perlindungan penuh. Kondisi ini bisa terwujud bila kebutuhan alat perlindungan diri (APD) untuk mereka terpenuhi. Masalahnya ternyata ketersediaan APD jauh dari mencukupi.

Menghadapi persoalan tersebut kemarin Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendesak pemerintah segera memenuhi kebutuhan APD secara lengkap dan terstandar bagi tim medis. Mereka berhadap jangan sampai ada tim medis kembali menjadi korban.

Wabah corona di Tanah Air hingga kemarin terus menunjukkan peningkatan. Data terakhir yang dirilis pemerintah menyebut total kasus positif corona bertambah menjadi 514 kasus setelah ada penambahan sebanyak 64 kasus dengan jumlah meninggal sebanyak 48 orang. Jakarta tetap menjadi pusat persebaran dengan 307 kasus. Sebaran wabah juga kian merata karena sudah menjangkau 20 provinsi.

Permintaan IDI agar pemerintah memenuhi kebutuhan APD untuk tim medis lainnya juga urgen karena sejak Covid-19 ini mewabah, kebutuhan tersebut langka di pasaran. “Karena memang kita garda terdepan dalam pelayanan ini sehingga kita selalu menyampaikan kelengkapan alat proteksi diri menjadi prasyarat utama pada saat kita menjalankan tugas ini. Itu yang kita dorong untuk diperhatikan. Teman-teman di lapangan banyak yang kekurangan APD,” kata Wakil Ketua PB IDI Mohamad Adib Khumaidi kepada SINDOnews kemarin. (Baca: Darurat Corona, Pemerintah Harap Swasta Bantu Masker dan APD)

Dokter spesialis bedah ortopedi itu mengungkapkan PB IDI mendapatkan laporan dari daerah-daerah soal kekurangan APD ini. Menurut dia, kebutuhan APD bukan hanya dari rumah sakit (RS) rujukan saja, ada klinik dan RS nonrujukan yang juga melakukan kontak dengan pasien yang dicurigai terkena corona.

“Itu kan harus terstandar, pada saat mereka harus melayani sudah terproteksi. Ini yang pada saat teman di lapangan mencari APD minimal untuk N95, gloves ataupun baju khusus kesulitan,” urainya.

Menurut Adib, selama ini para tim medis tidak menggunakan APD secara lengkap. Dia mengingatkan, kondisi ini bukan hanya mengancam keamanan tim medis saja, tetapi juga keamanan pasien lain, masyarakat, dan keluarga di sekitarnya. “Jadi bukan pengamanan pribadinya dokter saja, tetapi keamanan yang lain juga supaya dokter tidak jadi sumber penyebaran virus juga,” tegasnya.

Dia mengaku IDI sudah menyampaikan kondisi tersebut ke pemerintah berulang kali. Pada rapat tim Gugus Tugas Corona terakhir, pemerintah menjanjikan akan segera memenuhi kebutuhan itu. “Yang kemarin di rapat di Gugus Tugas, Gugus Tugas juga menjanjikan bahwa APD ini akan diperhatikan dan pengadaan APD bisa disuport dari Gugus Tugas,” tandasnya.

Sebelumnya kurangnya APD untuk tim medis sudah disampaikan dr Fariz Nurwidya dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Peralatan yang dibutuhkan antara lain baju dan goggle. (Baca juga: Waspada! Orang Terinfeski Corona Bisa Tak Terlihat Sakit)

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona (Covid-19), Achmad Yurianto menyampaikan dukacita atas tiga dokter yang meninggal akibat tertular virus corona. Dia pun menyampaikan penghargaannya atas dedikasi luar biasa para tenaga kesehatan ini di semua lini. “Yakinlah bahwa kita berada dalam pengabdian yang benar, profesional, dan kita berikan semuanya untuk kebaikan rakyat kita yang kita cintai bersama ini,” sebutnya.

Sementara itu bantuan peralatan medis dari China dijadwalkan pagi ini sudah tiba di Tanah Air, yaitu satu pesawat Hercules milik TNI yang membawa 9 ton APD dan obat-obatan corona dari Shanghai. Perkembangan ini disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada konferensi pers di Wisma Atlet Senayan kemarin.

"Dan barang-barang itu menjadi tanggung jawab dari Kepala Gugus Tugas sehingga nanti akan digudangkan di Halim dan besok akan diterima oleh Wamenhan dan Kasum TNI," ujarnya.

Sebagai informasi, bantuan untuk Pemerintah Indonesia dari China datang dari berbagai pihak. Nacham dan Tsingshan Charity Foundation adalah di antaranya. Mereka memberikan masker, pelindung wajah, kacamata, baju hazmat, dan alat tes Covid-19. Bantuan yang diberikan tersebut merupakan tahap pertama. Nantinya China akan mengirimkan lebih dari 20 ton lagi alat bantu untuk mengatasi virus corona.

Selain APD, bantuan dari China juga meliputi 150.000 kit alat skrinning rapid test. Rencananya pemerintah akan mendatangkan 1 juta kit alat ini untuk memeriksa kelompok yang berisiko.

Hentikan Polemik Lockdown

Kepala BNPB yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat menghentikan polemik atas pilihan lockdown karena virus ini. “Yang kita butuhkan sekarang adalah kedisiplinan tentang bagaimana kita bisa menjabarkan social distancing, jaga jarak, jangan berdekatan, dilarang berkumpul. Ini tolong dipatuhi,” kata Doni dalam konferensi pers secara daring di Wisma Atlet, Jakarta, kemarin.

Doni meminta masyarakat mematuhi imbauan social distancing atau menjaga jarak dan membatasi interaksi sosial untuk menekan persebaran virus ini. Dia mengingatkan, tanpa mematuhi imbauan tersebut, akan semakin banyak masyarakat yang terpapar. “Kita bisa selamat, kita bisa sehat apabila kita bisa berdisiplin,” tegasnya. (Baca juga: Korban Corona Bertambah, 514 Positif, 29 Sembuh dan 48 Meninggal)

Mantan Danjen Kopassus itu kemudian berharap semakin banyak masyarakat yang ikut berperan membantu penanganan wabah corona. Peran dimaksud seperti menyiapkan logistik untuk para tenaga kesehatan, termasuk juga memobilisasi tenaga-tenaga relawan untuk kepentingan medis yang tentunya dilatih sebelumnya. “Dan kami yakin segenap bangsa kita bisa bergotong-royong, bahu-membahu, saling menolong,” sebutnya.

Doni menuturkan saat ini pemerintah akan melakukan langlah prioritas melalui optimalisasi semua sumber daya nasional yang ada di pusat maupun di daerah. Sumber daya dimaksud antara lain rumah milik pusat yang ada di daerah, yaitu milik TNI, Polri, dan BUMN. “Daerah yang merasa belum ada kasus diharapkan juga tidak tinggal diam, tetapi juga segera menyusun rencana aksi,” tegasnya. (Kiswondari/Binti Mufarida)