BPS Gandeng Australia Jaga Keamanan Data Sensus Penduduk 2020 Online
BPS Gandeng Australia Jaga Keamanan Data Sensus Penduduk 2020 Online
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Australian Bureau of Statistics (ABS) untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat yang mengikuti Sensus Penduduk 2020 secara online selama periode 15 Februari hingga 31 Maret 2020. (Baca juga: BPS: Sensus Penduduk 2020 Bisa Online)
"BPS bekerja sama dengan Australian Bureau of Statistics (ABS) yang telah memiliki pengalaman panjang melakukan sensus penduduk secara online. Lembaga statistik Australia ini telah mengawali sensus berbasis internet sejak 2006, yang kemudian dilanjutkan setiap lima tahun sekali," ujar Direktur Sistem Informasi Statistik BPS Muhammad Romzi, Sabtu (21/3/2020). (Baca juga: BPS Jamin Keamanan Data Sensus Penduduk Online)
Romzi mengakui, isu mengenai perlindungan data pribadi semakin menjadi perhatian. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah keamanan data Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang diselenggarakan BPS. (Baca juga: BPS: Sensus Penduduk 2020 secara Online Ditutup Akhir Maret)
"Pengalaman sensus penduduk Australia pada 2016 menjadi masukan yang berharga bagi Indonesia. Berbagai masukan dari ABS sangat bermanfaat untuk mengantisipasi persoalan keamanan data yang mungkin muncul saat pelaksanaan sensus penduduk online," katanya.
Romzi menjelaskan, SP2020 menggunakan data administrasi kependudukan (Adminduk) dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), sebagai data dasar. Selain itu, SP2020 juga menggunakan pendekatan daring (online) sebagai mekanisme pengumpulan data.
"Tidak dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan menjadi lebih kritis, lebih kompleks, dinamis, dan lebih menjaga privasinya. Oleh karena itu, sensus tidak cukup dikerjakan dengan cara konvensional. Sensus penduduk online ini ditujukan bagi warga negara yang memiliki mobilitas tinggi. Sebab hanya dengan akses internet, mereka dapat mengisi data sensus dengan tempat dan waktu yang lebih fleksibel," ujarnya.
Dia memastikan keamanan data pribadi masyarakat yang mengisi Sensus Penduduk 2020 secara online. Selain menggandeng Australia, BPS juga telah bekerja sama dengan berbagai institusi seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan beberapa akademisi dari berbagai Universitas, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menjaga keamanan data sensus penduduk.
"Jika terjadi kebocoran, bukan hanya data sensus yang diserahkan oleh masyarakat tapi keamanan data adminduk yang telah dipercayakan juga ikut dipertaruhkan. Terkait hal ini, BPS menjamin telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk menjaga keamanan data," tegasnya.
"BPS bekerja sama dengan Australian Bureau of Statistics (ABS) yang telah memiliki pengalaman panjang melakukan sensus penduduk secara online. Lembaga statistik Australia ini telah mengawali sensus berbasis internet sejak 2006, yang kemudian dilanjutkan setiap lima tahun sekali," ujar Direktur Sistem Informasi Statistik BPS Muhammad Romzi, Sabtu (21/3/2020). (Baca juga: BPS Jamin Keamanan Data Sensus Penduduk Online)
Romzi mengakui, isu mengenai perlindungan data pribadi semakin menjadi perhatian. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah keamanan data Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang diselenggarakan BPS. (Baca juga: BPS: Sensus Penduduk 2020 secara Online Ditutup Akhir Maret)
"Pengalaman sensus penduduk Australia pada 2016 menjadi masukan yang berharga bagi Indonesia. Berbagai masukan dari ABS sangat bermanfaat untuk mengantisipasi persoalan keamanan data yang mungkin muncul saat pelaksanaan sensus penduduk online," katanya.
Romzi menjelaskan, SP2020 menggunakan data administrasi kependudukan (Adminduk) dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), sebagai data dasar. Selain itu, SP2020 juga menggunakan pendekatan daring (online) sebagai mekanisme pengumpulan data.
"Tidak dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan menjadi lebih kritis, lebih kompleks, dinamis, dan lebih menjaga privasinya. Oleh karena itu, sensus tidak cukup dikerjakan dengan cara konvensional. Sensus penduduk online ini ditujukan bagi warga negara yang memiliki mobilitas tinggi. Sebab hanya dengan akses internet, mereka dapat mengisi data sensus dengan tempat dan waktu yang lebih fleksibel," ujarnya.
Dia memastikan keamanan data pribadi masyarakat yang mengisi Sensus Penduduk 2020 secara online. Selain menggandeng Australia, BPS juga telah bekerja sama dengan berbagai institusi seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan beberapa akademisi dari berbagai Universitas, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menjaga keamanan data sensus penduduk.
"Jika terjadi kebocoran, bukan hanya data sensus yang diserahkan oleh masyarakat tapi keamanan data adminduk yang telah dipercayakan juga ikut dipertaruhkan. Terkait hal ini, BPS menjamin telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk menjaga keamanan data," tegasnya.
(cip)
Explore More