Himpuni Dorong Pemerintah Perbanyak Fasilitas dan Perlengkapan Medis

JAKARTA - Dampak ekonomi dan sosial dipastikan akan dan terus terjadi akibat penyebaran virus Corona (COVID-19), termasuk membuat lesunya usaha dan daya beli masyarakat yang merosot.

Berdasarkan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, wabah COVID-19 telah meluas ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Penyebaran virus tersebut di Indonesia tergolong sangat cepat, bahkan persentase kematian paling tinggi dibandingkan negara lain.

Mencermati perkembangan ini, Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia (Himpuni) memberikan beberapa usulan kepada pemerintah agar masalah ini dapat dikelola dengan baik.

Di antaranya pemerintah harus menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menyediakan perlengkapan kesehatan pencegahan penyebaran virus, khususnya masker dan hand sanitizer, dengan harga murah atau terjangkau.

"Juga fasilitas kesehatan untuk penanganan orang-orang yang suspect, seperti rumah sakit dan segala perlengkapannya seperti ruang isolasi, ruang perawatan, alat pelindung diri (APD), alat tes virus, dan lainnya tercukupi," kata Koordinator Presidium Himpuni Maryono didampingi oleh Ketum IKA UB Ahmad Erani Yustika, Ketum IKA UNJ Juri Ardiantoro, Ketum ILUNI UI Andre Rahadian, dan Waketum IKA UNDIP A Muqowam, dalams siaran persnya, Jumat 20 Maret 2020 malam.

Selain itu, sambung Maryono, Himpuni meminta pemerintah melalui Kementerian Perindustrian melakukan konversi beberapa industri yang memiliki kemampuan untuk memproduksi alat pelindung diri dan hand sanitizer serta menjual hanya kepada pemerintah untuk persediaan pemerintah.

Dia mengatakan, Himpuni mendukung penuh kebijakan pemerintah agar warga bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

"Pemerintah lebih tegas lagi meminta kantor pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, rumah ibadah, dan lain-lain (terutama di wilayah dengan intensitas penyebaran virus yang tinggi) agar melaksanakan kebijakan tersebut," tuturnya.

TNI dan Polri juga diminta ikut mengawasi supaya masyarakat mentaati serta mengajak tim medis swasta, mahasiswa kedokteran, dan keperawatan ikut membantu di rumah sakit.

selain itu, Himpuni juga meminta pemerintah memastikan persediaan kebutuhan pokok atau sembako, misalnya beras, gula, dan minyak agar tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau.

"Warga yang menimbun kebutuhan pokok diberi hukuman yang keras," ujar Maryono.

Menurut Himpuni, pemerintah segera merealokasi anggaran (APBN) sesuai dengan mendesaknya masalah yang harus diselesaikan sekarang, melalui pemotongan anggaran Program Non Prioritas dalam APBN 2020 atas persetuan DPR.

Di samping prioritas di atas, pemerintah perlu memitigasi beberapa kelompok masyarakat, yakni masyarakat miskin dan sekitar garis kemiskinan dipastikan memperoleh prioritas penanganan, salah satunya dengan penambahan BLT dan perluasan Rastra.

Pelaku usaha mikro dan kecil dihentikan cicilan kredit dan diberikan bantuan modal untuk meneruskan usahanya. Begitu juga pelaku sektor informal yang berhenti bekerja dan pekerja di perusahaan yang tidak lagi bisa bekerja diberikan pendapatan minimal agar bisa menyangga kebutuhan hidup sehari-hari.

"Mengalokasikan tambahan anggaran untuk insentif tenaga medis (dokter, perawat, dan lain-lain) sehingga mereka bisa bekerja dengan total, plus menggerakkan relawan apabila situasi makin memburuk," tutur Maryono.

Dalam kondisi seperti ini, kata dia, pemerintah daerah harus bergandengan tangan dan bersatu padu dengan pemerintah pusat dalam menghadapi persoalan besar ini. "Masyarakat juga wajib menaati seluruh keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah," ujar Maryono.

Pemerintah Pusat juga dapat meminta OJK dan BI untuk melakukan relaksasi terhadap usaha yang memiliki dimensi sosial tinggi (misalnya padat tenaga kerja).

"Kami yakin dengan kesigapan dan kesiapan pemerintah yang sudah teruji ditambah partisipasi seluruh masyarakat untuk bahu-membahu mengatasi persoalan. Insya Allah ujian akan berhasil kita selesaikan dengan baik," kata Maryono.