IDAI Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19
IDAI Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19
A
A
A
JAKARTA - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman B Pulungan meminta pemerintah transparan dalam mengungkapkan data kejadian COVID-19 di Tanah Air. Alasannya, tidak lain karena setiap anak Indonesia berhak hidup sehat dan mendapatkan perlindungan secara penuh.
"Tadi kita kebetulan diundang oleh KSPI, kita rapat juga rapat secara online dengan beberapa stakeholder. Ada banyak usulan. Yang kita usulkan dari IDAI tadi ada satu adanya transparansi data. Hasil tes dan cluster. Sekarang, kita semua dokter juga pada takut. Kita enggak diberitahu bahwa pasien kita sakit, bahwa di rumah sakit situ ada pasien yang positif, sekarang anggota kami menanyakan sebetulnya seperti apa, kita tidak tahu. Jadi kita harus membuat atau menetapkan di mana clusternya itu dan episentrumnya," kata dia saat jumpa pers di Kantor IDAI, Jakarta, Senin (16/3/2020).
"Kalau ini enggak pernah dibuka, kita jadi tidak tahu dan penularannya ini tidak bisa dicegah. Kita nutup-nutupin tapi enggak bisa cegah. Anak Indonesia punya hak untuk sehat dan kalau dokter Indonesia bingung, siapa yang mau rawat anak Indonesia? Selain itu kita mau riil data, real time. Jangan data dua minggu lalu dikasih sekarang," lanjutnya.
Di sisi lain, dia juga meminta pemerintah untuk membagikan data perihal hasil tes pasien. Dalam hal ini, dia menekankan bahwa setiap dokter memiliki tanggung jawab terhadap pasien lain dan keluarga sehingga penting adanya transparansi data agar dokter tahu pasien seperti apa yang mereka rawat.
"Kedua hasil tes ini, kita dokter harus diberi tahu. Kita tahu etik kok. Tapi kalau kita tidak tahu pasien apa yang kita rawat, kita punya tanggung jawab terhadap pasien lain, terhadap keluarga kita. Ini semua dilakukan secara rahasia. Kita meminta ada transparansi. Kalau kita sendiri dokternya tidak dikasih tau, susah juga," ungkapnya.
"Kita lihat sekarang siapa saja bisa terinfeksi. Lalu kita minta batasan yang mana ODP (orang dalam pengawasan) dan PDP (pasien dalam pengawasan). Kalau ini enggak tau, enggak bisa ini dikerjakan dalam senyap. Hanya beberapa orang yang tahu. Maksudnya, bukan hanya sekadar kita amati, ikuti enggak bisa. Mereka harus kita lindungi, tapi kita harus tahu batasannya di mana," tambahnya.
Selanjutnya, Aman juga meminta pemerintah untuk melibatkan puskesmas. Dalam hal ini, puskesmas yang merupakan layanan kesehatan masyarakat perlu diedukasi perihal virus ini. Edukasi bisa dilakukan oleh para ahli di Indonesia sehingga peran puskesmas saat ini bisa lebih dimaksimalkan lagi. (Baca Juga: Dampak Wabah Corona, Meutya Hafid Batal Hadiri Sejumlah Kegiatan).
"Bagaimana hidup sehat, tidak meludah di mana-mana, cuci tangan, semua ini butuh edukasi. Saya lihat instruksi dan imbauan Presiden aja enggak sampai pada perawat. Pesan itu disampaikan di TV dilihat semua orang, oke. Tapi harus ada peran puskesmas. Ada pakarnya, kita biasa melatih penyakit. Kalau kepakaran kita enggak dipake, terus siapa lagi yang melatih? Biarkan pakar kita mendidik seluruh puskesmas," tandasnya.
"Tadi kita kebetulan diundang oleh KSPI, kita rapat juga rapat secara online dengan beberapa stakeholder. Ada banyak usulan. Yang kita usulkan dari IDAI tadi ada satu adanya transparansi data. Hasil tes dan cluster. Sekarang, kita semua dokter juga pada takut. Kita enggak diberitahu bahwa pasien kita sakit, bahwa di rumah sakit situ ada pasien yang positif, sekarang anggota kami menanyakan sebetulnya seperti apa, kita tidak tahu. Jadi kita harus membuat atau menetapkan di mana clusternya itu dan episentrumnya," kata dia saat jumpa pers di Kantor IDAI, Jakarta, Senin (16/3/2020).
"Kalau ini enggak pernah dibuka, kita jadi tidak tahu dan penularannya ini tidak bisa dicegah. Kita nutup-nutupin tapi enggak bisa cegah. Anak Indonesia punya hak untuk sehat dan kalau dokter Indonesia bingung, siapa yang mau rawat anak Indonesia? Selain itu kita mau riil data, real time. Jangan data dua minggu lalu dikasih sekarang," lanjutnya.
Di sisi lain, dia juga meminta pemerintah untuk membagikan data perihal hasil tes pasien. Dalam hal ini, dia menekankan bahwa setiap dokter memiliki tanggung jawab terhadap pasien lain dan keluarga sehingga penting adanya transparansi data agar dokter tahu pasien seperti apa yang mereka rawat.
"Kedua hasil tes ini, kita dokter harus diberi tahu. Kita tahu etik kok. Tapi kalau kita tidak tahu pasien apa yang kita rawat, kita punya tanggung jawab terhadap pasien lain, terhadap keluarga kita. Ini semua dilakukan secara rahasia. Kita meminta ada transparansi. Kalau kita sendiri dokternya tidak dikasih tau, susah juga," ungkapnya.
"Kita lihat sekarang siapa saja bisa terinfeksi. Lalu kita minta batasan yang mana ODP (orang dalam pengawasan) dan PDP (pasien dalam pengawasan). Kalau ini enggak tau, enggak bisa ini dikerjakan dalam senyap. Hanya beberapa orang yang tahu. Maksudnya, bukan hanya sekadar kita amati, ikuti enggak bisa. Mereka harus kita lindungi, tapi kita harus tahu batasannya di mana," tambahnya.
Selanjutnya, Aman juga meminta pemerintah untuk melibatkan puskesmas. Dalam hal ini, puskesmas yang merupakan layanan kesehatan masyarakat perlu diedukasi perihal virus ini. Edukasi bisa dilakukan oleh para ahli di Indonesia sehingga peran puskesmas saat ini bisa lebih dimaksimalkan lagi. (Baca Juga: Dampak Wabah Corona, Meutya Hafid Batal Hadiri Sejumlah Kegiatan).
"Bagaimana hidup sehat, tidak meludah di mana-mana, cuci tangan, semua ini butuh edukasi. Saya lihat instruksi dan imbauan Presiden aja enggak sampai pada perawat. Pesan itu disampaikan di TV dilihat semua orang, oke. Tapi harus ada peran puskesmas. Ada pakarnya, kita biasa melatih penyakit. Kalau kepakaran kita enggak dipake, terus siapa lagi yang melatih? Biarkan pakar kita mendidik seluruh puskesmas," tandasnya.
(zik)
Explore More