Lemkapi Nilai Penempatan TNI-Polri di Papua untuk Lindungi Rakyat
Sabtu, 14 Maret 2020 - 11:20 WIB
Lemkapi Nilai Penempatan TNI-Polri di Papua untuk Lindungi Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai penempatan TNI dan Polri di Papua dilakukan untuk melindungi rakyat setempat. Karena itu, pihaknya tidak setuju jika ada usulan TNI dan Polri ditarik.
"Kami tidak setuju jika ada usulan pihak lain yang meminta TNI dan Polri ditarik. Setelah melihat situasi keamanan yang kurang kondusif atas ulah KKB, kami melihat perintah Kapolri dan Panglima TNI yang mempertebal pasukan di Papua sudah tepat," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan di Jakarta, Sabtu (14/3/2020). (Baca juga: PDIP Ajak Semua Pihak Bangun Optimisme dan Perkuat Dialog Papua )
Menurut mantan anggota Kompolnas ini, rakyat Papua sangat membutuhkan kehadiran TNI dan Polri untuk melindungi masyarakat dari kelompok KKB yang mengacau. "Jadi kami berpandangan sangat tidak masuk akal apabila TNI dan Polri ditarik dengan alasan menghilangkan kesan militeristik," tukasnya.
Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara ini melanjutkan melindungi masyarakat adalah tugas negara yang dalam hal ini TNI dan Polri diberikan tanggung jawab oleh negara. Apabila TNI dan Polri ditarik, bisa dipastikan Papua akan hancur dan masyarakat setempat bakal terus menjadi korban keberingasan KKB.
"Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya penebalan penempatan pasukan di daerah ini demi Papua yang aman. Karena kewajiban negara adalah melindungi semua masyarakatnya," katanya.
Untuk meredam berbagai aksi teror di Papua, Edi setuju dengan gagasan Menko Polhukam dan Mendagri agar Pemda setempat melakukan komunikasi dengan tokoh adat, agama, dan tokoh pemuda supaya bisa melakukan dialog dengan pihak KKB.
"Cara ini kalau berhasil dilakukan sangat efektif. Namun, jika cara ini tidak berhasil tapi keberadaan KKB semakin meresahkan dan terus melakukan berbagai pelanggaran hukum, maka Polri dan TNI harus melakukan tindakan tegas. Karena negara tidak boleh kalah dengan kelompok bersenjata," pungkas Doktor Ilmu Hukum ini.
"Kami tidak setuju jika ada usulan pihak lain yang meminta TNI dan Polri ditarik. Setelah melihat situasi keamanan yang kurang kondusif atas ulah KKB, kami melihat perintah Kapolri dan Panglima TNI yang mempertebal pasukan di Papua sudah tepat," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan di Jakarta, Sabtu (14/3/2020). (Baca juga: PDIP Ajak Semua Pihak Bangun Optimisme dan Perkuat Dialog Papua )
Menurut mantan anggota Kompolnas ini, rakyat Papua sangat membutuhkan kehadiran TNI dan Polri untuk melindungi masyarakat dari kelompok KKB yang mengacau. "Jadi kami berpandangan sangat tidak masuk akal apabila TNI dan Polri ditarik dengan alasan menghilangkan kesan militeristik," tukasnya.
Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara ini melanjutkan melindungi masyarakat adalah tugas negara yang dalam hal ini TNI dan Polri diberikan tanggung jawab oleh negara. Apabila TNI dan Polri ditarik, bisa dipastikan Papua akan hancur dan masyarakat setempat bakal terus menjadi korban keberingasan KKB.
"Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya penebalan penempatan pasukan di daerah ini demi Papua yang aman. Karena kewajiban negara adalah melindungi semua masyarakatnya," katanya.
Untuk meredam berbagai aksi teror di Papua, Edi setuju dengan gagasan Menko Polhukam dan Mendagri agar Pemda setempat melakukan komunikasi dengan tokoh adat, agama, dan tokoh pemuda supaya bisa melakukan dialog dengan pihak KKB.
"Cara ini kalau berhasil dilakukan sangat efektif. Namun, jika cara ini tidak berhasil tapi keberadaan KKB semakin meresahkan dan terus melakukan berbagai pelanggaran hukum, maka Polri dan TNI harus melakukan tindakan tegas. Karena negara tidak boleh kalah dengan kelompok bersenjata," pungkas Doktor Ilmu Hukum ini.
(kri)
