Alasan Pemerintah Tak Buka Data Orang Terkontak dengan Pasien Corona

Rabu, 11 Maret 2020 - 18:25 WIB
Alasan Pemerintah Tak...
Alasan Pemerintah Tak Buka Data Orang Terkontak dengan Pasien Corona
A A A
JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kepresidenan, Dany Amrul Ichdan mengungkapkan, pemerintah Indonesia tidak bisa terbuka terkait data orang-orang yang telah terkontak dengan pasien yang positif virus corona atau Covid-19.

(Baca juga: 20 Pasien dalam Pengawasan Virus Corona Sudah Dipulangkan)

Meskipun banyak yang membandingkan, negara lain semisal Australia dan Singapura yang membuka data-data informasi siapa saja yang telah berkontak dengan pasien positif Covid-19.

"Singapura memang bisa melakukan keterbukaan, tapi di Indonesia kan tidak memungkinkan. Sehingga clustering yang dilakukan pemerintah dengan men-track orang terdekat yang terconfirm corona, juga tidak bisa terbuka sebagaimana dilakukan oleh Singapura dan itu menjadi kendala sendiri," ujar Dany dalam diskusi di Kantor ILUNI UI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

"Untuk keterbukaan data beda dengan Singapura, beda dengan Australia kita ada faktor demografis, geografis, psikografis yang berbeda dengan Australia dan Singapura," tambahnya.

Tak hanya itu, adanya komentar dari negara lain terkait penanganan Covid-19 di Indonesia juga cukup menyita perhatian dari pemerintah Indonesia. Menurut Dany, pemeritah Indonesia punya caranya sendiri dalam mengkomunikasikan penanganan Covid-19 saat ini.

"Bagaimana merespons itu, ya kita merespons positif. Tapi kalau mereka memberikan bantuan secara diplomatik, kalau memberikan bantuan ya pengawasan dengan cara yang baik kolaboratif, tapi tidak perlu melakukan judgement," tegasnya.

Dany menegaskan, pemerintah Indonesia punya caranya sendiri untuk menangani dan mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait Covid-19 ini.

"Karena kita negara punya teritori sendiri punya cara sendiri punya metedologi sendiri dan kita punya Balitbang Kemenkes yang memang menjadi pusat rujukan nasional dan setiap berkala WHO juga selalu memonitor Balitbang Kemenkes jadi kita langsung harus try dan percaya kepada pemerintah kepada Kementrian Kesehatan," tuturnya.
(maf)
Berita Terkait
Mutasi Baru Virus Corona
Mutasi Baru Virus Corona
Waspada Virus Corona...
Waspada Virus Corona Varian Baru
E484K, Varian Anyar...
E484K, Varian Anyar Virus Corona
Sulit Ekonomi karena...
Sulit Ekonomi karena Corona, Ayah Jual Ponsel Rusak untuk Beli Beras
PSBB di Beberapa Daerah,...
PSBB di Beberapa Daerah, Tak Gentarkan Warga Beraktivitas di Luar Rumah
Dampak Corona, Satu...
Dampak Corona, Satu Keluarga di Serang Banten Kelaparan
Berita Terkini
DPR Targetkan RUU Perampasan...
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas dan Disahkan Tahun Ini
Siap Hadapi Persidangan,...
Siap Hadapi Persidangan, Gus Yaqut: Ungkap Mana yang Benar dan Salah
Kemendukbangga Perkuat...
Kemendukbangga Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Bonus Demografi dan Penurunan Stunting
Akan Atur Royalti Dalam...
Akan Atur Royalti Dalam UU, Baleg DPR: Karya Jurnalistik juga Miliki Hak Cipta
HNSI Nilai Kebijakan...
HNSI Nilai Kebijakan BBM Khusus Nelayan Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo
Dakwaan dr Tifa dan...
Dakwaan dr Tifa dan Batas Negara Memidanakan Pendapat di Dialog Televisi
Infografis
Khamenei: Negosiasi...
Khamenei: Negosiasi dengan AS Tak akan Selesaikan Masalah Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved