Alasan Pemerintah Tak Buka Data Orang Terkontak dengan Pasien Corona

Rabu, 11 Maret 2020 - 18:25 WIB
Alasan Pemerintah Tak...
Alasan Pemerintah Tak Buka Data Orang Terkontak dengan Pasien Corona
A A A
JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kepresidenan, Dany Amrul Ichdan mengungkapkan, pemerintah Indonesia tidak bisa terbuka terkait data orang-orang yang telah terkontak dengan pasien yang positif virus corona atau Covid-19.

(Baca juga: 20 Pasien dalam Pengawasan Virus Corona Sudah Dipulangkan)

Meskipun banyak yang membandingkan, negara lain semisal Australia dan Singapura yang membuka data-data informasi siapa saja yang telah berkontak dengan pasien positif Covid-19.

"Singapura memang bisa melakukan keterbukaan, tapi di Indonesia kan tidak memungkinkan. Sehingga clustering yang dilakukan pemerintah dengan men-track orang terdekat yang terconfirm corona, juga tidak bisa terbuka sebagaimana dilakukan oleh Singapura dan itu menjadi kendala sendiri," ujar Dany dalam diskusi di Kantor ILUNI UI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

"Untuk keterbukaan data beda dengan Singapura, beda dengan Australia kita ada faktor demografis, geografis, psikografis yang berbeda dengan Australia dan Singapura," tambahnya.

Tak hanya itu, adanya komentar dari negara lain terkait penanganan Covid-19 di Indonesia juga cukup menyita perhatian dari pemerintah Indonesia. Menurut Dany, pemeritah Indonesia punya caranya sendiri dalam mengkomunikasikan penanganan Covid-19 saat ini.

"Bagaimana merespons itu, ya kita merespons positif. Tapi kalau mereka memberikan bantuan secara diplomatik, kalau memberikan bantuan ya pengawasan dengan cara yang baik kolaboratif, tapi tidak perlu melakukan judgement," tegasnya.

Dany menegaskan, pemerintah Indonesia punya caranya sendiri untuk menangani dan mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait Covid-19 ini.

"Karena kita negara punya teritori sendiri punya cara sendiri punya metedologi sendiri dan kita punya Balitbang Kemenkes yang memang menjadi pusat rujukan nasional dan setiap berkala WHO juga selalu memonitor Balitbang Kemenkes jadi kita langsung harus try dan percaya kepada pemerintah kepada Kementrian Kesehatan," tuturnya.
(maf)
Berita Terkait
Mutasi Baru Virus Corona
Mutasi Baru Virus Corona
Waspada Virus Corona...
Waspada Virus Corona Varian Baru
E484K, Varian Anyar...
E484K, Varian Anyar Virus Corona
Sulit Ekonomi karena...
Sulit Ekonomi karena Corona, Ayah Jual Ponsel Rusak untuk Beli Beras
PSBB di Beberapa Daerah,...
PSBB di Beberapa Daerah, Tak Gentarkan Warga Beraktivitas di Luar Rumah
Dampak Corona, Satu...
Dampak Corona, Satu Keluarga di Serang Banten Kelaparan
Berita Terkini
5 Berita Hukum Pekan...
5 Berita Hukum Pekan Ini: Dadan Hindayana dan Silmy Karim Tersangka Korupsi, Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara
Tata Kelola Saja Tidak...
Tata Kelola Saja Tidak Cukup, Gus Mashum: NU juga Butuh Tata Krama
DPR Tunggu Hasil Pembahasan...
DPR Tunggu Hasil Pembahasan Tim Perumus Buruh dan Apindo untuk RUU Ciptaker
Dasco Sebut Satgas Mulai...
Dasco Sebut Satgas Mulai Gelar Rapat Antisipasi Gelombang PHK Pekan Depan
Hadiri Suroboyo 10K,...
Hadiri Suroboyo 10K, Wali Kota Agustina Siap Tampilkan Grand Finale Terbaik The Ultimate 10K Series 2026
Kapolri Respons Usulan...
Kapolri Respons Usulan Pigai soal Sipil Duduki Jabatan Utama Polri: Sudah Ada Ruang Resiprokal
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved