Caci Maki soal Banjir Cuma Buang Energi
Jum'at, 28 Februari 2020 - 11:38 WIB
Caci Maki soal Banjir Cuma Buang Energi
A
A
A
JAKARTA - Caci maki yang kerap muncul kala bencana banjir melanda sejumlah daerah termasuk di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dinilai hanya membuang energi. Lebih baik cari solusi bersama agar banjir bisa diatasi.
Menurut mantan anggota DPR RI Tri Yulianto, banjir khususnya di Jakarta sudah terjadi sejak zaman Belanda. "Masalah banjir di Ibu Kota sudah menjadi komoditas politik, padahal siapa pun yang jadi gubernur dan bahkan presiden sekalipun tidak bisa melawan takdir," ujarnya di Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Mantan wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini mengaku terusik dengan serangan masif dan memojokkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, kata-kata kasar dan penuh kebencian yang dialamatkan ke Anies sudah melenceng jauh dari sekadar mengkritik. "Itu sudah menjurus kepada agenda yang sesungguhnya, hanya menggunakan masalah banjir Jakarta untuk tujuan politik tertentu," katanya.
Tri mengatakan, kita harus jujur bahwa masalah banjir tidak bisa hanya menyalahkan si A atau si B. Banjir menjadi tanggung jawab kita bersama.
"Untuk itu marilah kita bergandengan tangan, duduk bersama bagaimana mengatasi soal banjir yang datang tiap tahun untuk mencari solusi, bukan caci maki dan saling menyalahkan. Caci maki tidak solutif, bahkan hanya buang-buang energi yang tidak bermanfaat. Mari kita bersama Pemerintah Provinsi DKI, Pemerintah Pusat untuk berbicara persoalan banjir agar dapat ditemukan solusinya."
Sebelumnya, Komisi V DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) mengusut penyebab banjir yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Alasannya, persoalan banjir ini sudah menjadi isu nasional dan perputaran sekitar 80% perputaran ekonomi nasional yang ada di Jakarta.
"Kalau Jakarta lumpuh, Jabodetabek lumpuh maka bangsa lumpuh, ekonomi negara lumpuh. Kemarin saja kita lihat banyak perkantoran pemerintah maupun swasta tidak beroperasi. Jika ini terus dilanjutkan dan tidak ada penyelesaian, baik teknis maupun politik maka ini akan berdampak sistematis bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama di sektor ekonomi," tutur anggota Komisi V DPR Rifqinizamy Karsayuda saat rapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). (Baca juga: DPR Usul Bentuk Pansus Bencana Banjir Jabodetabek ).
Menurutnya, DPR tidak bisa langsung memanggil gubernur, bupati, atau wali kota karena bukan menjadi mitra. "Tetapi melalui Pansus, kami bisa memanggil siapa pun. Menurut kami, DPR harus menjadi garda terbesar dalam penyelesaian banjir Jabodetabek karena eksekutif terlihat lambat untuk menyelesaikan ini, bahkan terlihat saling lempar bola," katanya.
Dalam rapat untuk membicarakan persoalan banjir tersebut, selain memanggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Komisi V sebenarnya juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Sayangnya, ketiga kepala daerah tersebut tidak hadir. (Baca juga: Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Halim Tak Hadiri Rapat Bahas Banjir di DPR ).
Menurut mantan anggota DPR RI Tri Yulianto, banjir khususnya di Jakarta sudah terjadi sejak zaman Belanda. "Masalah banjir di Ibu Kota sudah menjadi komoditas politik, padahal siapa pun yang jadi gubernur dan bahkan presiden sekalipun tidak bisa melawan takdir," ujarnya di Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Mantan wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini mengaku terusik dengan serangan masif dan memojokkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, kata-kata kasar dan penuh kebencian yang dialamatkan ke Anies sudah melenceng jauh dari sekadar mengkritik. "Itu sudah menjurus kepada agenda yang sesungguhnya, hanya menggunakan masalah banjir Jakarta untuk tujuan politik tertentu," katanya.
Tri mengatakan, kita harus jujur bahwa masalah banjir tidak bisa hanya menyalahkan si A atau si B. Banjir menjadi tanggung jawab kita bersama.
"Untuk itu marilah kita bergandengan tangan, duduk bersama bagaimana mengatasi soal banjir yang datang tiap tahun untuk mencari solusi, bukan caci maki dan saling menyalahkan. Caci maki tidak solutif, bahkan hanya buang-buang energi yang tidak bermanfaat. Mari kita bersama Pemerintah Provinsi DKI, Pemerintah Pusat untuk berbicara persoalan banjir agar dapat ditemukan solusinya."
Sebelumnya, Komisi V DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) mengusut penyebab banjir yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Alasannya, persoalan banjir ini sudah menjadi isu nasional dan perputaran sekitar 80% perputaran ekonomi nasional yang ada di Jakarta.
"Kalau Jakarta lumpuh, Jabodetabek lumpuh maka bangsa lumpuh, ekonomi negara lumpuh. Kemarin saja kita lihat banyak perkantoran pemerintah maupun swasta tidak beroperasi. Jika ini terus dilanjutkan dan tidak ada penyelesaian, baik teknis maupun politik maka ini akan berdampak sistematis bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama di sektor ekonomi," tutur anggota Komisi V DPR Rifqinizamy Karsayuda saat rapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). (Baca juga: DPR Usul Bentuk Pansus Bencana Banjir Jabodetabek ).
Menurutnya, DPR tidak bisa langsung memanggil gubernur, bupati, atau wali kota karena bukan menjadi mitra. "Tetapi melalui Pansus, kami bisa memanggil siapa pun. Menurut kami, DPR harus menjadi garda terbesar dalam penyelesaian banjir Jabodetabek karena eksekutif terlihat lambat untuk menyelesaikan ini, bahkan terlihat saling lempar bola," katanya.
Dalam rapat untuk membicarakan persoalan banjir tersebut, selain memanggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Komisi V sebenarnya juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Sayangnya, ketiga kepala daerah tersebut tidak hadir. (Baca juga: Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Halim Tak Hadiri Rapat Bahas Banjir di DPR ).
(zik)
