Gus Yasin Harapkan SLRT Dekatkan Warga Tak Mampu Akses Fasilitas Pengentasan Kemiskinan

SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen berharap Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) bisa mendekatkan komunikasi masyarakat yang tidak mampu atau keluarga rentan untuk mengakses fasilitas pengentasan kemiskinan yang sudah diprogramkan pemerintah.

SLRT selama ini berfungsi untuk membantu mengidentifikasi keperluan masyarakat miskin dan rentan miskin. Identifikasi itu didasarkan pada profil dalam daftar penerima manfaat, yang terhubung dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota.

"Apa sih kebutuhan mereka. Ini kita dengarkan. Dan data terpadu, data besar kita, ternyata masih ada yang belum terakomodir dalam penanggulangan kemiskinan di Jateng, yang biasa kita sebut dengan inclusion dan exclusion error," kata Wagub yang akrab disapa Gus Yasin ini saat Rakor SLRT di Wisma P4G Semarang, Rabu (26/2/2020).

Dengan adanya SLRT dan Puskesos, kata dia, mestinya dapat melakukan pendataan, memvalidasi dan memverifikasi warga tidak mampu dan warga rentan, dengan tepat. Proses pendataan itu paling penting, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki berbagai program untuk membantu mereka.

"Mungkin masyarakat sudah tahu ada program RTLH, kesehatan, pendidikan, tapi mereka tidak tahu harus mengakses kemana. Maka memang SLRT penting. Intinya satu, gotong royong," jelasnya.

Mengapa gotong royong? Karena SLRT diibaratkan sebagai pelayanan satu pintu dalam menangani kemiskinan. Sehingga, tim SLRT nanti harus tahu dan paham, program-program pengentasan kemiskinan yang dimiliki OPD.

"Kalau kita tidak tahu, bagaimana bisa menyampaikan programnya. Maka saya berharap tim SLRT yang dibentuk, kerja sama, tanya di dinas, di biro atau lembaga lain, programnya apa," pintanya.

Pada kesempatan itu, Gus Yasin juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kabupaten/kota yang sudah bekerja keras mengentaskan kemiskinan, sehingga pada 2019, penurunan kemiskinan Jateng menjadi yang tertinggi di tingkat nasional.

SLRT yang dibuat pemerintah pusat sejak 2017 itu saat ini menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jateng Yusadar, di Jateng sudah terbentuk 11 SLRT.

Di Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Purworejo. Kemudian di Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Surakarta.

"Sebagai kepanjangan tangan SLRT, juga dibentuk pusat kesejahteraan sosial (puskesos) di tingkat desa atau kelurahan. Saat ini di Jateng sudah terbentuk 486 puskesos. Pada 2020 ini, Dinas Sosial akan memfasilitasi pembentukan 76 puskesos di 76 desa yang ada di 14 kabupaten/ kota," sebutnya.