Hasto Kristiyanto Tegaskan PDIP Miliki Legalitas Tentukan Caleg Terpilih

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki legalitas untuk memilih calon legislatif yang terbaik untuk PDIP dalam hal ini Harun Masiku pada Dapil Sumatera Selatan 1. Hal itu, katanya, juga didukung oleh fatwa dari Mahkamah Agung.

Diketahui dalam sidang pleno KPU memutuskan bahwa pengganti almarhum Nazarudin Kiemas adalah Riezky Aprilia yang juga caleg dari PDIP. Sebab, Riezky meraih suara tertinggi kedua setelah Nazarudin di Dapil Sumsel 1.

Namun, keputusan KPU bertentangan dengan PDIP yang menginginkan Harun sebagai pengganti Nazarudin. Padahal, suara Harun jauh di bawah Riezky Aprilia.

"Intinya semua berangkat dari persoalan PDIP memiliki legalitas berdasarkan ketentuan undang-undang, dan juga dikuatkan oleh putusan MA dan fatwa MA terhadap penetapan caleg terpilih dan kami menjalankan itu sebagai bagian dari keputusan partai," ujar Hasto seusai jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2020). (Baca juga: Di DPR, Yasonna Laoly Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku ).

"Sebagai Sekjen saya jalankan keputusan itu sebaik-baiknya dan tentu saja menjalankan keputusan itu melekat suatu tanggung jawab yang harus saya jalankan sebagai sekjen," tambahnya.

Sebelumnya, Hasto menyebut pihaknya tetap memilih Harun lantaran memiliki track record yang baik. Hal itu juga didukung peristiwa yang sama kala PDIP pernah punya pengalaman sejenis ketika mengajukan PAW atas nama mendiang Sutradara Gintings dan itu dilakukan sesuai ketentuan perundangan.

"Ketika almarhum Sutradara Gintings juga meninggal kan dan kami limpahkan suaranya kepada kader yang menurut partai terbaik," jelasnya.

Maka dari itu, meski suara Harun dan Nazarudin terpantau jauh, Hasto yakin dengan pengalaman PAW pada almarhum Sutradara Gintings bisa terealisasikan untuk Harun. "Ya sama waktu Bapak Gintings digantikan oleh Pak Irvansyah, Pak Irvansyah juga memiliki suara yang lebih dikit," ungkapnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerima suap terkait penetapan anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024. (Baca juga: Soal Harun Masiku, Menkumham Ngaku Apes ).

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka yakni sebagai penerima mantan anggota Badan Pengawas Pemilu yang juga orang kepercayaan Wahyu yakni Agustiani Tio Fridelina, dan sebagai pihak pemberi mantan Caleg dari PDIP Harun Masiku dan pihak swasta Saeful.

Dalam kasus ini, Wahyu meminta kepada caleg PDIP Harun Masiku sebesar Rp900 juta, agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.