Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Halim Tidak Hadir, DPR Kompak Minta Tunda Rapat
Rabu, 26 Februari 2020 - 16:37 WIB
Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Halim Tidak Hadir, DPR Kompak Minta Tunda Rapat
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi V DPR protes lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir dalam rapat Komisi V DPR bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR). Padahal, masalah banjir ini menjadi tanggung jawab bersama dan bahkan Menteri Basuki Hadimuljono menyempatkan hadir.
Bahkan, mereka juga meminta agar rapat tersebut dijadwalkan ulang agar semua undangan hadir, khususnya Anies Baswedan.
"Pimpinan, sebenarnya yang kita undang ini gubernur dari masing-masing provinsi, ini adalah rapat yang sangat penting, ini bukan hanya untuk kita yang ada di sini tapi ini untuk seluruh masyarakat mulai jabat sampai DKI khususnya yang ada di DKI," kata anggota Komisi V DPR Sadarestuwati dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Politikus PDIP ini menyayangkan para gubernur itu tidak hadir dalam rapat yang begitu pentingnya seperti ini. Padahal, Menteri PUPR saja sudah berkenan hadir dan seluruh mitra kerja lainnya berkenan hadir. (Baca juga: Jakarta Banjir, Anies: Anda yang Berdiskusi Sebabnya, Saya Bagian Bekerja ).
"Kenapa yang lainnya tidak, untuk apa kota hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini, saya kira perlu dievaluasi," ujarnya.
Senada, anggota Komisi V DPR Roberth Rouw menilai bahwa sangat memalukan karena setiap tahun banjir selalu terjadi. Banjir terjadi di depan mata bahkan, banjir juga menjangkau rumah para elite dan bahkan masuk air Istana Negara. Tetapi, tidak ada perhatian para kepala daerah karena tidak hadir dalam rapat ini. Justru perhatian Menteri PUPR yang harus diapresiasi.
"Pimpinan daerah tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat. Untuk apa kami punya perhatian besar daerahnya tidak. Kalau kita mau ikut apa yang disampaikan PUPR, tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu maka, itu bisa teratasi semuanya. Tidak usah sok jagolah itu bukan orang bodoh yang buat itu ahli," kritik politikus Nasdem ini.
"Kita tidak perlu capaikan diri kita tapi percuma kalau kepala daerah tidak punya hati untuk itu," sesalnya.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Dedi Wahidi menyoroti perdebatan yang tajam antara menteri dan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait masalah banjir. Dia menilai bahwa itu hal yang tidak pantas terjadi. Karena itu, dia mengusulkan agar rapat ini perlu dihadiri secara lengkap agar persoalannya bisa dibahas secara tuntas.
"Karena ini paket rapat seperti ini tapi tidak hadir pihak yang sangat penting usul saya ditunda, sudah dua kali tunda rapat ini ketiga kali kita tunda, supaya rakyat tahu mereka tidak serius," ujarnya.
"Sekali lagi, tidak kurangi rasa hormat saya kepada menteri yang sudah serius, bupati yang sudah hadir. Karena ketidakhadiran mereka karena ini paket sehingga, kesepakatan dan kesimpulan harus bersama saya usulkan dijadwal ulang," pintanya.
Bahkan, mereka juga meminta agar rapat tersebut dijadwalkan ulang agar semua undangan hadir, khususnya Anies Baswedan.
"Pimpinan, sebenarnya yang kita undang ini gubernur dari masing-masing provinsi, ini adalah rapat yang sangat penting, ini bukan hanya untuk kita yang ada di sini tapi ini untuk seluruh masyarakat mulai jabat sampai DKI khususnya yang ada di DKI," kata anggota Komisi V DPR Sadarestuwati dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Politikus PDIP ini menyayangkan para gubernur itu tidak hadir dalam rapat yang begitu pentingnya seperti ini. Padahal, Menteri PUPR saja sudah berkenan hadir dan seluruh mitra kerja lainnya berkenan hadir. (Baca juga: Jakarta Banjir, Anies: Anda yang Berdiskusi Sebabnya, Saya Bagian Bekerja ).
"Kenapa yang lainnya tidak, untuk apa kota hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini, saya kira perlu dievaluasi," ujarnya.
Senada, anggota Komisi V DPR Roberth Rouw menilai bahwa sangat memalukan karena setiap tahun banjir selalu terjadi. Banjir terjadi di depan mata bahkan, banjir juga menjangkau rumah para elite dan bahkan masuk air Istana Negara. Tetapi, tidak ada perhatian para kepala daerah karena tidak hadir dalam rapat ini. Justru perhatian Menteri PUPR yang harus diapresiasi.
"Pimpinan daerah tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat. Untuk apa kami punya perhatian besar daerahnya tidak. Kalau kita mau ikut apa yang disampaikan PUPR, tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu maka, itu bisa teratasi semuanya. Tidak usah sok jagolah itu bukan orang bodoh yang buat itu ahli," kritik politikus Nasdem ini.
"Kita tidak perlu capaikan diri kita tapi percuma kalau kepala daerah tidak punya hati untuk itu," sesalnya.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Dedi Wahidi menyoroti perdebatan yang tajam antara menteri dan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait masalah banjir. Dia menilai bahwa itu hal yang tidak pantas terjadi. Karena itu, dia mengusulkan agar rapat ini perlu dihadiri secara lengkap agar persoalannya bisa dibahas secara tuntas.
"Karena ini paket rapat seperti ini tapi tidak hadir pihak yang sangat penting usul saya ditunda, sudah dua kali tunda rapat ini ketiga kali kita tunda, supaya rakyat tahu mereka tidak serius," ujarnya.
"Sekali lagi, tidak kurangi rasa hormat saya kepada menteri yang sudah serius, bupati yang sudah hadir. Karena ketidakhadiran mereka karena ini paket sehingga, kesepakatan dan kesimpulan harus bersama saya usulkan dijadwal ulang," pintanya.
(zik)
