Mendagri Instruksikan Budaya Amplop Diberantas
Senin, 24 Februari 2020 - 19:05 WIB
Mendagri Instruksikan Budaya Amplop Diberantas
A
A
A
JAKARTA - Persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan masih tinggi. “Budaya amplop” merupakan salah satu stigma yang masih tumbuh subur di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat membuka resmi Rakornas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) Kemendagri di kantor BPSDM, Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakornas dihadiri sekitar 500 kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Acara ini juga dihadiri perwakilan dari kementerian dan lembaga lain seperti kepala BKKBN, BPIP, dan Kementerian PAN-RB.
Mendagri mengingatkan bahwa di masyarakat masih ada pemikiran aparat pemerintah lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat. Ia pun ingin BPSDM terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang juga dapat mengubah mental aparatur sipil negara (ASN) di bidang pemerintahan.
“Agar persepsi negatif masyarakat bisa berkurang. Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis, khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan,” kata Tito.
Menurut Mendagri, BPSDM ini memiliki peran penting di dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di Pusat maupun Daerah. Dari Orde Baru hingga sekarang BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.
"Karenanya, saya meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklatnya agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan, juga para pengajarnya harus selalu di-upgrade. Diklat-diklat teknis yang “out-of-date” baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat,” lanjutnya.
Mendagri juga meminta pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di BPSDM dapat turut serta mengembangkan integritas aparatur. “Dan yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis. Namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan," tutur mantan kapolri ini.
Sejauh ini BPSDM Kemendagri rutin melaksanakan aneka pendidikan dan latihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi, kepemimpinan aparatur penyelenggara urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Termasuk pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia. Tahun lalu, alumni diklat BPSDM sudah mencapai 26.270 orang, terdiri dari pejabat pemerintah pusat, anggota DPRD, dan aparat pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat membuka resmi Rakornas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) Kemendagri di kantor BPSDM, Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakornas dihadiri sekitar 500 kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Acara ini juga dihadiri perwakilan dari kementerian dan lembaga lain seperti kepala BKKBN, BPIP, dan Kementerian PAN-RB.
Mendagri mengingatkan bahwa di masyarakat masih ada pemikiran aparat pemerintah lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat. Ia pun ingin BPSDM terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang juga dapat mengubah mental aparatur sipil negara (ASN) di bidang pemerintahan.
“Agar persepsi negatif masyarakat bisa berkurang. Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis, khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan,” kata Tito.
Menurut Mendagri, BPSDM ini memiliki peran penting di dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di Pusat maupun Daerah. Dari Orde Baru hingga sekarang BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.
"Karenanya, saya meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklatnya agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan, juga para pengajarnya harus selalu di-upgrade. Diklat-diklat teknis yang “out-of-date” baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat,” lanjutnya.
Mendagri juga meminta pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di BPSDM dapat turut serta mengembangkan integritas aparatur. “Dan yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis. Namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan," tutur mantan kapolri ini.
Sejauh ini BPSDM Kemendagri rutin melaksanakan aneka pendidikan dan latihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi, kepemimpinan aparatur penyelenggara urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Termasuk pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia. Tahun lalu, alumni diklat BPSDM sudah mencapai 26.270 orang, terdiri dari pejabat pemerintah pusat, anggota DPRD, dan aparat pemerintah pusat.
(poe)
