Kata Psikolog soal Kontroversi Anjuran Nikah si Kaya dan Miskin
Minggu, 23 Februari 2020 - 07:20 WIB
Kata Psikolog soal Kontroversi Anjuran Nikah si Kaya dan Miskin
A
A
A
JAKARTA - Anjuran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi agar orang kaya menikahi orang miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan dinilai tidak tepat.
Anjuran yang menuai kontroversi ini dinilai tidak relevan. "Misalnya di Jawa masih ada unsur bibit bobot bebet, di beberapa budaya juga harus menikah sesama suku atau marga tertentu. Secara psikologis, anjuran tersebut tidak relevan," kata psikolog dari Universitas Pancasila, Aully Grashinta kepada SINDOnews, Jumat 21 Februari 2020.
Menurut dia, setiap orang tentu memiliki preferensi sendiri dalam memilih pasangannya. "Selain itu orang juga memiliki value atau nilai yang ditanamkan oleh keluarga dan budaya," kata Aully. (Baca juga: Tekan Kemiskinan, Pemerintah Ajak Orang Kaya Jangan Pilih-pilih Cari Jodoh )
Oleh karena itu, sambung dia, tidak ada hubungan antara anjuran menteri dengan upaya menekan kemiskinan. Kedua hal tersebut dinilai berbeda. "Korelasi dengan upaya mengatasi kemiskinan juga tidak ada," tegasnya.
Jika niatnya pernikahan kaya dan miskin untuk mengatasi kemiskinan, menurut dia, yang harus dipupuk di masyarakat adalah rasa simpati, empati dan kesediaan saling berbagi.
Dengan demikian, sambung dia, jika ditemukan masyarakat yang memang membutuhkan maka kelompok masyarakat yang mampu bisa membantu.
"Seharusnya yang ditanamkan adalah nilai-nilai berbagi dengan sesama, kedermawanan, kepekaan sosial dan sebagainya," katanya.
Hal lain, kata dia perlu adanya upaya pencegahan kemiskinan. Misal dengan memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat agar bisa berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan.
"Fokus juga perlu pada usaha-usaha mengatasi kemiskinan misalnya dengan meningkatkan pendidikan, kompetensi dan keterampilan. Bukan dengan usaha personal seperti menikah dengan orang kaya dan sebagainya," tuturnya.
Anjuran yang menuai kontroversi ini dinilai tidak relevan. "Misalnya di Jawa masih ada unsur bibit bobot bebet, di beberapa budaya juga harus menikah sesama suku atau marga tertentu. Secara psikologis, anjuran tersebut tidak relevan," kata psikolog dari Universitas Pancasila, Aully Grashinta kepada SINDOnews, Jumat 21 Februari 2020.
Menurut dia, setiap orang tentu memiliki preferensi sendiri dalam memilih pasangannya. "Selain itu orang juga memiliki value atau nilai yang ditanamkan oleh keluarga dan budaya," kata Aully. (Baca juga: Tekan Kemiskinan, Pemerintah Ajak Orang Kaya Jangan Pilih-pilih Cari Jodoh )
Oleh karena itu, sambung dia, tidak ada hubungan antara anjuran menteri dengan upaya menekan kemiskinan. Kedua hal tersebut dinilai berbeda. "Korelasi dengan upaya mengatasi kemiskinan juga tidak ada," tegasnya.
Jika niatnya pernikahan kaya dan miskin untuk mengatasi kemiskinan, menurut dia, yang harus dipupuk di masyarakat adalah rasa simpati, empati dan kesediaan saling berbagi.
Dengan demikian, sambung dia, jika ditemukan masyarakat yang memang membutuhkan maka kelompok masyarakat yang mampu bisa membantu.
"Seharusnya yang ditanamkan adalah nilai-nilai berbagi dengan sesama, kedermawanan, kepekaan sosial dan sebagainya," katanya.
Hal lain, kata dia perlu adanya upaya pencegahan kemiskinan. Misal dengan memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat agar bisa berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan.
"Fokus juga perlu pada usaha-usaha mengatasi kemiskinan misalnya dengan meningkatkan pendidikan, kompetensi dan keterampilan. Bukan dengan usaha personal seperti menikah dengan orang kaya dan sebagainya," tuturnya.
(dam)
