Program Kampus Merdeka Harus Perhatikan Kebutuhan Masyarakat
Jum'at, 21 Februari 2020 - 20:10 WIB
Program Kampus Merdeka Harus Perhatikan Kebutuhan Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyambut baik program kerja sama Kemendikbud dengan Kemendes yang dinamakan program "Kampus Merdeka". Namun, kegiatan itu jangan dikemas seperti layaknya kuliah kerja nyata (KKN) seperti biasanya.
"Jangan seperti KKN biasanya. Terlalu singkat dan kurang panduan (mentoring) dan fasilitasi. Tapi kalau 6 bulan lebih terencana dan terstruktur," kata Hetifah saat dihubungi SINDO di Jakarta, Jumat (21/2/2020) malam.
(Baca juga: Tekan Kemiskinan, Pemerintah Ajak Orang Kaya Tak Pilih-pilih Cari Jodoh)
Kemudian Hetifah melanjutkan, para mahasiswa dan dosen di desa terpencil tersebut juga perlu diberikan fasilitas berupa transportasi dan juga tempat tinggal.
Karena kata dia, desa terpencil itu sering kali belum difasilitasi oleh transportasi umum. "Untuk tempat tinggal bisa homestay yang difasilitasi oleh masyarakat setempat," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku bahwa Kemendikbud sudah memaparkan soal program ini di hadapan Komisi X DPR namun, hanya sekilas saja sehingga dirinya belum tahu secara rinci program tersebut.
Legislator Dapil Kalimantan Timur ini juga mengingatkan bahwa program ini sebaiknya tidak menyamaratakan semua jurusan perkuliahan. Karena, akan sulit jika semua jurusan diberikan program pengabdian desa terpencil seperti ini.
"Jadi, perlu diperhatikan keberagaman jurusan kuliahnya dan juga kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah yang juga berbeda," pintanya.
"Jangan seperti KKN biasanya. Terlalu singkat dan kurang panduan (mentoring) dan fasilitasi. Tapi kalau 6 bulan lebih terencana dan terstruktur," kata Hetifah saat dihubungi SINDO di Jakarta, Jumat (21/2/2020) malam.
(Baca juga: Tekan Kemiskinan, Pemerintah Ajak Orang Kaya Tak Pilih-pilih Cari Jodoh)
Kemudian Hetifah melanjutkan, para mahasiswa dan dosen di desa terpencil tersebut juga perlu diberikan fasilitas berupa transportasi dan juga tempat tinggal.
Karena kata dia, desa terpencil itu sering kali belum difasilitasi oleh transportasi umum. "Untuk tempat tinggal bisa homestay yang difasilitasi oleh masyarakat setempat," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku bahwa Kemendikbud sudah memaparkan soal program ini di hadapan Komisi X DPR namun, hanya sekilas saja sehingga dirinya belum tahu secara rinci program tersebut.
Legislator Dapil Kalimantan Timur ini juga mengingatkan bahwa program ini sebaiknya tidak menyamaratakan semua jurusan perkuliahan. Karena, akan sulit jika semua jurusan diberikan program pengabdian desa terpencil seperti ini.
"Jadi, perlu diperhatikan keberagaman jurusan kuliahnya dan juga kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah yang juga berbeda," pintanya.
(maf)
