Ganjar Pranowo Dukung Skripsi Mahasiswa Diganti Pengabdian di Desa Tertinggal
Selasa, 18 Februari 2020 - 16:02 WIB
Ganjar Pranowo Dukung Skripsi Mahasiswa Diganti Pengabdian di Desa Tertinggal
A
A
A
SEMARANG - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (Mendes PDT) Abdul Halim Iskandar memunculkan ide menarik untuk mempercepat pembangunan desa. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Abdul Halim menginginkan agar skripsi tidak hanya menjadi satu-satunya syarat kelulusan, namun bisa diganti dengan pengabdian di desa-desa tertinggal.
Ide tersebut disampaikan Abdul Halim saat menghadiri acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Holy Stadium, Grand Marina Bay Semarang, Selasa (18/2/2020). Menurutnya, usulan itu sudah disampaikan kepada Kemendikbud dan disambut baik karena sejalan dengan program Kampus Merdeka yang dicanangkan Kemendikbud.
"Saya mengusulkan agar mahasiswa tidak hanya membuat skripsi sebagai persyaratan meraih predikat sarjana, gantinya skripsi, mahasiswa bisa mengabdi di desa untuk aplikasi ilmunya dan membantu desa semakin cepat berkembang," katanya.
Usulan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan para rektor perguruan tinggi untuk merealisasikan program ini.
"Jadi nanti para kepala desa, bisa memanfaatkan program ini. Mahasiswa yang datang, bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah desa dan menyusun program-program pembangunan di desa," tegasnya.
Ide tersebut direspon positif oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurutnya, ide tersebut usulan yang sangat bagus, agar pembangunan di desa semakin cepat.
"Ini ide yang sangat bagus. Saya mendukung penuh ide ini karena desa memang butuh kaum-kaum cendekiawan untuk maju," puji Ganjar.
Berbagai persoalan desa bisa dikoordinasikan dengan sumber daya perguruan tinggi. Apabila seluruh desa dapat didampingi rutin dan berkelanjutan, maka semua pasti akan lebih mudah.
"Karena pasti berbasis risset, persoalan terumuskan dengan baik, perencanaan pembangunan baik dan berkelanjutan. Ini ide bagus, mahasiswa tidak hanya wajib membuat skripsi, namun pengabdian di desa itu bisa menjadi tugas akhir yang kongkret," terangnya.
Di Jawa Tengah, ungkap dia, potensi sumber daya pendidikan tinggi sangat besar. Beberapa perguruan tinggi sudah banyak berkecimpung dalam pembangunan di desa.
"Ada yang menggarap desa wisata, desa tangguh bencana dan lainnya. Dengan program ini, maka pendampingan masyarakat desa akan semakin sempurna," tutupnya.
Dalam acara Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto, Direktur Pertamina, Nicke Widyawati dan jajaran tamu penting lainnya. Seluruh kepala desa, camat, bupati/wali kota juga hadir dalam acara tersebut.
Ide tersebut disampaikan Abdul Halim saat menghadiri acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Holy Stadium, Grand Marina Bay Semarang, Selasa (18/2/2020). Menurutnya, usulan itu sudah disampaikan kepada Kemendikbud dan disambut baik karena sejalan dengan program Kampus Merdeka yang dicanangkan Kemendikbud.
"Saya mengusulkan agar mahasiswa tidak hanya membuat skripsi sebagai persyaratan meraih predikat sarjana, gantinya skripsi, mahasiswa bisa mengabdi di desa untuk aplikasi ilmunya dan membantu desa semakin cepat berkembang," katanya.
Usulan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan para rektor perguruan tinggi untuk merealisasikan program ini.
"Jadi nanti para kepala desa, bisa memanfaatkan program ini. Mahasiswa yang datang, bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah desa dan menyusun program-program pembangunan di desa," tegasnya.
Ide tersebut direspon positif oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurutnya, ide tersebut usulan yang sangat bagus, agar pembangunan di desa semakin cepat.
"Ini ide yang sangat bagus. Saya mendukung penuh ide ini karena desa memang butuh kaum-kaum cendekiawan untuk maju," puji Ganjar.
Berbagai persoalan desa bisa dikoordinasikan dengan sumber daya perguruan tinggi. Apabila seluruh desa dapat didampingi rutin dan berkelanjutan, maka semua pasti akan lebih mudah.
"Karena pasti berbasis risset, persoalan terumuskan dengan baik, perencanaan pembangunan baik dan berkelanjutan. Ini ide bagus, mahasiswa tidak hanya wajib membuat skripsi, namun pengabdian di desa itu bisa menjadi tugas akhir yang kongkret," terangnya.
Di Jawa Tengah, ungkap dia, potensi sumber daya pendidikan tinggi sangat besar. Beberapa perguruan tinggi sudah banyak berkecimpung dalam pembangunan di desa.
"Ada yang menggarap desa wisata, desa tangguh bencana dan lainnya. Dengan program ini, maka pendampingan masyarakat desa akan semakin sempurna," tutupnya.
Dalam acara Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto, Direktur Pertamina, Nicke Widyawati dan jajaran tamu penting lainnya. Seluruh kepala desa, camat, bupati/wali kota juga hadir dalam acara tersebut.
(akn)
