Menaker: Penentuan Upah Minimum Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Senin, 17 Februari 2020 - 21:33 WIB
Menaker: Penentuan Upah...
Menaker: Penentuan Upah Minimum Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
A A A
JAKARTA - Omnibus Law Cipta Kerja mengatur ketentuan soal skema pengupahan. Dimana ada perbedaan skema penghitungan upah minimum saat ini. “Upah minimum itu, upah minimum yang ada ditambah dengan pertumbuhan daerah. Kalau dulu pertumbuhan nasional sekarang pertumbuhan daerah," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2020).

Dengan skema tersebut maka penghitungan upah minimum tak lagi mempertimbangkan laju inflasi. Selain itu mengganti variabel pertumbuhan ekonomi nasional menjadi pertumbuhan ekonomi provinsi. “Enggak ada (laju inflasi). Tapi pertumbuhan daerah. Karena upah minimum basic-nya adalah lingkup minimum yang ada,” ungkapnya.

Namun penghitungan ini hanya berlaku bagi pekerja dengan periode kerja di bawah satu tahun. Sementara pekerja yang sudah lebih dari satu tahun masa kerjanya akan menggunakan skema berbeda. “Yang mau saya sampaikan, upah minimum ini berlaku dengan pekerja dengan masa kerja nol-satu tahun. Teman-teman yang sudah bekerja tidak menggunakan skema ini. Dia menggunakan struktur skala upah di masing-masing perusahaan,” paparnya.

Namun begitu Ida menekankan formula ini tidak menghendaki adanya penurunan upah minimum. Dia mengatakan jika pertumbuhan ekonomi daerah turun maka menggunakan upah minimum yang berjalan. “Upah minimum adalah upah minimum plus pertumbuhan di provinsi. kalau pertumbuhan stuck, maka prinsipnya upah minimum tidak boleh turun jadi tetap pada upah minimum yang berjalan pada waktu itu," katanya.
(cip)
Berita Terkait
Menimbang Omnibus Law...
Menimbang Omnibus Law Cipta Kerja
Omnibus Law Jika Disahkan...
Omnibus Law Jika Disahkan Bisa Cegah Terjadinya Bencana Demografi
Omnibus Law Disahkan...
Omnibus Law Disahkan DPR, Ini Keresahan Mahasiswa yang Siap Cari Kerja
Pengamat Sebut Sejumlah...
Pengamat Sebut Sejumlah Pasal Omnibus Law Ciptaker Merugikan Buruh
Kementerian Transmigrasi...
Kementerian Transmigrasi Bakal Perluas Program Pengiriman Tenaga Kerja ke Jepang
Omnibus Law Cipta Kerja,...
Omnibus Law Cipta Kerja, Mengakomodasi Berbagai Kepentingan
Berita Terkini
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Refleksikan Cita-cita...
Refleksikan Cita-cita Bung Karno, PDIP Minta Pemerintah Wujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi
Darunnajah Gelar 4th...
Darunnajah Gelar 4th ICOP Bersama Menteri ATR/BPN, Siap Optimalisasi Wakaf Nasional
Terbukti Selingkuh dan...
Terbukti Selingkuh dan Pungli, Anggota KPU OKU Timur Dipecat
Infografis
Bakar Uang Demi Perang:...
Bakar Uang Demi Perang: Jejak Kelam Ekonomi Militer AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved