Anggota DPD Pertanyakan Pencairan Dana Bencana 4 Daerah di Sulteng

JAKARTA - Penyaluran dana bantuan bencana gempa sebesar Rp1,9 triliun yang berasal dari pemerintah pusat kepada empat kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara (Sulteng) dipertanyakan.

Pertanyaan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha yang ditujukan kepada empat pemkab/pemkot, yakni Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan Kota Palu.

"Agar menyalurkan dana bantuan Rp1,9 triliun itu," kata Senator dari Sulawesi Tengah itu, akhir pekan lalu.

Menurut kabar yang diperoleh pria yang biasa disapa ART itu, bantuan belum disalurkan ke korban gempa karena adanya rasa kekhawatiran dari empat pemkab/pemkot berkaitan dengan mekanisme penyaluran bantuan.

Dia menilai alasan tersebut tidak tepat."Jika alasannya seperti itu, sangat tidak masuk akal," katanya.

ART berharap jika ada upaya penyelewengan dari oknum atau kelompok terkait dana bantuan tersebut maka akan segera berhadapan dengan aparat penegak hukum."Siap-siap berhadapan dengan aparat kepolisian, kejaksaan dan KPK," tutur ART.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah meneken dana hibah daerah sebesar Rp1,9 triliun untuk korban gempa dan tsunami di empat daerah di Sulawesi Tengah yang terjadi pada 2018 silam.

Seperti ditulis setkab.go.id, Selasa 8 Oktober 2019, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, dana ini diharapkan dalam waktu tujuh hari kerja sudah masuk ke rekening kas daerah. Selanjutnya akan ditransfer ke rekening perorangan kepada masyarakat yang terdampak bencana, baik yang rumahnya rusak berat, rusak sedang, dan rusak.

"Masing-masing senilai Rp 50 juta, Rp25 juta, dan Rp10 juta," kata Doni seperti kutip dari setkab.go.id.