Bansos perlu Dikolaborasikan dengan Program Pemberdayaan
Bansos perlu Dikolaborasikan dengan Program Pemberdayaan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P. Batubara diwakili Sekretaris Jenderal Hartono Laras meluncurkan hasil penelitian yang berjudul “Penguatan Peluang Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)" di Hotel Borobudur Jakarta Pusat.
Penelitian ini dilakukan oleh Pemerintah Australia melalui Program Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh dan Sejahtera (MAHKOTA) bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI dan Lembaga Penelitian SMERU.
"Temuan utama studi antara lain menyebutkan bahwa 60 persen anggota keluarga PKH usia pekerja memiliki tingkat pendidikan dasar atau bahkan lebih rendah. Mereka yang mencapai pendidikan hingga jenjang SMP atau lebih tinggi biasanya berusia 15-30 tahun, hanya 20 persen diantaranya yang merupakan bagian dari tenaga kerja," kata Hartono.
Lebih jauh lagi, lanjutnya, 36 persen responden adalah petani dengan modal minimal, alat sederhana dan akses terhadap lahan dan air terbatas. Sementara 18 persen responden memiliki usaha UMKM dengan penghasilan lebih tinggi dari petani, namun tidak memiliki ijin usaha, tidak memiliki standar kompetensi usaha serta hanya memiliki modal yang kecil dan 58 persen lainnya bekerja sebagai karyawan formal maupun informal di perusahaan kecil, namun tidak memiliki pengetahuan memadai akan peluang kerja dan bekerja tanpa kontrak.
"Temuan lainnya adalah mayoritas anggota penerima manfaat PKH mengalami keterbatasan dalam mengakses pelatihan keterampilan, layanan penempatan kerja, dan skema hibah modal lokal. Sebagian besar merasa bahwa P2K2 bermanfaat karena mengajarkan mereka untuk menabung dan mengatur keuangan rumah tangga, tetapi dihadapkan pada persoalan kekurangan modal untuk memulai usaha," lanjut Hartono.
Hartono mengatakan studi ini relevan dalam rangka meningkatkan keterpaduan program PKH dengan program pemberdayaan lainnya untuk mendukung peningkatan ekonomi KPM. Seperti misalnya bantuan modal untuk usaha mikro, menghubungkan KPM dengan pasar dan/atau pekerjaan, peningkatan kapasitas untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan dalam perolehan mata pencarian sehingga memungkinkan anggota usia kerja dalam rumah tangga miskin dan rentan dapat memperoleh pekerjaan dan peningkatan pendapatan
"Dengan demikian, studi ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Sosial untuk memfokuskan pada skema pemberdayaan serta menghubungkan dengan mekanisme pendanaan lainnya, seperti UMI, KUR, dan sebagainya", kata Hartono.
PKH diluncurkan Pemerintah Indonesia sejak 2007 bertujuan untuk mengurangi kemiskinan antargenerasi. Hingga saat ini PKH telah menjangkau 10 juta KPM. Beberapa perbaikan telah dilakukan seperti manajemen program, pendistribusian bantuan dengan pembayaran non-tunai, dan menambahkan komponen pada sesi pengembangan keluarga atau lebih dikenal sebagai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk meningkatkan pengetahuan keluarga berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pendidikan, perlindungan anak kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi.
"Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu turun menjadi 6-7% di akhir tahun 2024, diperlukan kolaborasi dengan lebih baik antar K/L dalam merencanakan dan mengimplementasikan program penghidupan yang berkelanjutan bagi penerima manfaat PKH di Indonesia," kata Hartono.
Sementara itu, Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Allaster Cox dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Australia berharap untuk melanjutkan kemitraan secara berkelanjutan dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif.
“Fokus Pemerintah Indonesia dan Kementerian Sosial untuk meningkatkan penghidupan rumah tangga miskin melalui inklusi ekonomi yang lebih besar sejalan dengan prioritas kemitraan pembangunan Australia dengan Indonesia,” ujarnya.
Acara peluncuran ini dilanjutkan dengan presentasi hasil studi kepada para pakar dan pemangku kebijakan terkait pelaksanaan PKH yang menghadirkan narasumber Direktur SMERU Widjajanti Isdijoso dan Spesialis Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja MAHKOTA Karishma A. Huda, serta beberapa panelis yang terdiri dari Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tubagus A. Choesni, Direktur Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat, dan Direktur Usaha Desa Sejahtera Muhammad Najib.
Hadir dalam acara Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial, Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM; BPS; Kantor Staf Presiden (KSP); Perwakilan Pemerintah Australia dan Program DFAT; Bank Dunia-Indonesia; ADB Indonesia; Bank Pembangunan Islam-Indonesia; Sekrretariat TNP2K; Lembaga Penelitian dan Praktisi; serta MAHKOTA.
Penelitian ini dilakukan oleh Pemerintah Australia melalui Program Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh dan Sejahtera (MAHKOTA) bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI dan Lembaga Penelitian SMERU.
"Temuan utama studi antara lain menyebutkan bahwa 60 persen anggota keluarga PKH usia pekerja memiliki tingkat pendidikan dasar atau bahkan lebih rendah. Mereka yang mencapai pendidikan hingga jenjang SMP atau lebih tinggi biasanya berusia 15-30 tahun, hanya 20 persen diantaranya yang merupakan bagian dari tenaga kerja," kata Hartono.
Lebih jauh lagi, lanjutnya, 36 persen responden adalah petani dengan modal minimal, alat sederhana dan akses terhadap lahan dan air terbatas. Sementara 18 persen responden memiliki usaha UMKM dengan penghasilan lebih tinggi dari petani, namun tidak memiliki ijin usaha, tidak memiliki standar kompetensi usaha serta hanya memiliki modal yang kecil dan 58 persen lainnya bekerja sebagai karyawan formal maupun informal di perusahaan kecil, namun tidak memiliki pengetahuan memadai akan peluang kerja dan bekerja tanpa kontrak.
"Temuan lainnya adalah mayoritas anggota penerima manfaat PKH mengalami keterbatasan dalam mengakses pelatihan keterampilan, layanan penempatan kerja, dan skema hibah modal lokal. Sebagian besar merasa bahwa P2K2 bermanfaat karena mengajarkan mereka untuk menabung dan mengatur keuangan rumah tangga, tetapi dihadapkan pada persoalan kekurangan modal untuk memulai usaha," lanjut Hartono.
Hartono mengatakan studi ini relevan dalam rangka meningkatkan keterpaduan program PKH dengan program pemberdayaan lainnya untuk mendukung peningkatan ekonomi KPM. Seperti misalnya bantuan modal untuk usaha mikro, menghubungkan KPM dengan pasar dan/atau pekerjaan, peningkatan kapasitas untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan dalam perolehan mata pencarian sehingga memungkinkan anggota usia kerja dalam rumah tangga miskin dan rentan dapat memperoleh pekerjaan dan peningkatan pendapatan
"Dengan demikian, studi ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Sosial untuk memfokuskan pada skema pemberdayaan serta menghubungkan dengan mekanisme pendanaan lainnya, seperti UMI, KUR, dan sebagainya", kata Hartono.
PKH diluncurkan Pemerintah Indonesia sejak 2007 bertujuan untuk mengurangi kemiskinan antargenerasi. Hingga saat ini PKH telah menjangkau 10 juta KPM. Beberapa perbaikan telah dilakukan seperti manajemen program, pendistribusian bantuan dengan pembayaran non-tunai, dan menambahkan komponen pada sesi pengembangan keluarga atau lebih dikenal sebagai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk meningkatkan pengetahuan keluarga berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pendidikan, perlindungan anak kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi.
"Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu turun menjadi 6-7% di akhir tahun 2024, diperlukan kolaborasi dengan lebih baik antar K/L dalam merencanakan dan mengimplementasikan program penghidupan yang berkelanjutan bagi penerima manfaat PKH di Indonesia," kata Hartono.
Sementara itu, Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Allaster Cox dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Australia berharap untuk melanjutkan kemitraan secara berkelanjutan dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif.
“Fokus Pemerintah Indonesia dan Kementerian Sosial untuk meningkatkan penghidupan rumah tangga miskin melalui inklusi ekonomi yang lebih besar sejalan dengan prioritas kemitraan pembangunan Australia dengan Indonesia,” ujarnya.
Acara peluncuran ini dilanjutkan dengan presentasi hasil studi kepada para pakar dan pemangku kebijakan terkait pelaksanaan PKH yang menghadirkan narasumber Direktur SMERU Widjajanti Isdijoso dan Spesialis Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja MAHKOTA Karishma A. Huda, serta beberapa panelis yang terdiri dari Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tubagus A. Choesni, Direktur Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat, dan Direktur Usaha Desa Sejahtera Muhammad Najib.
Hadir dalam acara Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial, Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM; BPS; Kantor Staf Presiden (KSP); Perwakilan Pemerintah Australia dan Program DFAT; Bank Dunia-Indonesia; ADB Indonesia; Bank Pembangunan Islam-Indonesia; Sekrretariat TNP2K; Lembaga Penelitian dan Praktisi; serta MAHKOTA.
(atk)
Explore More