Pemerintah Harus Proaktif Data Anak Eks WNI Kombatan ISIS

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk proaktif melakukan pendataan terhadap anak-anak yatim kombatan ISIS eks warga negara Indonesia (WNI) yang berpotensi untuk dipulangkan ke Indonesia.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan sikap pemerintah untuk tidak memulangkan 689 eks ISIS sudah tepat. Namun, karena tidak semua dari anak atau istri para kompatan ISIS juga otomatis menjadi kombatan maka pemerintah perlu untuk melakukan pendataan. (Baca juga: Mahfud Sebut Pemerintah Tak Mencabut Kewarganegaraan WNI Eks ISIS )

“Proaktif ini dalam rangka mendata, oh ini anaknya ikut umur berapa, anak-anak kecil gimana ini. Kalau mereka tidak punya kewarganegaraan, terus mereka tinggal di mana? Apa yang terjadi kalau itu saudara kita? Saudara Pak Jokowi misalnya, saudara saya misalnya,” ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Karena itu, menurutnya, kearifan pemerintah diperlukan untuk mendeteksi sejak awal agar ada kebijakan khusus terhadap mereka. Apalagi, pemerintah juga kerap membuat kebijakan naturalisasi terhadap warga negara asing (WNA) yang berprestasi menjadi WNI.

”Kenapa yang warga negara kita sendiri yang dulunya balik karena anak dari ini (ISIS) harusnya diperlakukan sama,” tuturnya.

Hal lain yang diperlukan, kata Desmond, yaitu perlakuan yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia ketika anak-anak yatim ini nantinya sudah dipulangkan ke Indonesia. ”Yang jadi soal, anak-anak itu balik, siapa yang melakukan pendidikannya? Mungkin dia punya paman, punya bibi, punya kakek, ya kalau saudara-saudara dia mau balik dan ada yang mendidik. Pada proses inilah tentu pemerintah menyiapkan,” katanya. (Baca juga: Pandangan Abdul Mu'ti tentang Eks ISIS yang Ingin Kembali ke Indonesia)

Permasalahannya, lanjut Desmond, dalam melihat persoalan ISIS ini harus jernih karena sebenarnya informasi yang ada hanya sepihak yakni informasi intelijen asing. ”Intelijen darimana? Dari Amerika. Ya mereka ini, mereka itu, yang jadi soal itu ISIS ini bikinan siapa? Apakah murni ini mereka sebagai sebuah negara? Atau mereka ini cuma mainan-mainan saja."

"Banyak mainan kok, Al-Qaeda, mainan-mainan, Taliban mainan-mainan, semakin jelas. Kalau ini bagian dari mainan-mainan, berarti ada catatan lain warga negara kita dengan kebodohannya ikutlah berjuang yang sebenarnya ini mainan,” sambungnya.

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, persoalan ini cukup pelik sehingga harus dilihat dari berbagai sisi, terutama dari status kewarganegaraan mereka. ”Karena mereka pergi ke sana atas inisiatif sendiri. Bahkan di antaranya mereka ada yang membakar paspor. Saya kira itu tidak mudah untuk kemudian kita memperlakukannya sama dengan warga negara yang normal,” katanya.

Mengenai wacana pemulangan anak-anak para kombatan ISIS, Sohibul mengatakan bahwa karena mereka ada yang sebetulnya pergi ke sana karena ikut atau dibawa orang tua maka pemerintah harus bisa membaca dengan baik. ”Jadi harus dipetakan satu per satu sehingga kalau anak-anak yang mereka datang ke sana mungkin tidak happy, bawa ke sini dan mereka bisa kita bina kembali,” tuturnya. (Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Pulangkan Perempuan dan Anak ISIS Eks WNI)

Anggota Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, penting bagi pemerintah untuk melakukan profiling atas 689 kombatan ISIS ek WNI ini. ”Profiling bagaimana masing-masing orang dan tidak bisa digeneralisir. Anak anak yang mungkin korban dan dia tidak tahu. Tapi di sisi yang lain kita juga lihat tuh video-video yang beredar bagaimana anak-anak buang paspor mereka. Makanya pentingnya profiling. Harus di-profile dulu. Yang mungkin dipulangkan ya dipulangkan. Kalau enggak, ya saya kira itu tadi, Enggak usah dipulangkan lah daripada jadi masalah di sini,” tutur Ketua Umum GP Ansor ini.