Airlangga Hartarto Sebut Kebijakan Satu Peta Dibiayai Dana Desa
Sabtu, 08 Februari 2020 - 08:17 WIB
Airlangga Hartarto Sebut Kebijakan Satu Peta Dibiayai Dana Desa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah hampir merampungkan kebijakan satu peta. Saat ini, sudah selesai 84 dari 85 peta tematik. Satu lagi yang belum selesai adalah peta soal desa.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membuat peta tematik desa membutuhkan biaya. Menurut dia, dari penyampaian Kemendagri dan Kementerian ATR, kebutuhan untuk pembiayaan peta desa berkisar antara Rp25-30 juta. “Dan Pak Presiden arahkan agar Kemenkeu atur alokasi untuk peta ini dari dana desa. Sehingga diharapkan, data one map policy bisa diselesaikan,” tandas Airlangga di Jakarta kemarin.
Diharapkan, dengan adanya kebijakan satu peta ini, maka dapat menuntaskan masalah tumpang tindih lahan. Indikasi tumpang tindih lahan ada 77 juta hektare atau 40%. “Pak Presiden nyatakan bahwa yang diutamakan dalam penyelesaian masalah tumpang tindih adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Ini diminta untuk didahulukan,” ujarnya.
Sebelumnya, saat membuka rapat terbatas (ratas) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kebijakan satu peta dapat menuntaskan masalah tumpang tindih peta lahan. Dia meminta agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menuntaskan hal tersebut. “Ini penting sekali, baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dari hasil identifikasi sinkronisasi masalah tumpang-tindih peta tematik terdapat sekitar 77,3 juta hektare atau 40,6% dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih,” katanya di Kantor Presiden, Kamis (6/2/2020).
Menurut dia, tumpang tindih ini sering kali menimbulkan sengketa lahan. Selain itu, hal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia. “Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dan jika diperlukan payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih antara informasi kegeospasial tematik ini juga agar segera disiapkan,” ujarnya. (Baca: Jokowi Harapkan Kebijakan Satu Peta Tuntaskan Masalah Lahan)
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, langkah pemerintah untuk melakukan percepatan kebijakan satu peta sudah dimulai sejak 2016. Di mana program utamanya adalah sinkronisasi, integrasi, kompilasi, dan berbagai informasi geospasial disetiap pulau. “Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan, kita ditargetkan selesai pada Desember 2020,” katanya.
Setelah kompilasi peta tematik selesai, pemerintah bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah. Dia pun meminta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal. “Ya semuanya satu geoportal. Jadi, masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geomortal,” ujarnya.
Dia menambahkan, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. “Sehingga dengan adanya satupeta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang, serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita,” tandasnya. (Dita Angga)
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membuat peta tematik desa membutuhkan biaya. Menurut dia, dari penyampaian Kemendagri dan Kementerian ATR, kebutuhan untuk pembiayaan peta desa berkisar antara Rp25-30 juta. “Dan Pak Presiden arahkan agar Kemenkeu atur alokasi untuk peta ini dari dana desa. Sehingga diharapkan, data one map policy bisa diselesaikan,” tandas Airlangga di Jakarta kemarin.
Diharapkan, dengan adanya kebijakan satu peta ini, maka dapat menuntaskan masalah tumpang tindih lahan. Indikasi tumpang tindih lahan ada 77 juta hektare atau 40%. “Pak Presiden nyatakan bahwa yang diutamakan dalam penyelesaian masalah tumpang tindih adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Ini diminta untuk didahulukan,” ujarnya.
Sebelumnya, saat membuka rapat terbatas (ratas) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kebijakan satu peta dapat menuntaskan masalah tumpang tindih peta lahan. Dia meminta agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menuntaskan hal tersebut. “Ini penting sekali, baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dari hasil identifikasi sinkronisasi masalah tumpang-tindih peta tematik terdapat sekitar 77,3 juta hektare atau 40,6% dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih,” katanya di Kantor Presiden, Kamis (6/2/2020).
Menurut dia, tumpang tindih ini sering kali menimbulkan sengketa lahan. Selain itu, hal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia. “Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dan jika diperlukan payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih antara informasi kegeospasial tematik ini juga agar segera disiapkan,” ujarnya. (Baca: Jokowi Harapkan Kebijakan Satu Peta Tuntaskan Masalah Lahan)
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, langkah pemerintah untuk melakukan percepatan kebijakan satu peta sudah dimulai sejak 2016. Di mana program utamanya adalah sinkronisasi, integrasi, kompilasi, dan berbagai informasi geospasial disetiap pulau. “Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan, kita ditargetkan selesai pada Desember 2020,” katanya.
Setelah kompilasi peta tematik selesai, pemerintah bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah. Dia pun meminta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal. “Ya semuanya satu geoportal. Jadi, masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geomortal,” ujarnya.
Dia menambahkan, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. “Sehingga dengan adanya satupeta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang, serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita,” tandasnya. (Dita Angga)
(ysw)
