Pers Berkualitas Harus Dapat Menjadi Penghangat dan Peredam Pilkada Serentak
A
A
A
BANJARMASIN - Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh berharap pers Indonesia bisa menjadi peredam juga penghangat pilkada serentak pada tahun 2020 ini. Pers berkualitas itu diharapkan dapat menjadi agen penyampaian informasi, adu gagasan dari setiap calon kepala daerah kepada masyarakat.
"Sebaiknya pers tidak memberikan informasi yang men-down grade calon kepala daerah atau menjelek-jelekan yang bukan didukungnya. Kalau itu terjadi akan terjadi potensi perpecahan di masyarakat dan menimbulkan keretakan sosial," ujar Nuh pada seminar Media Berkualitas untuk Pilkada Damai di Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Jumat (7/2/2020).
Menurut Nuh, pers berkualitas dapat menjadi penghangat sekaligus memberikan rasa adem kegiatan sosial politik.
"Tidak bagus juga jika kegiatan pilkada berlangsung adem ayem. Pers harus bisa menghangatkan suasana supaya menimbulkan keterlibatan masyarakat secara aktif. Tapi di sisi lain juga harus bisa memberikan rasa adem pada masyarakat bukan memanas-manasi situasi yang bisa menimbulkan perpecahan," tutur dia.
Dalam konteks sosial politik, pilkada adalah proses seleksi politik mendapatkan pemimpin terbaik. Oleh karena itu harus bisa dicari sosok ideal dari setiap daerah untuk memimpin ke depan.
Ketua Dewan Pers meminta pers memelihara sikap independensinya di tengah godaan partisanship di pilkada. "Prinsip-prinsip independensi yang berkualitas dan objektivitas itu adalah roh dan kekuatan dari jurnalistik," ucap dia.
Pada 23 September 2020 mendatang pilkada serentak akan memilih 270 daerah Indonesia, memilih wali kota, bupati dan gubernur.
"Sebaiknya pers tidak memberikan informasi yang men-down grade calon kepala daerah atau menjelek-jelekan yang bukan didukungnya. Kalau itu terjadi akan terjadi potensi perpecahan di masyarakat dan menimbulkan keretakan sosial," ujar Nuh pada seminar Media Berkualitas untuk Pilkada Damai di Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Jumat (7/2/2020).
Menurut Nuh, pers berkualitas dapat menjadi penghangat sekaligus memberikan rasa adem kegiatan sosial politik.
"Tidak bagus juga jika kegiatan pilkada berlangsung adem ayem. Pers harus bisa menghangatkan suasana supaya menimbulkan keterlibatan masyarakat secara aktif. Tapi di sisi lain juga harus bisa memberikan rasa adem pada masyarakat bukan memanas-manasi situasi yang bisa menimbulkan perpecahan," tutur dia.
Dalam konteks sosial politik, pilkada adalah proses seleksi politik mendapatkan pemimpin terbaik. Oleh karena itu harus bisa dicari sosok ideal dari setiap daerah untuk memimpin ke depan.
Ketua Dewan Pers meminta pers memelihara sikap independensinya di tengah godaan partisanship di pilkada. "Prinsip-prinsip independensi yang berkualitas dan objektivitas itu adalah roh dan kekuatan dari jurnalistik," ucap dia.
Pada 23 September 2020 mendatang pilkada serentak akan memilih 270 daerah Indonesia, memilih wali kota, bupati dan gubernur.
(kri)