Atasi BBM Langka, DPR Dorong Digitalisasi SPBU Dirampungkan

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus mendorong PT Pertamina segera merampungkan target pelaksanaan program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Dia mengatakan, program digitalisasi SPBU diperlukan untuk mengetahui distribusi bahan bakar minyak, khususnya yang bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Dia berpendapat, program itu juga sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai keberlanjutan harga BBM satu harga.

"Ini penting untuk segera dirampungkan targetnya. Digitalisasi SPBU perlu untuk mengetahui jumlah bahan bakar minyak bersubsidi didistribusikan tepat sasaran," ujar Deddy dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2020).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, program digitalisasi SPBU itu harus segera dilaksanakan, khususnya untuk SPBU yang berdekatan dengan kawasan industri, pertambangan, dan bisnis skala besar lainnya.

Sebab Deddy menilai, di daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah industri sering terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi di Kalimantan Utara, Sulawesi, dan daerah lainnya.

Adapun kelangkaan BBM itu dipicu beberapa hal, diantaranya dugaan adanya kecurangan karena BBM bersubsidi di SPBU dijual untuk kebutuhan industri.

Efek domino dari kelangkaan BBM itu sangat merugikan masyarakat karena mengganggu produktivitas dan laju perekonomian rakyat.

"Kelangkaan BBM itu mengakibatkan rakyat harus rela mengantre berkilometer, bahkan menginap berhari-hari untuk mendapatkan BBM," kata Deddy.

Lebih lanjut dia mengatakan, kelangkaan BBM juga menyebabkan angkutan umum dan
truk pengangkut produksi rakyat tidak bergerak. "Sehingga seringkali rusak di lapangan. Jadi efek dominonya sangat terasa di daerah dan sungguh merugikan," imbuhnya.

Terkait digitalisasi SPBU, Deddy yakin program itu akan memudahkan Pertamina menekan kebocoran. Karena masih banyak laporan masyarakat mengenai BBM bersubsidi yang dijual ke industri.

Jika kebocoran dapat ditekan, maka kinerja Pertamina akan lebih efisien dalam hal laba dan melayani kebutuhan masyarakat.

"Banyak laporan soal solar bersubsidi di SPBU sering dijual ke industri. Jika benar BBM bersubsidi itu dijual ke industri, tentu saja mengurangi laba pertamina dan menguntungkan segelintir pemburu rente,” ujar Deddy.

Rencana menjalankan program digitalisasi SPBU pertamina ini muncul sejak 2018, namun hingga kini belum terlaksana sesuai rencana. Dari target PT Pertamina (Persero) yang ingin menjangkau 5.518 SPBU, hingga 12 Desember 2019 baru menjangkau 2.539 SPBU.

Pilot project digitalisasi SPBU ini dimulai di 10 SPBU pada 3 September 2018, di antaranya adalah SPBU di Tol Cipali arah Bandung dan SPBU di Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Dengan digitalisasi, jadi bisa lebih mudah memantau berapa BBM yang dibeli SPBU, berapa yang dijual, sisa stok berapa. Jadi monitoringnya lebih jelas dan bisa menekan peluang terjadinya kecurangan," katanya.

Sekadar diketahui, program itu bekerja sama dengan Telkom yang memasang sensor pada tangki pendam di SPBU dan pada keran penyaluran BBM dari dispenser hingga ke pipa pengisian. Sensor ini bisa dijalankan dengan teknologi 3G jika di lokasi SPBU tidak tersedia teknologi 4G.