Bertemu Mendagri, Perindo Dorong Ambang Batas Presiden Dihapus
Rabu, 29 Januari 2020 - 16:07 WIB
Bertemu Mendagri, Perindo Dorong Ambang Batas Presiden Dihapus
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) , Ahmad Rofiq mengatakan, pertemuan partai politik di luar Parlemen dengan Mendagri, Tito Karnavian membahas sejumlah hal. Termasuk soal ambang batas dalam sistem pemilu ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, Perindo mengusulkan agar ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) ditiadakan atau dihapus. Sebelumnya, PT dipatok 20%. "Iya ambang batas presiden itu memang tidak perlu terjadi (ditiadakan atau dihapus)," kata Rofiq di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Menurut Rofiq, Presidential Threshold tidak perlu ada karena baik partai yang ada di parlemen maupun partai di luar parlemen sama-sama memiliki aspirasi. Sehingga, biarkan rakyat yang menentukan sendiri calon presiden dan wakil presiden yang dianggap tepat.
Di sisi lain, jika pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dibatasi hanya dua pasang calon seperti yang terjadi di Pilpres 2019 lalu, maka potensi pembelahan politik bisa terulang. Di samping itu, hingga saat ini, para pendukung dua paslon juga dinilai masih kaku menyikapi hasil politik. "Bahkan perlu dikembangkan suasana demokrasi yang jauh lebih mapan, lebih baik dan presiden yang terpilih juga bisa langsung bekerja," ujar Rofiq.
Dalam pertemuan tersebut, Perindo mengusulkan agar ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) ditiadakan atau dihapus. Sebelumnya, PT dipatok 20%. "Iya ambang batas presiden itu memang tidak perlu terjadi (ditiadakan atau dihapus)," kata Rofiq di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Menurut Rofiq, Presidential Threshold tidak perlu ada karena baik partai yang ada di parlemen maupun partai di luar parlemen sama-sama memiliki aspirasi. Sehingga, biarkan rakyat yang menentukan sendiri calon presiden dan wakil presiden yang dianggap tepat.
Di sisi lain, jika pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dibatasi hanya dua pasang calon seperti yang terjadi di Pilpres 2019 lalu, maka potensi pembelahan politik bisa terulang. Di samping itu, hingga saat ini, para pendukung dua paslon juga dinilai masih kaku menyikapi hasil politik. "Bahkan perlu dikembangkan suasana demokrasi yang jauh lebih mapan, lebih baik dan presiden yang terpilih juga bisa langsung bekerja," ujar Rofiq.
(cip)
