PKS: Pak Jokowi, Tolong Jangan Lagi Bebani Rakyat dengan Kenaikan Harga
Selasa, 21 Januari 2020 - 13:35 WIB
PKS: Pak Jokowi, Tolong Jangan Lagi Bebani Rakyat dengan Kenaikan Harga
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta kepada Pemerintah untuk tidak menambah beban rakyat dengan menaikkan harga gas elpiji 3 kg mengikuti harga pasar karena subsidinya akan dicabut.
"Pak Jokowi, tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas 3 kg dengan harga terjangkau," kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Legislator Dapil Banten ini memahami dan tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3 kg. Itu artinya mereka melanggar hak-hak masyarakat miskin dan mereka perlu diperingatkan bahkan dilarang membeli. "Kami yakin ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerja sama dengan distributor dan penjual," ujarnya.
Karena itu, anggota Komisi I DPR ini berpandangan bahwa yang harus diawasi pemerintah adalah distribusinya, bukan justru mencabut subsidi gas 3 kg tersebut lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar.
"Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan langsung kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi jika basis data rakyat miskin kita tidak akurat," tutur Jazuli. (Baca juga: Subsidi Elpiji Dicabut, Diganti Dana Tunai untuk Masyarakat Miskin ).
Anggota Majelis Syura PKS ini juga bisa memahami bahwa Pemerintah hingga saat ini belum mampu membangun basis data rakyat miskin yang akurat karena kondisi ekonomi masyarakat di lapangan juga tidak bisa secara sederhana dikategori miskin. Faktanya, banyak masyarakat yang berada pada kondisi rentan miskin yang sejatinya juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan.
"Termasuk yang akan terkena dampak memberatkan adalah usaha kecil masyarakat yang mengandalkan gas 3 kg seperti tukang bakso, somay, gorengan, cilok, dan lain-lain." (Baca juga: Tulis Surat Terbuka, Aktivis '98 Minta Presiden Tak Cabut Subsidi Elpiji ).
Dengan demikian, Jazuli meminta Presiden menimbang betul pelepasan harga gas elpiji 3 kg kepada mekanisme pasar yang rencana awalnya dilakukan pada pertengahan tahun 2020.
"Fraksi PKS DPR khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masyarakat kita yang tidak mampu," tandasnya. (Baca juga: Luhut: Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Akan Rugikan Masyarakat ).
"Pak Jokowi, tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas 3 kg dengan harga terjangkau," kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Legislator Dapil Banten ini memahami dan tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3 kg. Itu artinya mereka melanggar hak-hak masyarakat miskin dan mereka perlu diperingatkan bahkan dilarang membeli. "Kami yakin ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerja sama dengan distributor dan penjual," ujarnya.
Karena itu, anggota Komisi I DPR ini berpandangan bahwa yang harus diawasi pemerintah adalah distribusinya, bukan justru mencabut subsidi gas 3 kg tersebut lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar.
"Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan langsung kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi jika basis data rakyat miskin kita tidak akurat," tutur Jazuli. (Baca juga: Subsidi Elpiji Dicabut, Diganti Dana Tunai untuk Masyarakat Miskin ).
Anggota Majelis Syura PKS ini juga bisa memahami bahwa Pemerintah hingga saat ini belum mampu membangun basis data rakyat miskin yang akurat karena kondisi ekonomi masyarakat di lapangan juga tidak bisa secara sederhana dikategori miskin. Faktanya, banyak masyarakat yang berada pada kondisi rentan miskin yang sejatinya juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan.
"Termasuk yang akan terkena dampak memberatkan adalah usaha kecil masyarakat yang mengandalkan gas 3 kg seperti tukang bakso, somay, gorengan, cilok, dan lain-lain." (Baca juga: Tulis Surat Terbuka, Aktivis '98 Minta Presiden Tak Cabut Subsidi Elpiji ).
Dengan demikian, Jazuli meminta Presiden menimbang betul pelepasan harga gas elpiji 3 kg kepada mekanisme pasar yang rencana awalnya dilakukan pada pertengahan tahun 2020.
"Fraksi PKS DPR khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masyarakat kita yang tidak mampu," tandasnya. (Baca juga: Luhut: Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Akan Rugikan Masyarakat ).
(zik)
