Tulis Surat Terbuka, Aktivis '98 Minta Presiden Tak Cabut Subsidi Elpiji
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji ditanggapi berbagai kalangan termasik Aktivis '98. Ricky Tamba, salah seorang Aktivis '98, menulis surat terbuka meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mencabut subsidi elpiji 3 kg.
Dalam surat terbukanya yang diterima SINDOnews, Ricky Tamba menyebut dirinya mewakili curahan hati jutaan rakyat Indonesia, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang kian bersedih hati dalam menjalani hidup dari hari ke hari. "Harga-harga kian melambung tinggi, nafkah penghidupan kian sulit dan kebutuhan hidup keluarga kami harus terus terpenuhi tak peduli apa pun kondisinya," tulisnya.
Dia paham bahwa situasi ekonomi global memang sedang mengalami pelemahan dan pelambatan, serta ancaman krisis bisa terjadi apabila para pemimpin dunia tak hati-hati bersikap. "Kami juga mengerti bahwa kondisi keuangan negara yang terealisasi dalam APBN sedang dalam kondisi defisit neraca perdagangan dan pembayaran. Hal yang pasti membuat Pak Presiden dan jajaran bidang ekonomi bisa 'pusing tujuh keliling' mencari solusi terbaik mengatasinya." (Baca Juga: Cerita JK soal Konversi Minyak Tanah ke LPG: Warna Tabung Dibuat Netral).
Lanjutnya, sebagai warga negara yang baik, rakyat selalu setia membayar pajak saat membeli berbagai barang kebutuhan, juga tiap menerima gaji dan upah kerja. "Ini bentuk kontribusi kecintaan kami kepada republik agar bisa membangun berbagai layanan umum dan sosial, yang pada akhirnya akan kami nikmati juga. Insya Allah semoga di periode kedua Pak Presiden, kami optimis bangsa kita akan lebih maju, adil dan makmur sesuai visi Indonesia Maju. "
Dia menambahkan, bila harga gas, BPJS, dan rokok naik, rakyat terpaksa mengubah menu makan dan gizi anak-anak, menghemat beli baju, peralatan sekolah anak, dan kebutuhan lainnya, hingga menyetop berbagai kegiatan rekreasi keluarga walau yang murah meriah sekalipun.
"Pak Presiden yang kami banggakan, perkenankan kami memohon kepada Bapak agar mengambil opsi kebijakan ekonomi lain yang lebih inovatif dan kreatif, daripada mengambil kebijakan tak populis yang membuat rakyat murung dan resah. Banyak hal produktif lain yang bisa disegerakan, seperti menyita aset para koruptor, menekan biaya belanja rutin para pejabat yang tak efektif, meningkatkan ekspor barang produksi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara, mengurangi impor pangan yang bisa merugikan kaum petani lokal serta banyak upaya nasionalistik lainnya. Izin lapor Pak Presiden, hidup rakyat kian susah, mohon tak cabut subsidi gas, juga batalkan rencana kenaikan BPJS dan cukai rokok." (Baca Juga: Subsidi Elpiji Dicabut, Diganti Dana Tunai untuk Masyarakat Miskin).
Di bagian akhir surat terbukanya, dia mendoakan Presiden Jokowi diberkahi kebijaksanaan dari Allah SWT, Tuhan YME. "Mohon dengarkan jeritan kami, yang murni tanpa kepentingan politik apa pun, hanya berlandaskan situasi kondisi kekinian kantong kami, Pak. Jangan dengarkan para pembisik yang hendak membuat Pak Presiden blunder dan menyengsarakan rakyat. Mendengar suara rakyat adalah mendengarkan suara Tuhan, karena agama apa pun pasti mengajarkan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memberikan keteladanan dan menyejahterakan rakyatnya." (Baca Juga: Pertengahan 2020, Orang Kaya Tak Bisa Lagi Beli Elpiji Subsidi 3 Kg).
Dalam surat terbukanya yang diterima SINDOnews, Ricky Tamba menyebut dirinya mewakili curahan hati jutaan rakyat Indonesia, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang kian bersedih hati dalam menjalani hidup dari hari ke hari. "Harga-harga kian melambung tinggi, nafkah penghidupan kian sulit dan kebutuhan hidup keluarga kami harus terus terpenuhi tak peduli apa pun kondisinya," tulisnya.
Dia paham bahwa situasi ekonomi global memang sedang mengalami pelemahan dan pelambatan, serta ancaman krisis bisa terjadi apabila para pemimpin dunia tak hati-hati bersikap. "Kami juga mengerti bahwa kondisi keuangan negara yang terealisasi dalam APBN sedang dalam kondisi defisit neraca perdagangan dan pembayaran. Hal yang pasti membuat Pak Presiden dan jajaran bidang ekonomi bisa 'pusing tujuh keliling' mencari solusi terbaik mengatasinya." (Baca Juga: Cerita JK soal Konversi Minyak Tanah ke LPG: Warna Tabung Dibuat Netral).
Lanjutnya, sebagai warga negara yang baik, rakyat selalu setia membayar pajak saat membeli berbagai barang kebutuhan, juga tiap menerima gaji dan upah kerja. "Ini bentuk kontribusi kecintaan kami kepada republik agar bisa membangun berbagai layanan umum dan sosial, yang pada akhirnya akan kami nikmati juga. Insya Allah semoga di periode kedua Pak Presiden, kami optimis bangsa kita akan lebih maju, adil dan makmur sesuai visi Indonesia Maju. "
Dia menambahkan, bila harga gas, BPJS, dan rokok naik, rakyat terpaksa mengubah menu makan dan gizi anak-anak, menghemat beli baju, peralatan sekolah anak, dan kebutuhan lainnya, hingga menyetop berbagai kegiatan rekreasi keluarga walau yang murah meriah sekalipun.
"Pak Presiden yang kami banggakan, perkenankan kami memohon kepada Bapak agar mengambil opsi kebijakan ekonomi lain yang lebih inovatif dan kreatif, daripada mengambil kebijakan tak populis yang membuat rakyat murung dan resah. Banyak hal produktif lain yang bisa disegerakan, seperti menyita aset para koruptor, menekan biaya belanja rutin para pejabat yang tak efektif, meningkatkan ekspor barang produksi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara, mengurangi impor pangan yang bisa merugikan kaum petani lokal serta banyak upaya nasionalistik lainnya. Izin lapor Pak Presiden, hidup rakyat kian susah, mohon tak cabut subsidi gas, juga batalkan rencana kenaikan BPJS dan cukai rokok." (Baca Juga: Subsidi Elpiji Dicabut, Diganti Dana Tunai untuk Masyarakat Miskin).
Di bagian akhir surat terbukanya, dia mendoakan Presiden Jokowi diberkahi kebijaksanaan dari Allah SWT, Tuhan YME. "Mohon dengarkan jeritan kami, yang murni tanpa kepentingan politik apa pun, hanya berlandaskan situasi kondisi kekinian kantong kami, Pak. Jangan dengarkan para pembisik yang hendak membuat Pak Presiden blunder dan menyengsarakan rakyat. Mendengar suara rakyat adalah mendengarkan suara Tuhan, karena agama apa pun pasti mengajarkan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memberikan keteladanan dan menyejahterakan rakyatnya." (Baca Juga: Pertengahan 2020, Orang Kaya Tak Bisa Lagi Beli Elpiji Subsidi 3 Kg).
(zik)