Pembangunan Ibu Kota Baru, Pemerintah Klaim Keluarkan Tak Lebih Rp100 T

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan negara akan mengeluarkan anggaran pembangunan ibu kota baru tidak lebih dari Rp100 triliun. Dalam skema anggaran pembangunan ibu kota baru, pemerintah hanya akan membangun istana kepresidenan dan gedung-gedung kementerian/lembaga negara.

Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan tersebut nantinya akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Kalau saya lihat, saya kira pemerintah nggak akan keluar lebih dari Rp100 triliun,” katanya saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin.

Dia mengatakan di luar pembangunan istana dan gedung pemerintahan akan dibiayai melalui kerja sama dengan pihak swasta. Dia pun me minta terkait anggaran dihi tung secara detail. “Di luar itu, baru kita berikan baik kepada proses public private partner ships ataupun dikerjakan oleh investasi, sehingga saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail pemerintah harus keluar,” ungkapnya.

Kemudian selain masalah anggaran, dia juga meminta Bappenas mempersiapkan regulasi pemindahan ibu kota negara agar segera dapat diserahkan kepada DPR untuk diselesai kan.
“Berkaitan dengan kelembagaan juga agar bisa diselesaikan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini bisa dikerjakan oleh lembaga yang kita bentuk, ya itu Badan Otoritas Ibu Kota,” tuturnya. (Baca: Jokowi Minta Pangeran Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru)

Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta agar BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat segera menuntaskan masalah lahan. Dengan begitu, arsitek untuk ibu kota baru bisa masuk dan menuntaskan desainnya. “Ber kaitan dengan lahan, kita tahu yang disiapkan sekarang 256.000 hektare. Dan plus untuk reserve ada 410.000 hektare totalnya. Yang akan kita gunakan 56 hektare itu di inti. Dan yang akan dimulai nantinya pada angka 5.000 hektare," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta agar transportasi di ibu kota negara baru didesain tanpa awak. “Di ibu kota baru, nantinya transportasi umumnya, transportasi massanya akan menggunakan autonomous vehicle. Dan juga kendaraan privatnya juga akan menggunakan autonomous car,” katanya.

Dia pun meminta agar menteri perhubungan dan men teri riset menyiapkan desainnya sehingga secara infrastruktur bisa segera disiapkan. “Sehingga desainnya seperti apa. Tolong ini nantinya Pak Menhub dan Pak Menteri Riset berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan. Karena infrastruktur kalau kita betul-betul siap betul infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle, “ paparnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa sesuai dengan konsepnya yakni Rimba Nusamaka masalah lingkungan harus diperhatikan. “Artinya, kita memiliki kewajiban justru untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menja di baik. Hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki. Hutan konservasi yang juga rusak, kita perbaiki,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Riset Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan siap melakukan riset terkait keinginan Presiden agar sarana transportasi umum di ibu kota baru berbasis kendaraan otomatis tanpa awak. Menurutnya, langkah pertama yang akan dilakukan adalah melihat kesiapan teknologi transportasi tanpa awak.

“Pertama kita lihat dulu kesiapan teknologinya. Baik yang ada di dalam mau pun yang di luar negeri,” katanya.

Bambang mengatakan, setelah itu perlu ditentukan skalanya transportasinya. Dia mengusulkan agar transportasi tanpa awak lebih baik menyasar transportasi massal. “Dan untuk (kendaraan pribadi) di mulai di wilayah yang lebih kecil,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sejak awal perencanaan kota memang harus sudah mengadopsi infrastruktur transportasi tanpa awak, sehingga pada saat pemindahan tidak perlu ada pembongkaran. “Jalan dan terutama infrastruktur telekomunikasinya harus memungkinkan driverless car, karena mau nggak mau kita harus mengadopsi teknologi terakhir. Telekomunikasinya mungkin harus sudah mengadopsi 5G,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mencari partner yang terbaik. Saat ini sudah ada partner-partner internasional yang sudah menguasai dan paham.

“Setelah kita mendapatkan partner, kita buat roadmap. Tapi bayangan saya sampai menuju ke electric and autonomous vehicle itu, kita harus familier dengan mass electric vehicle. Jadi, angkutan massal yang berbasis elektrik, kita akan buat dibeberapa tempat dan kita lakukan dengan subsidi. Tapi dibeberapa tempat,” ungkapnya. Dia mengatakan uji coba ini untuk melihat keandalan transportasi tanpa awak tersebut.