Struktur Kepengurusan Lengkap, Pileg 2024 Jadi Tantangan Utama Golkar

JAKARTA - Struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Periode 2019-2024 resmi terbentuk. Dalam kepengurusan baru tersebut, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dibantu 11 wakil ketua umum (Waketum). Sementara posisi sekretaris jenderal (sekjen) tetap kembali dipegang Lodewijk F Paulus.

Dalam struktur baru tersebut, terlihat bahwa komposisi kepengurusan partai beringin cukup gemuk. Ini bisa dilihat dari jumlah waketum yang mencapai 11 orang. Salah satunya adalah Bambang Soesatyo (Bamsoet). Diketahui, Ketua MPR RI ini sebelumnya sempat akan maju sebagai calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) X awal Desember 2029 lalu, namun tiba-tiba mundur sesaat sebelum Munas dimulai.

Selain Bamsoet, nama lain yang ditunjuk sebagai waketum adalah Kahar Muzakkir, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Azis Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, Hetifah Sjaifudian, Rizal Mallarangeng, Melchias Markus Mekeng, Roem Kono, Nurul Arifin, dan Nurdin Halid. Selain 11 waketum, jumlah ketua bidang juga mencapai 40 orang. (Baca juga: Ini Struktur Kepengurusan DPP Golkar 2019-2024 )

Airlangga juga menunjuk sejumlah politikus senior dalam kepengurusan baru. Di antaranya Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Zaenudin Amali, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung, Ketua Dewan Penasihat Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Untuk posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan sesuai janji Airlangga ketika mendapatkan amanat untuk kembali menjadi Ketua Umum (Ketum) Golkar, dirinya akan merangkul semua pihak. ”Termasuk pihak yang selama ini berseberangan. Sederhananya, Airlangga ingin membentuk struktur pelangi yang mengakomodasi berbagai kelompok di internal Golkar. Risikonya memang struktur yang dibentuk relatif gemuk,” ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (15/1/2020).

Adi Prayitno mengatakan, bagi Golkar sebagai partai yang sudah sangat lama malang melintang di jagat perpolitikan Tanah Air, persoalan struktur partai baik gemuk atau ramping bukan menjadi persoalan. Alasannya, kekuatan Golkar sudah terlembaga melalui jejaring struktural yang terbangun solid dari pusat hingga daerah.

Kini tinggal bagaimana Golkar dengan kepengurusan barunya bisa menghadapi tantangan dalam perpolitikan nasional, terutama dalam menghadapi Pemilu 2024. Menurut Adi Prayitno, tantangan terbesar Golkar lima tahun ke depan adalah bagaimana bisa merebut kembali kekuasaan dengan langkah pertama memenangkan Pemilu 2024.

Selain itu, Golkar juga dituntut untuk mengusung calon presiden (capres) sendiri. ”Bukan lagi spesialis cawapres. Golkar harus ke luar dari ’kutukan’ runner up. Pileg selalu nomor 2 sejak 2004 dan spesialis wapres,” tuturnya.

Pernyataan Adi Prayitno ini senada dengan aspirasi sejumlah kader dalam Munas X Partai Golkar lalu yang mendorong agar Airlangga Hartarto maju sebagai capres pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dorongan tersebut disampaikan sejumlah perwakilan DPD dalam agenda pandangan umum. Termasuk juga dari sejumlah elite Golkar seperti Aburizal Bakrie (ARB) yang mengatakan bahwa jika menjadi ketum lagi maka Airlangga harus punya proyeksi untuk jadi presiden.

“Itu pesan saya, jauh sebelum ada Munas. Saya sampaikan dan beliau mengatakan siap. Kalau itu maka kita akan mengangkat derajat dan martabat dari Partai Golkar,” kata Ical saat itu. (Baca juga: Istana: SK Pemberhentian Wahyu Setiawan Tunggu Rekomendasi DKPP )

Sementara itu, Airlangga mengatakan bahwa dalam membentuk kepengurusan DPP Periode 2019-2024, dirinya telah memperhitungkan berbagai macam aspek di antaranya aspek fungsional, profesionalisme dan asas meritrokrasi.

Dalam kepengurusan Golkar kali ini, yang disebut sebagai pengurus harian adalah ketua umum, sekjen, bendahara umum, para wakil ketua umum, para ketua bidang, para wakil sekjen dan para wakil bendum. Sementara kepala badan tidak termasuk dalam pengurus harian.

”Kepengurusan ini sudah memperhatikan Undang-undang Partai Politik dengan ketentuan pengurus perempuan sebesar minimal 30%, Kepengurusan ini juga inklusif, sudah mengakomodir semua elemen. Baik perempuan, millenial dan dari unsur-unsur yang lain,” ungkap Airlangga Hartarto, Rabu (15/1/2020).

Airlangga mengatakan dalam kepengurusan ini juga memperhatikan keterwakilan perempuan 3%. Kader milenial seperti Putri Komaruddin, Dyah Roro, Christina Aryani juga masuk di jajaran pengurus harian. Sebagian lainnya mengisi departemen-departemen yang mengakomodir seluruh pengurus.