Merasa Dikriminalisasi, PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum
Rabu, 15 Januari 2020 - 21:32 WIB
Merasa Dikriminalisasi, PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum
A
A
A
JAKARTA - DPP PDI Perjuangan membentuk Tim Hukum untuk menyikapi isu yang berkembang mengenai kasus dugaan suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan caleg asal PDIP, Harun Masiku dan dua orang lainnya yang dikaitkan dengan PDIP.
Ketua DPP bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan PDIP, Yasonna Laoly mengatakan, pembentukan tim hukum karena dianggap pemberitaan yang beredar sudah mengarah atau melebar ke mana-mana, dan tanpa didukung fakta dan bukti yang benar. (Baca juga: Hasto Tegaskan Siap Datang jika Dipanggil KPK)
"Karenanya kami dari DPP Partai menugaskan di samping kami bagian dari anggota fraksi kami, juga kami menunjuk beberapa pengacara untuk membantu kami merumuskan menjadi tim hukum kami," kata Yasonna dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020) malam. (Baca juga: Kasus Suap Komisioner KPU, Hasto Mengaku Tak Tahu Siapa Harun Masiku)
Yasonna menuturkan, beberapa advokat yang telah ditunjuk sebagai tim hukum PDIP antara lain I Wayan sudirta sebagai anggota PDIP Perjuangan dan wakil Koordinator, Yanuar Wasesa dan Teguh Samudera sebagai Koordinator Tim Lawyer kemudian anggotanya, Maqdir Ismail, M Nuju Wibawa, Krisna Murti, Paskaria Tombi, Herrry Perdana Tarigan, Benny Hutabarat, Kores Tambunan Johanes Lumban Tobing, dan Jansen Roy Siagian.
"Kami sudah menerbitkan surat tugas di samping itu surat kuasa khusus. Dari dewan pimpinan partai kepada para pengacara lawyer yang kita tunjuk sudah diterbitkan Oleh ketua Umum dan Pak Sekjen," ujarnya.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan karena yang menjadi perbincangan dalam kasus ini dirinya dan PDIP maka Hasto merasa harus memimpin langsung konferensi pers tersebut.
Hasto mengatakan, konferensi pers kepada media massa sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada awak media untuk menggali lebih dalam terkait duduk perkara yang sebenarnya. "Saya sengaja menggunakan baju hitam, baju hitam ini elegan tapi di dalamnya juga ada misteri, supaya enggak tegang, di dalamnya ada merah. Merah ini berani, sehingga kami dididik untuk berpolitik itu dengan penuh keyakinan, berpolitik itu untuk menjalankan tugas tugas dengan penuh tanggung jawab," katanya.
Ketua DPP bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan PDIP, Yasonna Laoly mengatakan, pembentukan tim hukum karena dianggap pemberitaan yang beredar sudah mengarah atau melebar ke mana-mana, dan tanpa didukung fakta dan bukti yang benar. (Baca juga: Hasto Tegaskan Siap Datang jika Dipanggil KPK)
"Karenanya kami dari DPP Partai menugaskan di samping kami bagian dari anggota fraksi kami, juga kami menunjuk beberapa pengacara untuk membantu kami merumuskan menjadi tim hukum kami," kata Yasonna dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020) malam. (Baca juga: Kasus Suap Komisioner KPU, Hasto Mengaku Tak Tahu Siapa Harun Masiku)
Yasonna menuturkan, beberapa advokat yang telah ditunjuk sebagai tim hukum PDIP antara lain I Wayan sudirta sebagai anggota PDIP Perjuangan dan wakil Koordinator, Yanuar Wasesa dan Teguh Samudera sebagai Koordinator Tim Lawyer kemudian anggotanya, Maqdir Ismail, M Nuju Wibawa, Krisna Murti, Paskaria Tombi, Herrry Perdana Tarigan, Benny Hutabarat, Kores Tambunan Johanes Lumban Tobing, dan Jansen Roy Siagian.
"Kami sudah menerbitkan surat tugas di samping itu surat kuasa khusus. Dari dewan pimpinan partai kepada para pengacara lawyer yang kita tunjuk sudah diterbitkan Oleh ketua Umum dan Pak Sekjen," ujarnya.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan karena yang menjadi perbincangan dalam kasus ini dirinya dan PDIP maka Hasto merasa harus memimpin langsung konferensi pers tersebut.
Hasto mengatakan, konferensi pers kepada media massa sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada awak media untuk menggali lebih dalam terkait duduk perkara yang sebenarnya. "Saya sengaja menggunakan baju hitam, baju hitam ini elegan tapi di dalamnya juga ada misteri, supaya enggak tegang, di dalamnya ada merah. Merah ini berani, sehingga kami dididik untuk berpolitik itu dengan penuh keyakinan, berpolitik itu untuk menjalankan tugas tugas dengan penuh tanggung jawab," katanya.
(cip)
