KPK Tunggu Temuan BPK Terkait Kasus PT Asabri
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero.
KPK merasa perlu bekerja sama dengan BPK dalam kasus tersebut. "Terkait dengan temuan ataupun informasi terkait dengan Asabri kami harus bekerja sama dengan BPK. Kita harus dengarkan dulu bagaimana temuan dari BPK," ujar Ketua KPK Firli Bahuri usai pertemuan dengan pimpinan MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Firli mengatakan, KPK perlu mendengarkan temuan BPK. Menurut dia, KPK tidak bisa melakukan tindakan penyelidikan ataupun penyidikan jika tidak ada konfirmasi yang jelas terkait kasus itu.
"Tentu ini akan kita bahas dengan BPK. Saya sudah berhubungan dengan pimpinan BPK untuk tindak lanjut daripada Asabri itu," tuturnya.(Baca Juga: Kementerian BUMN Siap Rombak Direksi Asabri)
Adapun dugaan korupsi Rp10 miliar Asabri diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Sebelumnya diberitakan SINDOnews, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta KPK memantau kasus Jiwasraya dan PT Asabri Persero.
KPK merasa perlu bekerja sama dengan BPK dalam kasus tersebut. "Terkait dengan temuan ataupun informasi terkait dengan Asabri kami harus bekerja sama dengan BPK. Kita harus dengarkan dulu bagaimana temuan dari BPK," ujar Ketua KPK Firli Bahuri usai pertemuan dengan pimpinan MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Firli mengatakan, KPK perlu mendengarkan temuan BPK. Menurut dia, KPK tidak bisa melakukan tindakan penyelidikan ataupun penyidikan jika tidak ada konfirmasi yang jelas terkait kasus itu.
"Tentu ini akan kita bahas dengan BPK. Saya sudah berhubungan dengan pimpinan BPK untuk tindak lanjut daripada Asabri itu," tuturnya.(Baca Juga: Kementerian BUMN Siap Rombak Direksi Asabri)
Adapun dugaan korupsi Rp10 miliar Asabri diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Sebelumnya diberitakan SINDOnews, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta KPK memantau kasus Jiwasraya dan PT Asabri Persero.
(dam)