DPR Dukung Penguatan Bakamla Lewat Penambahan Anggaran
Selasa, 14 Januari 2020 - 02:05 WIB
DPR Dukung Penguatan Bakamla Lewat Penambahan Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR melihat bahwa insiden masuknya Coast Guard dan nelayan China, serta klaim China atas perairan Natuna perlu solusi jangka panjang. Salah satunya, dengan memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Coast Guard RI lewat penambahan anggaran untuk memperkuat sarana dan prasarana.
“Solusinya (jangka panjang) kita perkuat armada cost guard untuk mampau menghalau mereka,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Kharis melanjutkan, pada Anggaran 2020, belum ada alokasi penambahan untuk Bakamla. Dan faktanya hari ini, tantangan di perairan Indonesia sedemikian besar dan tidak mungkin jika Indonesia melawan coast guard dengan TNI Angkatan Laut (AL) karena melawan sipil, bukan perang.
“Kita lihat, apakah mereka mengusulkan atau tidak. Karena begini, tahun 2020 sudah berjalan, dan disepakati belum ada anggaran untuk itu. Tapi kenyataannya, tantangannya sedemikian besar,” ujarnya.
Namun, kata dia, jika memang pemerintah mengusulkan tambahan untuk Bakamla maka Komisi I DPR mendukung itu karena memang faktanya, tantangan yang ada hari ini, Indoneisa membutuhkan Bakamla yang kuat.
“Jika diusulkan, kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini. Dulu-dulu belum terlalu terasa bahwa cost guard kita masih minim dengan kemampuan yang belum sepadan dengan cost guard negara asing,” terangnya.
Terkait apakah Indonesia perlu membuat note protes kedua, menurut Kharis jika memang kapal China terus masuk ke perairan Natuna maka nota diplomatik perlu diperkuat lagi. “Kalau terjadi demikian harus ditingkatkan dalam nota diplomatik lebih kuat lagi,” tandasnya.
“Solusinya (jangka panjang) kita perkuat armada cost guard untuk mampau menghalau mereka,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Kharis melanjutkan, pada Anggaran 2020, belum ada alokasi penambahan untuk Bakamla. Dan faktanya hari ini, tantangan di perairan Indonesia sedemikian besar dan tidak mungkin jika Indonesia melawan coast guard dengan TNI Angkatan Laut (AL) karena melawan sipil, bukan perang.
“Kita lihat, apakah mereka mengusulkan atau tidak. Karena begini, tahun 2020 sudah berjalan, dan disepakati belum ada anggaran untuk itu. Tapi kenyataannya, tantangannya sedemikian besar,” ujarnya.
Namun, kata dia, jika memang pemerintah mengusulkan tambahan untuk Bakamla maka Komisi I DPR mendukung itu karena memang faktanya, tantangan yang ada hari ini, Indoneisa membutuhkan Bakamla yang kuat.
“Jika diusulkan, kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini. Dulu-dulu belum terlalu terasa bahwa cost guard kita masih minim dengan kemampuan yang belum sepadan dengan cost guard negara asing,” terangnya.
Terkait apakah Indonesia perlu membuat note protes kedua, menurut Kharis jika memang kapal China terus masuk ke perairan Natuna maka nota diplomatik perlu diperkuat lagi. “Kalau terjadi demikian harus ditingkatkan dalam nota diplomatik lebih kuat lagi,” tandasnya.
(wib)
