Jokowi Undang Investor Timteng, Upaya RI Geser Ketergantungan pada Tiongkok
Senin, 13 Januari 2020 - 23:10 WIB
Jokowi Undang Investor Timteng, Upaya RI Geser Ketergantungan pada Tiongkok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan, upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang investor asing untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN baru patut diapresiasi dan didukung. Yang paling penting adalah, pemerintah tetap mengedepankan kedaulatan dan ketahanan Indonesia di atas kepentingan apa pun.
“Upaya Jokowi mengundang Investor asing untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara baru harus kita dukung selama tetap mengedepankan kedaulatan dan ketahanan negara. Terlepas dari kerja sama investasi itu kita tetap harus bermartabat dan berdaulat sebagai bangsa dan negara,” kata Irwan saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/1/2020).
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa Indonesia harus realistis bahwa dana yang tersedia di dalam negeri sangat terbatas. Sehingga, pemanfaatan dana dari investor luar negeri menjadi salah satu pilihan yang memungkinkan dan bukan jalan yang tabu.
“Selama ini bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, penanaman modal asing mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan nasional yang telah direncanakan. Saya pikir kita harus apresiasi usaha Jokowi untuk merealisasikan niatnya untuk memindahkan IKN yang baru ke Kalimantan Timur,” ujarnya.
Selain itu, Legislator asal Kalimantan Timur ini juga mellihat bahwa upaya Jokowi tersebut bertujuan untuk menggeser ketergantungan kerja sama Indonesia dengan Tiongkok ke negara-negara Timur Tengah (Timteng). “Itu juga hal positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga peran strategis Indonesia pada negara-negara Islam,” imbuh Irwan.
Karena itu, Irwan melihat banyak hal positif dalam upaya Jokowi ini bagi Indonesia dan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan syarat, berapa pun jumlah investasi yang diberikan kelak, tidak mempengaruhi kedaulatan dan pertahanan negara dengan berbagai syarat yang dibuat.
“Pasti ada syarat itu untuk pertahanan dan keamanan negara termasuk pembangunan wilayah inti IKN pasti menggunakan dana dalam negeri yang sekaligus menjamin pertahanan dan keamanan negara ke depan,” tandasnya. (Baca juga; Jokowi Minta Pangeran Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru )
“Upaya Jokowi mengundang Investor asing untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara baru harus kita dukung selama tetap mengedepankan kedaulatan dan ketahanan negara. Terlepas dari kerja sama investasi itu kita tetap harus bermartabat dan berdaulat sebagai bangsa dan negara,” kata Irwan saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/1/2020).
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa Indonesia harus realistis bahwa dana yang tersedia di dalam negeri sangat terbatas. Sehingga, pemanfaatan dana dari investor luar negeri menjadi salah satu pilihan yang memungkinkan dan bukan jalan yang tabu.
“Selama ini bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, penanaman modal asing mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan nasional yang telah direncanakan. Saya pikir kita harus apresiasi usaha Jokowi untuk merealisasikan niatnya untuk memindahkan IKN yang baru ke Kalimantan Timur,” ujarnya.
Selain itu, Legislator asal Kalimantan Timur ini juga mellihat bahwa upaya Jokowi tersebut bertujuan untuk menggeser ketergantungan kerja sama Indonesia dengan Tiongkok ke negara-negara Timur Tengah (Timteng). “Itu juga hal positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga peran strategis Indonesia pada negara-negara Islam,” imbuh Irwan.
Karena itu, Irwan melihat banyak hal positif dalam upaya Jokowi ini bagi Indonesia dan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan syarat, berapa pun jumlah investasi yang diberikan kelak, tidak mempengaruhi kedaulatan dan pertahanan negara dengan berbagai syarat yang dibuat.
“Pasti ada syarat itu untuk pertahanan dan keamanan negara termasuk pembangunan wilayah inti IKN pasti menggunakan dana dalam negeri yang sekaligus menjamin pertahanan dan keamanan negara ke depan,” tandasnya. (Baca juga; Jokowi Minta Pangeran Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru )
(wib)
